Pasulukan Loka Gandasasmita Agama Berbudaya, Budaya Beragama
Related Articles
Penulis : M Arief Pranoto, Research Associted GFI
Masih ingat “Teori Dominasi”-nya Jean Bricmont? Ini bunyinya: “setiap sistem dominasi tergantung kekuatan militer, tetapi selalu membutuhkan pembenaran ideologis”. Menyimak hal di atas, sekurang-kurangnya ada dua unsur pokok dalam sistem tersebut. Pertama, kekuatan militer. Kedua, pembenaran ideologis. Selanjutnya ulasan atas simbiosis mutualisme kedua unsur tadi akan dibahas sepintas di awal catatan ini sebelum masuk ke materi inti sesuai judul di atas. Inilah uraiannya.
Dalam konteks kekinian, bahwa hegemoni isue-isue dalam konstalasi politik entah bertitel hak azasi manusia (HAM), Islam radikal, senjata pemusnah massal, nuklir, liberalisme, korupsi, demokratisasi, pluralisme, freedom maupun kemiskinan dan lainnya, ataupun dogma-dogma semacam Monroe Doctrin, Preemtive Strike Doctrine, bahkan yang terbaru tentang Undang-Undang (UU) Western Hemisphere yang diterbitkan tahun 2013 oleh Amerika Serikat (AS) adalah ujud “pembenaran ideologis” sebagaimana isyarat Bricmont. Itulah nilai-nilai yang ‘dipaksakan’ untuk ditandur, disemai, serta diinternalisasikan terhadap sebuah bangsa bahkan khalayak internasional melalui sosialisasi, cuci otak, capacity building, dan lain-lain.
Sasarannya selain agar timbul “keadaan tertentu” (penciptaan kondisi) dari perspektif politik, juga yang utama agar bangsa tersebut meninggalkan local wisdom leluhur kemudian mengenakan ideologi baru meski keampuhan nilai-nilai (baru) tadi belum teruji dalam kehidupan bernegara, tetapi karena ramainya pemberitaan media (sosialisasi) maka mayoritas bangsa lupa substansi bahkan abai atas —cocok atau tidak— nilai tersebut bagi sang rakyat, pemilik kedaulatan.
Dalam praktek sering muncul bias dan titik kritis. Artinya nilai-nilai lama mulai ditinggalkan namun nilai baru belum sepenuhnya melembaga, sebab secara filosofi memang tidak mempunyai akar sosial dan budaya di masyarakat. Ibarat di persimpangan jalan, mana nilai yang akan dipakai pijakan bangsanya untuk berkiprah dalam panggung global menjadi tidak jelas, samar-samar, serba ragu dan tak ada muatan ‘ruh’ Kepentingan Nasional yang mutlak harus diperjuangkan. Indonesia misalnya, ketika nilai musyawarah mufakat disingkirkan diganti one man one vote dalam sistem politik justru melahirkan kelompok elit instans bermoral ‘keuangan’, bermodal pencitraan, dan lain – lain; atau konsep kesatuan dan persatuan diubah menjadi otonomi (daerah/khusus) — yang terjadi malah korupsi marak, lalu ego sektoral dan semangat kedaerahan meraja-lela meletuskan konflik komunal dimana-mana.
Ini sekedar contoh kecil, betapa berbahaya taburan ‘pembenaran ideologis’ oleh asing bersumber asumsi Bricmont guna mendominasi wilayah yang hendak ditarget. Apalagi bila pembenaran ideologis tadi sudah tertancap sebagai sistem negara? Ya. Pada perpolitikan di tanah air sebagai contoh, model serta pola demokrasi yang kini berlangsung merupakan bentuk pelemahan sistem karena tidak memiliki akar filosofi, sosial, budaya, dll. Tak pelak, Global Future Institute (GFI), Jakarta, pimpinan Hendrajit (2011) menyatakan: “bahwa model demokrasi Indonesia saat ini yang berkuasa adalah kaum pemodal. Implikasinya jelas, bahwa korupsi di Indonesia sesungguