Pasulukan Loka Gandasasmita Agama Berbudaya, Budaya Beragama
Related Articles
Telah sekitar satu tahun Arab Saudi terjun secara frontal di medan pertempuran politik dengan Iran. Khususnya setelah kesepakatan nuklir Iran dan pelaksanaan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), Arab Saudi masih mengandalkan pemikiran kolotnya bahwa dengan petrodollar dan penumpukan senjata, mereka berharap dapat memainkan peran besar di kawasan. Asumsi pincang Arab Saudi ini telah menjerat rezim Riyadh ke dalam banyak masalah.
Gejolak dalam hubungan Iran dengan Arab Saudi, kini telah sampai pada larangan ibadah haji oleh para hujjaj asal Iran. Namun yang sulit dimengerti dalam hal ini adalah tujuan apa yang diacu Arab Saudi melanjutkan permusuhannya terhadap Iran. Dan seberapa penting tujuan tersebut bagi pemerintah Al-Saud sehingga para penguasa Riyadh sebagai Khadim Al-Haramain melarang pelaksanaan faridhah Muslimin.
Apakah hubungan Iran dan Arab Saudi dalam beberapa dekade terakhir sama seperti saat ini yang sarat dengan friksi dan gejolak? Jika benar adanya, lalu apa penyebabnya? Apakah Arab Saudi menginginkan menguasai seluruh kawasan Timur Tengah atau sedang berusaha mengulangi pengalaman masa lalu yang gagal? Pertanyaan itu semua dapat ditelusuri dalam hubungan Iran dan Arab Saudi di masa lalu.
Terkadang transformasi regional menunjukkan bahwa Arab Saudi dengan pemikiran dan perspektif tribalnya tersandung asumsi keliru yang akhirnya menyibukkan mereka dengan banyak masalah termasuk di antaranya menciptakan gejolak dengan Iran. Sekarang ditambah dengan pelarangan kedatangan jemaah haji Iran ke Mekkah dan terhalangnya ribuan warga Muslim Iran untuk menunaikan kewajiban mereka. Adapun lengan-lengan media rezim Al-Saud menuding pemerintah Iran sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam masalah ini.
Kementerian Haji Arab Saudi dalam pernyatannya menyebutkan, Arab Saudi tidak menentang kedatangan jemaah haji Iran, namun ada persyaratan yang harus diterima Republik Islam. Penolakan dari pihak Arab Saudi itu terjadi di saat Republik Islam Iran hanya menuntut jaminan keamanan dan pelaksaan ibadah haji secara terhormat, apalagi pasca tragedi getir pada musim haji tahun ini. Jelas bahwa para hujjaj Iran memiliki hak yang jika tidak terjamin, maka Republik Islam juga tidak dapat mengirim para hujjajnya ke Arab Saudi.
Penekanan Republik Islam pada hak, kehormatan dan keamanan para hujjaj pada musim haji itu mengemuka setelah insiden berdarah yang terjadi pada musim haji tahun ini. Jatuhnya derek bangunan di Masjidul Haram telah menelan nyawa 180 hujaj termasuk beberapa dari Iran. Sementara pada tragedi di Mina, yang terjadi akibat manajemen buruk para pejabat Saudi menutup sebagian jalur menuju lokasi lempar jumrah, telah merenggut nyawa ribuan jemaah haji di mana 465 di antaranya adalah hujjaj asal Iran.
Guna menghindari terulangnya peristiwa tersebut, Iran menuntut pihak Arab Saudi membayar ganti rugi dan memberikan jaminan keamanan pada musim haji selanjutnya. Akan tetapi pada proses perundingan, para pejabat Saudi bukan hanya enggan memberikan jaminan keamanan bagi para hujjaj Iran, bahkan menggulirkan propaganda luas bahwa Tehran sebagai penghalang pelaksanaan ibadah haji warganya.
Para pengamat politik berpendapat bahwa langkah-langkah Arab Saudi itu hanya sebagai alasan untuk politik anti-Irannya. Menurut mereka, penumpasan protes di dalam negeri, berbagai masalah ekonomi, pengangguran dan tumpukan berbagai masalah akibat dampak dari politik intervensif rezim Al-Saud di Yaman, serta dukungan terhadap kelompok teroris Takfiri Daesh, melatarbelakangi sikap-sikap irasional Arab Saudi.
Para pejabat Arab Saudi sedang terjebak kondisi yang mereka ciptakan sendiri. Namun pada saat yang sama ingin menutupi perspektif tribral mereka dan menyatakan lepas tangan dari politiknya menebar krisis di kawasan. Dengan bantuan finansial untuk kelompok teroris Takfiri –Zionis Daesh dan berbagai kelompok radikal lainnnya, Arab Saudi berharap dapat mencapai tujuannya di Irak dan Suriah.
Langkah lain Arab Saudi adalah pengerahan pasukan militernya ke Bahrain untuk menumpas gelombang protes damai rakyat negara itu, agresi ke Yaman dan upaya memecah negara itu, menggulirkan perang minyak, dan dukungan nyata terhadap para teroris di tingkat regional. Dalam menyempurnakan politik petualangannya itu, Arab Saudi juga tidak lupa untuk menggulirkan agitasi menyulut ketegangan dengan Iran pasca JCPOA.
Ditambah lagi dengan ketidaklayakan Arab Saudi dalam mengelola musim haji telah terbukti dengan jatuhnya ribuan korban, rezim Riyadh sedang menciptakan krisis yang pada akhirnya akan mencekik dirinya sendiri. Langkah itu diperparah dengan penumpasan protes warga di dalam negeri dan eksekusi mati ulama terkemuka Sheikh Nimr Baqir Al-Nimr.
Keluarga kerajaan Al-Saud beranggapan bahwa mereka dapat menyingkirkan Iran dari transformasi regional dan hal itu kian menambah kekeliruan strategi Arab Saudi. Sebagian dari politik tersebut adalah hasil dikte Amerika Serikat dan sekutunya. Barat khususnya Amerika Serikat dan rezim Zionis sengaja mendorong Arab Saudi mengacu politik radikal dan kini mereka ingin memanfaatkannya dengan menyatakan khawatir atas sikap ekstrim rezim Al-Saud.
Politik dan kebijakan ekstrim dan radikal, mungkin dalam jangka pendek merupakan sebuah peluang bagi para pejabat Arab Saudi, namun berlanjutnya politik tersebut hanya akan memperparah gejolak dalam hubungannya dengan Iran.
Para penguasa Riyadh sebelumnya mendukung Saddam Hossein, diktator Irak yang telah tervonis mati, dalam perang yang dipaksakan terhadap Iran selama delapan tahun. Mereka berharap dapat menjegal Revolusi Islam. Padahal Saddam merupakan ancaman langsung bagi keamanan regional. Beberapa tahun setelah serangan ke Iran, rezim Saddam menduduki Kuwait.
Sekarang Arab Saudi mengulangi kekeliruan yang sama dengan menjadi bapak, pendukung dan donatur kelompok teroris regional, serta berperan memperluas terorisme di kawasan. Ini merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri lagi. Beberapa waktu lalu, mantan ketua dinas intelijen Arab Saudi, pangeran Turki Al-Faisal, menghadiri dan berpidato pada sebuah acara yang digelar kelompok teroris Organisasi Munafiqin Khalq (MKO) di Paris, Perancis, dan mengumbar makar permusuhan dengan Iran. Kelompok tersebut telah masuk dalam daftar hitam kelompok teroris internasional.
Di sisi lain, Arab Saudi telah selama dua tahun menimbulkan kerugian besar bagi negara-negara produsen minyak anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), dengan menurunkan harga minyak. Bila dikatakan bahwa Arab Saudi terjebak pemikiran tribalnya yang pincang, cukup beralasan mengingat para penguasa rezim Al-Saud beranggapan dapat mengendalikan transformasi regional dengan menggunakan petrodollar dan pembelian senjata.
Hubungan Iran dan Arab Saudi pada tahun-tahun sebelum kemenangan Revolusi Islam mencatat fluktuasi yang bersandarkan pada persaingan regional. Persaingan itu dimulai sejak dekade 1970 ketika pasukan penjajah Inggris keluar dari Teluk Persia dan posisinya digantikan Amerika Serikat. Telaah lebih lanjut menunjukkan bahwa keluarnya Inggris dari Teluk Persia, sangat mempengaruhi hubungan Iran dan Arab Saudi sebagai dua negara berpengaruh di kawasan. Dampak dari hubungan itu berujung pada kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan.
Hubungan militer Amerika Serikat dengan Arab Saudi terjalin pasca Perang Dunia II setelah kunjungan sebuah delegasi militer dari Washington ke Riyadh. Hingga pada akhirnya perusahaan minyak Aramco mengundang militer Amerika Serikat untuk membangun sebuah pangkalan udara di dekat zona minyak perusahaan Aramco.
Setahun kemudian Franklin Roosevelt, atas permintaan perusahaan minyak Standard Oil yang berbasis di California, menyatakan bahwa menjaga Arab Saudi adalah hal sangat penting bagi Amerika Serikat. Pada hakikatnya fleksibilitas Arab Saudi di hadapan Amerika Serikat, membuat para pejabat Washington menyetujui permintaan Riyadh untuk mengucurkan dana bantuan sebesar 17,5 juta dolar antara tahun 1942 hingga 1946. Dengan demikian dimulailah era baru pengaruh Amerika Serikat di Arab Saudi melalui perusahaan Aramco.
Era baru kepemimpinan nilai-nilai agama dan penafian dominasi Timur dan Barat dimulai dengan kemenangan Revolusi Islam di Iran. Fenomena agung ini menawarkan definisi baru tentang hubungan regional. Banyak analis melontarkan teori bahwa Revolusi Islam bisa menghadirkan pengaruh besar dalam menciptakan front-front Islami dan gerakan penuntut kebebasan di seluruh dunia.
Persoalan ini mengundang keprihatinan di tengah negara-negara Arab di Teluk Persia terutama Arab Saudi, di mana tidak memiliki basis kerakyatan dan demokrasi.
Ambiguitas situasi politik hubungan Iran dan Arab Saudi berlanjut sampai awal tahun 1981. Kondisi ini terjadi ketika rezim Saudi bergelut dengan instabilitas politik dan aksi kubu oposisi di dalam negeri. Organisasi Revolusi Islam Jazirah Arab sebagai sebuah gerakan oposisi pemerintah Saudi mengorganisir kebangkitan besar terhadap rezim Al Saud di Makkah pada Desember 1979. Para penguasa Saudi mencurigai keterlibatan Iran di balik kekacauan tersebut. Dengan begitu, babak pertama prasangka dalam hubungan Iran dan Saudi dimulai pasca kemenangan Revolusi Islam.
Babak kedua kembali kepada kebijakan Arab Saudi terhadap Iran pada April 1982. Pada masa itu, Riyadh mencoba menarik hati para pejabat Tehran termasuk mengizinkan para jamaah haji Iran untuk menggelar ritual bara’ah atau berlepas tangan dari orang-orang musyrik. Pemerintah Saudi juga mendukung tim mediasi selama peristiwa serangan Irak ke Iran, tetapi secara praktis mereka mengadopsi kebijakan mendukung Irak secara penuh.
Pada Januari 1980, Arab Saudi menyerahkan sebuah proposal tentang pembentukan pakta militer-keamanan antara enam negara Arab di sekitar Teluk Persia. Satu tahun kemudian pada Juli 1981, pakta tersebut secara resmi memulai kegiatannya di bawah payung Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC).
Organisasi regional ini awalnya menetapkan misinya untuk pengembangan kerjasama di bidang politik dan ekonomi, namun nyatanya bertindak sebagai koordinator kebijakan strategis Arab Saudi dalam menghadapi Iran melalui forum P-GCC. Saudi juga menandatangani perjanjian bilateral dalam kaitannya dengan keamanan domestik dengan negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk Persia (P-GCC).
Pasang surut dalam hubungan Iran dan Arab Saudi terus berlanjut, di mana Menteri Luar Negeri Pangeran Saud al-Faisal melakukan kunjungan ke Tehran pada Juli 1985 dan berdiskusi dengan para pejabat Iran terkait persoalan haji, perang Irak, OPEC dan isu-isu regional lainnya. Namun pembicaraan ini tidak membawa kemajuan apapun.
Sejak masa itu hubungan kedua negara cenderung memburuk. Arab Saudi mulai menciptakan ketegangan dan hambatan dalam hubungan dengan Iran terutama di forum OPEC.
Sejak awal dekade 1970, minyak memainkan peran penting dalam hubungan negara-negara produsen dan eksportir minyak di wilayah Teluk Persia. Emas hitam mendorong Arab Saudi melakukan aktivitas jauh di luar batas geografinya dan melebarkan pengaruh di Dunia Arab dan wilayah Teluk Persia. Padahal sebelum itu penguasa Saudi lebih konsen pada urusan internalnya.
Saudi dengan menyimpan cadangan minyak terbesar di dunia, memperoleh pengaruh dan kekuatan yang lebih besar dari kapasitas populasinya, potensi ekonomi, ilmiah serta masa lalu budaya dan sejarahnya pada dekade 1970. Pada dasarnya, peningkatan tajam pendapatan minyak sangat membantu penyebaran pengaruh politik Riyadh di tengah negara-negara Arab khususnya di Jaziarah Arab. Masalah ini secara langsung berpengaruh pada hubungan Iran dan Arab Saudi.
Sebagai contoh, Arab Saudi selama pertemuan ke-76 OPEC pada Desember 1985 mengajukan sebuah proposal, yang membuat pasar kebanjiran minyak dan menurunkan harga hingga ke titik terendahnya. Tujuan utama kebijakan ini adalah menekan perekonomian dan pendapatan minyak Iran sehingga negara ini tak berdaya dalam menghadapi perang yang dipaksakan oleh rezim Saddam. Kebijakan seperti ini kembali dijalankan oleh Saudi terhadap Iran dalam dua tahun terakhir.
Arab Saudi juga memilih memberi dukungan penuh dalam perang yang dipaksakan Irak terhadap Iran. Sebenarnya, rezim Saddam mengantongi dukungan penuh dari negara-negara Arab di Teluk Persia selama serangannya ke Iran. Arab Saudi dan Kuwait tercatat sebagai pihak yang menyediakan dukungan terbesar kepada Irak. Bantuan finansial dan persenjataan Saudi ke Irak berlanjut selama delapan tahun perang yang dipaksakan.
Negara-negara Arab di Teluk Persia menyediakan bantuan miliaran dolar kepada Irak selama perang dan bantuan terbesar diberikan oleh Arab Saudi dan Kuwait. Negara-negara Arab di kawasan mengucurkan dana lebih dari 70 miliar dolar berupa bantuan finansial dan logistik kepada Saddam, di mana 30 miliar dolar dari jumlah tersebut ditanggung oleh Saudi.
Arab Saudi juga menjual 280 ribu barel minyak per hari untuk membantu rezim Saddam dan selain itu, Saudi juga membantu memindahkan antara 350-500 ribu barel minyak Irak per hari melalui wilayahnya ke pelabuhan Yanbu. Penguasa Riyadh juga melunasi utang-utang pembelian senjata oleh pemerintah Baghdad. Arab Saudi bahkan menyediakan pelabuhan dan bandara untuk digunakan oleh Irak. AWACS Amerika Serikat ditempatkan di Saudi untuk kegiatan intelijen dan pengumpulan informasi bagi Irak.
Berakhirnya perang Irak dan Iran telah mengubah hubungan Tehran dan negara-negara Arab dan mulai tampak tanda-tanda perbaikan secara signifikan. Perubahan ini menemukan dimensi yang lebih luas setelah Irak menyerang Kuwait pada tahun 1990 dan menduduki negara itu selama tujuh bulan. Pemerintah Iran mengecam agresi Irak ke Kuwait dan membantu para pengungsi Kuwait serta ikut memadamkan kobaran api di sumur-sumur minyak negara tersebut selama masa perang.
Sikap Tehran secara langsung telah mengubah pandangan pemimpin negara-negara Arab di Timur Tengah terhadap Iran. Arab Saudi memandang interaksi dan kesepahaman politik dengan Iran sejalan dengan kepentingan nasionalnya dan mulai mengambil sikap baru. Pada masa itu, kerjasama perminyakan di forum OPEC berada dalam prioritas interaksi kedua negara.
Sepuluh tahun setelah berakhirnya perang yang dipaksakan, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Nayef bin Abdulaziz dalam wawancaranya dengan surat kabar Kuwait, Alrayalaam pada Agustus 1998 mengatakan, “Raja Fahd pada masa itu berkata bahwa kesalahan terbesar Saddam adalah merobek atau membatalkan nota kesepakatan antara Irak dan Iran.”
Nayef menambahkan, “Raja dan Pangeran Arab Saudi memahami kesalahan Saddam dalam perang dengan Iran, tetapi Riyadh tidak punya pilihan lain karena mereka hanya memiliki dua jalan yaitu; kehancuran total Irak dan kedua keselamatan negara tersebut dan kami pada masa itu memilih mendukung Irak.”
Agresi Irak terhadap Iran berakhir setelah PBB mengeluarkan resolusi 598 pada tahun 1988. Peristiwa ini sedikit banyak telah mengurangi propaganda negara-negara Arab terhadap Iran dan menyediakan kesempatan untuk mengevaluasi ulang hubungan dengan Tehran. Negara-negara Arab semakin antusias untuk meninjau kembali kebijakannya dengan Iran setelah Saddam menginvasi Kuwait pada tahun 1990, yang mengganggu stabilitas dan keamanan Timur Tengah.
Transformasi ini secara langsung berpengaruh pada hubungan Iran dan negara-negara regional serta memberi ruang baru bagi hubungan Tehran dan Riyadh. Negara-negara Arab mulai memiliki pemahaman yang realistis tentang Iran setelah Saddam mengobarkan perang baru di kawasan. Pada awal serangan ke Kuwait, banyak negara Arab menduga bahwa Republik Islam Iran akan menyambut langkah Saddam dan membenarkan aksi itu. Namun, sikap tegas Tehran yang mengecam agresi Irak telah membuat banyak negara Arab merasa malu di hadapan Iran.
Pemerintah Iran dalam sebuah aksi kemanusiaan memberi perlindungan kepada warga Kuwait dan non-Kuwait yang terkena dampak perang dan menerima kehadiran mereka di wilayahnya. Setelah berakhirnya perang, peluang baru membangun hubungan Iran dan negara-negara Arab di kawasan terbuka lebar dan kedua pihak mulai merekonstruksi hubungan mereka.
Salah satu dampak kesepakatan nuklir Iran adalah kontroversi yang digulirkan Arab Saudi dengan tujuan menebar Iranphobia di kawasan. Secara meluas dan belum pernah terjadi sebelumnya, Arab Saudi menyulut gejolak etnis dan sektarian di kawasan dalam upaya mengesankan bahwa kesepakatan nuklir itu adalah kekhawatiran utama Arab Saudi dan semua negara regional.
Padahal klaim kekhawatiran Riyadh itu sejatinya tidak pernah terfokus pada ancaman nuklir. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa di mata Arab Saudi, kesepakatan nuklir antara Iran dan Kelompok 5+1 akan memperburuk posisi mereka karena akan mengakhiri keterkucilan Iran dan akan menghancurkan mimpi Arab Saudi untuk menjadi kekuatan tak terbantahkan di kawasan.
Arab Saudi sejak awal menentang keras penyelesaian masalah nuklir Iran dan Kelompok 5+1 serta perubahan perimbangan kekuatan di kawasan yang akan menguntungkan Iran. Hal itu dapat disaksikan dalam sikap dan keselarasan Arab Saudi dengan politik Barat dan terus berlanjut.
Kesepakatan nuklir yang tercapai satu tahun lalu, hampir bersamaan dengan perubahan kekuasaan Arab Saudi di awal 2015. Dengan berkuasanya Raja Salman bin Abdulaziz, dia mengambil kebijakan yang lebih ekstrim dibanding mendiang Abdullah bin Abdulaziz yang cenderung barhati-hati. Dengan demikian era baru gejolak dalam hubungan Arab Saudi dan Iran pun dimulai.
Lembaga Brookings dalam analisa soal makna kesepakatan nuklir Iran bagi Arab Saudi dan gejolak di kawasan menyebutkan, “Raja Abdullah berusaha menghindari konfrontasi dengan Iran. Dia berpengalaman dalam politik détente dengan Iran di dekade 80-an, dia bahkan mengutus seorang Syiah Arab Saudi untuk menjadi Duta Besar Saudi di Iran. Akan tetapi secara terselubung mendorong Amerika Serikat untuk bentrok dengan Iran. Tentunya perspektif Arab Saudi itu cukup membebani Amerika Serikat termasuk Robert Gates, mantan menteri pertahanan AS. Amerika menilai harapan Arab Saudi untuk menggunakan para tentara AS itu seperti memanfaatkan mereka sebagai pasukan bayaran Arab Saudi.”
Salah satu bukti permusuhan Arab Saudi dengan Republik Islam Iran adalah permintaan Raja Arab Saudi agar Amerika Serikat menyerang Iran. Berdasarkan dokumen yang dibocorkan oleh WikiLeaks, Raja Abdullah pada tahun 2008 meminta Amerika Serikat menyerang Iran. Permintaan itu diterima oleh Kedutaan Besar AS dengan pesan bahwa Raja Arab Saudi mengimbau AS untuk “memutus kepala ular.”
Pernyataan kasar, tidak berdasar dan repetitif oleh para pejabat Arab Saudi kini dikemukakan langsung oleh generasi baru Raja Saudi. Menurut keterangan Bahram Qasemi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Adel Al-Jubeir, Menteri Luar Negeri Arab Saudi yang dalam beberapa hari terakhir sibuk menghapus jejak para pemimpin, pejabat dan lembaga-lembaga resmi negaranya dalam berbagai operasi teror selama beberapa dekade terakhir, beranggapan bahwa politik proyeksi akan berhasil mengalihkan opini publik dari borok negaranya sebagai “bapak Al-Qaeda dan Daesh.”
Keinginan Raja Arab Saudi untuk berpetualang di Yaman pada awal tahun lalu di Yaman adalah dampak dari kegagalan Riyadh mendesak Amerika Serikat berkonfrontasi langsung dengan Iran. Dengan memprovokasi sejumlah negara Arab di pesisir Teluk Persia, Arab Saudi menilai berbagai transformasi pasca JCPOA (kesepakatan nuklir Iran) sebagai tahap pengokohan posisi Iran di kawasan. Dengan cepat, Raja dan putranya yang masih muda dan menjabat sebagai Menhan Saudi, membentuk sebuah koalisi Arab untuk menyerang Yaman.
Hasilnya adalah agresi dalam skala luas yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Arab Saudi. Perang tersebut menimbulkan sebuah tragedi kemanusiaan dan kebuntuan berdarah di Yaman. Amerika Serikat dan Inggris yang ingin menenangkan Arab Saudi pasca JCPOA, memberikan dukungan besar dalam agresinya ke Yaman.
Di dalam negeri, Arab Saudi juga sedang sibuk menumpas penentangan dan oposisi yang terus meningkat. Pada bulan Januari lalu, Syeikh Nimr Baqir Al-Nimr, ulama Syiah terkemuka Arab Saudi, dihukum mati dengan tuduhan mendukung terorisme. Langkah Saudi itu memancing sikap keras dari negara-negara Islam di kawasan. Di Iran juga ada sekelompok orang yang geram dalam masalah ini dengan menyerang Kedubes Saudi di Tehran.
Serangan ke Kedubes dan konsulat Saudi di Tehran dan Mashhad, tidak didukung para pejabat Iran. Para pejabat Republik Islam Iran menindak tegas dan jgua mengukum para pelaku serangan tersebut.
Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Mohammad Javad Zarif dalam hal ini mengatakan, “Iran memiliki tugas hukum dan syar’i dalam melindungi para diplomat semua negara, dan akan menindak tegas siapa pun pelaku pelanggaran hukum dan serangan ke Kedubes Saudi; akan tetapi masalahnya adalah Arab Saudi menggunakan segala cara untuk mendongkrak citranya di kawasan dan Barat.”
Menyusul peristiwa itu, Arab Saudi memutus hubungan diplomatiknya dengan Iran. Riyadh juga mendesak negara-negara sekutunya untuk memutus hubungan dengan Iran. Tidak cukup di situ, Arab Saudi juga menghalangi pelaksanaan ibadah haji warga Iran untuk tahun ini. Para pejabat Arab Saudi tergesa-gesa memutus hubungan dengan Republik Islam. Riyadh bahkan mengajak negara-negara regional dan transregional untuk bersama-sama memutus hubungan dengan Iran. Sebagian negara bahkan diberi imbalan bantuan dana untuk memutuskan hubungan dengan Iran.
Pihak Arab Saudi memanfaatkan secara maksimal insiden serangan ke kedubesnya di Tehran untuk mengalihkan opini publik dunia dari tanggung jawab internasionalnya pasca meninggalnya ribuan hujjaj di Mina dan juga bombardir brutal di Yaman serta dukungannya terhadap kelompok teroris Takfiri di Suriah dan Irak. Pada tahun 1987, hubungan Iran dan Arab Saudi memburuk dan akhirnya terputus pasca meninggalnya 402 hujjaj yang 275 di antaranya adalah warga Iran.
Kontroversi yang diciptakan Arab Saudi selama perundingan nuklir dan pasca tercapainya kesepakatan nuklir JCPOA, seiring dan sama seperti yang dilakukan rezim Zionis Israel. Sejumlah dokumen menyebutkan bahwa para pemimpin Arab Saudi meminta Washington mengambil sikap tegas terkait program nuklir Iran dan bahkan menekankan pengerahan pasukan militer.
Menurut para pengamat politik, susunan baru para pejabat politik di Riyadh saat ini yang memulai agresi ke Yaman, memanfaatkan Daesh dan Al-Qaeda untuk menebar perpecahan umat Islam serta kekerasan sektarian. Dan mereka akan terus melanjutkan proyek perpecahan di kawasan.
Usulan Arab Saudi kepada Rusia untuk bernegosiasi terkait nasib Presiden Suriah Bashar Al-Assad, menjadi borok terbaru bagi Arab Saudi yang terpampang di laporan utama berbagai media massa. Russia Today dalam hal ini menulis, “Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al-Jubeir, di Brussel, kepada koran Politico terbitan Amerika SErikat mengatakan bahwa negaranya siap menyerahkan sebagian (pengaruh) di Timur Tengah kepada Rusia sehingga dapat memperkokoh Rusia seperti di era Uni Soviet, jika bersedia menghentikan dukungannya terhadap Presiden Suriah, Bashar Al-Assad.”
Al-Jubeir juga menegaskan kesiapan Arab Saudi untuk bekerjasama dengan Rusia sebagai salah satu produsen minyak terbesar dunia. Dengan menggarisbawahi klaimnya bahwa Assad akan segera terguling, Al-Jubeir mengimbau Rusia untuk menerima tawaran tersebut sebelum terlambat.
Betapa pernyataan tidak sopan dan intervensif Arab Saudi ini penuh dengan kontrakdiksi serta jauh dari kesantunan diplomatik dan ketentuan internasional. Propaganda anti-Iran oleh Arab Saudi juga menempuh jalur yang sama. Bahkan dalam kasus terbaru, mantan ketua dinas intelijen Arab Saudi, Pangeran Turki Al-Faisal, hadir dan berpidato pada pertemuan tahunan kelompok teroris Organisasi Munafikin Khalq (MKO) di Paris, Perancis.
Hubungan Iran dan Arab Saudi memasuki era baru dengan kunjungan Amir Sultan bin Abdulaziz, menhan Arab Saudi pada awal bulan Mei 1999, ke Tehran. Dalam kunjungan itu, dia bertemu dan berdialog dengan sejumlah pejabat tinggi Republik Islam dalam kerangka kerjasama keamanan dan pertahanan, khususnya ketika bertemu dengan Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran. Pertemuan tersebut menyedot perhatian media massa.
Rahbar pada pertemuan itu menyeru pejabat Saudi tersebut untuk memperhatikan propaganda musuh umat Islam dalam menghalau kerjasama antarnegara Islam. Beliau juga menekankan pentingnya kerjasama berkesinambungan Iran dan Arab Saudi dalam mewujudkan solidaritas dan hubungan persahabatan antarpemerintah Islam. Ayatullah Khamenei menegaskan bahwa Iran senantiasa mengharapkan persatuan dan kerjasama dengan negara-negara Islam, sementara negara-negara besar seperti Iran dan Arab Saudi dapat bekerjasama menunaikan tugas besar ini.
Akan tetapi, Arab Saudi sekarang menilai Iran sebagai rival dan bahkan musuhnya di kawasan. Riyadh merasa sedang dikalahkan Iran di kancah persaingan regional. Dengan asumsi tersebut, Arab Saudi lantas melakukan segala cara untuk keluar dari konsisi tersebut. Arab Saudi. Ditambah lagi dengan langkah Amerika Serikat dan media massa Barat dengan kerjasama rezim Zionis berusaha mengesankan Iran sebagai ancaman untuk keamanan regional dan negara-negara tetangga Arabnya.
Terpengaruhi atmosfer agitatif rekayasa Barat terkait program nuklir Iran itu, Arab Saudi terjebak perangkap “kekhawatiran terhadap program nuklir Iran” yang didiktekan oleh Israel dan Barat. Pada tahap selanjutnya, Arab Saudi gencar mempropagandakan ancaman dari Iran. Akan tetapi sebenarnya siapa yang diuntungkan dari gejolak dan friksi antara Iran dan Arab Saudi ini?
Amerika Serikat pada tahun-tahun lalu mengemukakan prakarsa “Timur Tengah Raya” untuk melakukan perubahan terarah dan terkontrol di Timur Tengah. Prakarsa itu digulirkan pada 2003 dengan tujuan memperluas apa yang diklaim dengan proses reformasi politik dan ekonomi di kawasan. Prakarsa itu berpedoman pada perspektif Barat bahwa tidak adanya demokrasi dan kebebasan di Timur Tengah, akan menimbulkan ancaman keamanan untuk negara-negara lain di dunia khususnya Barat.
Berbagai transformasi pasca 11 September 2011, khususnya invasi Amerika Serikat ke Afghanistan dan Irak serta penggulingan Taliban dan rezim Baats, juga munculnya gelombang baru kebangkitan bangsa-bangsa Arab, merupakan di antara rangkaian peristiwa yang membuat kawasan Timur Tengah dengan cepat memasuki era baru intervensi Amerika Serikat.
Pada era baru itu, Arab Saudi yang merupakan pion utama yang dikendalikan Amerika Serikat serta condong ke rezim Zionis Israel, berniat mendongkrak posisi dan peran regionalnya. Pada prosesnya, terjadi perubahan kondisi politik di Bahrain, Suriah dan Yaman. Sementara Arab Saudi berupaya ingin mengendalikan transformasi regional sehingga menguntungkannya melalui intervensi langsung.
Pada tahun-tahun itu, Raja Arab Saudi cukup berhasil melewati masa sensitif tersebut dengan selamat, meski sempat membuatnya khawatir menyusul tumbangnya para diktator di kawasan. Berbagai transformasi seperti runtuhnya rezim Saddam sebagai salah satu musuh utama Republik Islam Iran, membuat Arab Saudi mengahdapi tantangan serius dengan munculnya persaingan di kawasan.
Perang 33, 22, delapan dan 51 hari pada tahun 2006, 2008, 2012 dan 2014, termasuk di antara sederet peristiwa lain yang merontokkan posisi dan pengaruh regional Arab Saudi. Sementara di sisi, pengaruh dan peran Republik Islam Iran sebagai pemain independen dalam transformasi regional meningkat.
Tentunya Arab Saudi memiliki banyak alasan untuk khawatir. Termasuk di antara kekhawatiran utama Arab Saudi adalah meluasnya gelombang kebangkitan Islam di kawasan yang oleh Barat disebut-sebut dengan nama “Musim Semi Arab”. Perkembangan tersebut mengguncang pilar-pilar rezim monarki Arab Saudi. Oleh karena itu, para pejabat Arab Saudi, tergesa-gesa dan akhirnya mengambil berbagai langkah keliru yang justru merugikannya.
Di sektor ekonomi, Arab Saudi memulai perang ekonomi dengan membanting harga minyak sehingga Riyadh sendiri saat ini menghadapi defisit bujet yang pada akhirnya mendorong banyak ketidakpuasan di dalam negeri. Dampak dari langkah itu menurut para pengamat tidak dapat diprediksi bagi Riyadh. Di kancah krisis regional, Arab Saudi juga sedang terjebak politik tergesa-gesanyadi Yaman, Suriah dan juga Bahrain. Karena pada akhirnya api perang itu akan membakar Saudi.
Para pengamat berpendapat bahwa Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz, terlalu lemah dan tidak berdaya untuk mengontrol petualangan gila para pejabat muda yang baru berkuasa di Riyadh. Dampak akibat eksekusi mati Syeikh Nimr Baqir Al-Nimr di saat pemikiran radikal di dalam tubuh penguasa rezim Al-Saud telah mencapai puncaknya, dan juga tragedi getir di Mina akibat ketidakbecusan para pejabat haji Arab Saudi yang menelan lebih dari 5,000 nyawa, semuanya menunjukkan bahwa Arab Saudi sedang melalui jalan menukik yang tajam.
Pada hakikatnya pengelola semua peristiwa tersebut adalah putra raja, Pengeran Muhammad bin Salman, Menteri Arab Saudi saat ini. Sementara, instruksi Raja Salman untuk melaksanakna berbagai vonis pincang eksekusi di negara itu semakin merapuhkan posisinya di dalam negeri.
Koran Financial Times dalam laporannya menulis, hari-hari kelam dan mengkhawatirkan sedang menanti orang-orang Saudi. Arab Saudi saat ini tercantum di barisan terakhir dalam list yang dirilis LSM Freedom House dalam hal kebebasan sipil dan hak-hak politik. Telah banyak lembaga-lembaga HAM yang pada tahun 2015 merilis laporan mengecam peradilan pincang, lama masa penjara tidak masuk akal dan vonis mati terhadap para aktivis politik dan HAM oleh rezim Al-Saud.
Majalah Toronto Star terbitan Kanada dalam laporannya menulis, “Rezim Saudi dengan mengeksekusi Syeikh Nimr, hanya semakin menyingkap titik kelemahannya dan langkah tersebut justru membuktikan kelemahannya daripada kekuatannya.”
Laporan yang dirilis beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa Qorvis/MSL Group adalah salah satu perusahaan penerima dana terbesar Arab Saudi untuk propaganda pencitraan Arab Saudi di kawasan. Perusahaan tersebut setiap bulannya menerima 240 ribu dolar dari Arab Saudi untuk proyek pencitraan positif rezim Arab Saudi. Perusahaan yang sama juga diberi mandat untuk mendongkrak citra Arab Saudi dalam berbagai program pemberantasan terorisme, perwujudan perdaimaian di Timur Tengah dan lain-lain. Setiap tahunnya, Arab Saudi mengeluarkan jutaan dolar untuk perusahaan-perusahaan yang aktif di sektor humas di Amerika Serikat, untuk proyek pencitraan.
Sikap ini menunjukkan betapa para pejabar Arab Saudi telah menempuh jalan menyimpang untuk menutupi seluruh kegagalan dan kekeliruannya. Hal itu dilanjutkan Saudi dengan memutus hubungan diplomatik dengan Iran dan bahkan mendesak negara-negara lain untuk mengambil langkah yang sama. Melalui cara itu, Riyadh ingin menyudutkan dan mengucilkan Iran.
Kondisi tersebut mungkin sangat menguntungkan Arab Saudi dalam jangka pendek, akan tetapi akan sangat merugikan Riyadh, mengingat mereka sedang mengoyak dunia Islam. Sulit untuk memungkiri fakta bahwa politik Arab Saudi penuh dengan kontradiksi dan jauh dari prinsip dan kesantunan internasional. Dipastikan Riyadh sendiri yang akan menjadi korban politiknya.
Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif beberapa waktu lalu, dalam suratnya yang dilayangkan kepada Sekjen PBB, Ban Ki-moon menegaskan, “Tampaknya beberapa orang di Arab Saudi berniat menyeret seluruh kawasan ke jurang konflik.” Zarif menegaskan bahwa Iran sama sekali tidak ingin terlibat dalam friksi regional dan berharap Arab Saudi menempuh jalan rasional. Menurutnya, Arab Saudi bisa saja melanjutkan dukungan terhadap para teroris dan menebar kebencian sektarian, atau dapat menempuh jalur kerukunan bertetangga dan memainkan peran konstruktir dalam membangun keamanan regional.
Banyak yang telah diupayakan Arab Saudi untuk mencegah terkuaknya hubungan dan keterkaitannya dengan kelompok-kelompok radikal dan teroris di kawasan. Di sisi lain, Riyadh berusaha menampilkan sebagai negara di front terdepan dalam pemberantasan terorisme.
Alih-alih mengindikasikan tujuan dan niat serius Saudi dalam pemberantasan terorisme, upaya tersebut justru menimbulkan kekhawatiran di tingkat global soal politik dualisme Arab Saudi. Karena di balik sandiwara upaya pemberantasan terorismenya, Arab Saudi mendukung kelompok-kelompok teroris.
Pasca serangan 11 September 2001, muncul berbagai asumsi soal keterlibatan Arab Saudi dalam serangan teror tersebut. Dalam hal ini, kelompok neo-konservatif Amerika Serikat mengemukakan peran Arab Saudi sebagai sumber, pendidikan dan perkembangan gerakan-gerakan teror di kawasan Timur Tengah, dan oleh karena itu Riyadh harus dihukum.
Borok itu sekarang semakin jelas terbukti. Oleh karena itu, Arab Saudi dengan berbagai politik sandiwara dan dengan klaim anti-terorisme, berusaha membebaskan diri dari tuduhan tersebut. Karena kian terungkapnya hubungan orang-orang Saudi dengan kelompok-kelompok radikal dan teroris seperti Daesh, akan mengguncang posisi Arab Saudi di kancah internasional.
Meski pemerintah Arab Saudi dalam beberapa dekade lalu menekankan kehati-hatian dalam politik luar negerinya, akan tetapi dengan menganalisa kinerja politik luar negeri negara ini dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Riyadh merasa sangat asldfkj tidak aman. Arab Saudi menilai perubahan perimbangan kekuatan di kawasan akan sangat merugikannya. Atas dasar kekhawatiran tersebut, Arab Saudi memanfaatkan kelompok-kelompok radikal dan teroris untuk menggapai tujuan politik luar negerinya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi memperkuat kelompok-kelompok radikal di Suriah untuk menggulingkan pemerintah Presiden Bashar Al-Assad dan juga di Irak untuk melemahkan pemerintah Baghdad. Kehadiran kelompok-kelompok teroris Daesh merupakan peluang strategis bagi Saudi untuk menggapai tujuannya sehingga dengan demikian, Riyadh berharap dapat mereduksi kelemahan strategisnya di hadapan negara-negara rival.
Menguatnya kelompok teroris Daesh dan pendudukan lebih dari sepertiga wilayah di dua negara Suriah dan Irak pada tahun 2014, serta aksi-aksi brutal mereka di hadapan kelompok target, merupakan salah satu tujuan strategis penting bagi Arab Saudi di kancah global dalam dua tahun terakhir. Kemunculan Daesh dan perluasan wilayah pendudukannya, bukan hanya hanya menimbulkan jatuhnya korban jiwa dan pengungsian warga Irak dan Suriah, melainkan merusak keamanan dan stabilitas kawasan Timur Tengah dan bahkan dunia.
Pada prosesnya, Arab Saudi selain relatif mengiringi gelombang baru internasional anti-terorisme dan Daesh, Arab Saudi memanfaatkan gelombang dan atmosfer baru tersebut untuk mencapai tujuan regionalnya. Oleh karena itu, meski Arab Saudi menunjukkan kemauan untuk memerangi terorisme Daesh, akan tetapi prinsip dan pondasi ideologi Salafi-Wahabi Arab Saudi dan peran regional mereka, membuat para pejabat rezim Al-Saud terus melanjutkan politik mereka. Bagian terpenting dari politik tersebut adalah bahwa di bawah kedok anti-terorisme itu, Arab Saudi menggulirkan gerakan dan langkah-langkah negatif anti-Iran.
Dengan mengandalan berbagai keunggulan seperti letak geografis, sumber-sumber minyak melimpah serta dua kota suci Mekkah dan Madinah—di mana Raja Arab Saudi memperkenalkan diri sebagai Khadim Al-Haramain—Arab Saudi selama beberapa dekade terakhir mengklaim sebagai pemimpin dunia Islam dan juga berusaha keras untuk menjadi kekuatan besar regional.
Mengingat Arab Saudi ditutun memiliki sebuah ideologi dan prinsip pemikiran atau sebuah perspektif khusus untuk berubah menjadi kekuatan besar regional, maka orang-orang Saudi menyebarkan pemikiran Salafi-Wahabi sebagai ideologi politiknya untuk menebar pengaruhnya di kawasan.
Pada hakikatnya pemerintah Arab Saudi dalam beberapa dekade terakhir dengan berbagai langkah ideologis dan keamanan dalam memperluas Salafi-Wahabisme serta pembentukan kelompok-kelompok radikal. Salafisme dan kelompok-kelompok radikal itu menjadi senjata utama Arab Saudi di kawasan dan dalam upaya menyukseskan politik luar negerinya.
Dengan kinerja tersebut dan dengan meluasnya terorisme di kawasan, Arab Saudi mengklaim Iran mengintervensi negara-negara regional, mendukung terorisme dan menjadi ancaman keamanan bagi kawasan. Skenario itu dikemukakan bersamaan dengan penyebaran isu “bulat sabit Syiah” yang kemudian memantik friksi antara Syiah dan Ahlussunnah. Sangat jelas sekali langkah-langkah tersebut adalah dalam rangka menutupi dukungan Saudi untuk kelompok-kelompok teroris.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adil Al-Jubeir, pada 19 Juli dalam sebuah wawancara mengemukakan klaim-klaim repetitif anti-Iran, Irak, Suriah dan HIzbullah Lebanon. Al-Jubeir mengklaim bahwa Arab Saudi tidak melakukan tindakan negatif apapun terhadap Iran. Dia mengklaim bahwa Iran mendukung terorisme di kawasan dan juga kekacauan di Suriah, Irak, Kuwait, Bahrain, Arab Saudi dan Yaman yang pada akhirnya menimbulkan sektarianisme.
Pernyataan itu mengemuka di saat televisi ABC News dalam laporan yang dirilis pertengahan Juli menyinggung dokumen terkait keterlibatan Arab Saudi dalam serangan 11 September dan bahwa ada dua poin yang harus disebutkan dalam hal ini. Pertama adalah tentang laporan 28 halaman tentang peran para pejabat Arab Saudi dalam mendukung Al-Qaeda dan rencana 11 September. Kedua, mengapa ketika CIA mengetahui kehadiran para teroris Al-Qaeda di Amerika Serikat, tidak menginformasikannya kepada FBI dan Gedung Putih.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh inspektuf jenderal CIA, tidak ada satu orang pun di FBI atau Gedung Putih yang mengetahui informasi itu meski 56 personil CIA telah mengetahui masalah ini. Para direktur CIA memberlakukan instruksi agar informasi tersebut jangan sampai bocor.
Pada tahap awal terjadi kebungkaman penuh makna baik di tingkat regional maupun global di hadapan Daesh, namun setelah kelompok itu berubah menjadi ancaman serius bagi para pemain regional dan kekuatan internasional, maka bermunculan sikap geram di hadapan kelompok itu yang pada akhirnya berujung pada pembentukan koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Koalisi yang meliputi banyak negara regional yang bernotabene menggulirkan politik standar ganda di hadapan kelompok-kelompok radikal dan teroris. Mereka mendadak tampil sebagai negara-negara di front terdepan dalam memerangi terorisme.
Dalam hal ini, nama Arab Saudi sangat menonjol di mana melalui koordinasi dengan Amerika Serikat terhdap posisi Daesh khususnya di Suriah, Riyadh dapat menampilkan diri serius dalam memberantas terorisme. Namun padaa saat yang sama, Arab Saudi tidak dapat memungkiri hubungan erat perspektif politik dan ekstrim kelompok-kelompok teroris di Timur Tengah dengan rezim Riyadh. Wajar pula bila muncul berbagai pertanyaan soal tujuan dan niat Arab Saudi memberantas terorisme.
Proyek pengobaran perang oleh kelompok-kelompok Takfiri di Suriah dan Irak, sekarang selain terbukti gagal bahkan kontraproduktif bagi Arab Saudi. Masalah yang dihadapi Arab Saudi semakin pelik dan menumpuk. Ditambah lagi dengan perang di Yaman dan paritipasi Arab Saudi dalam penumpasan protes rakyat Bahrain. Belum lagi borok Saudi yang baru saja terbongkar terkait kasus penghapusan nama rezim Al-Saud dari daftar hitam negara-negara pelanggar hak anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengancam Sekjen PBB, Ban Ki-moon.
Di sisi lain, Arab Saudi sekarang membuka secara terang-terangan hubungannya dengan rezim Zionis dengan harapan untuk mengejar kelemahan strategisnya dari pintu lain. Namun Arab Saudi lupa bahwa rezim Zionis sedang memanfaatkan Al-Saud dan anasir Takfirinya sebagai pionnya, untuk membebaskan dirinya dari dari mimpi buruk muqawama dan juga untuk memperlemah Iran. Dalam peta permainan politik ini diupayakan agar perhatian negara-negara regional untuk tidak tidak terfokus pada Israel dan lebih mengkhawatirkan musuh fiktif. Dan sayang sekali, Arab Saudi sedang mempermulus jalan bagi Israel untuk mencapai tujuan itu.
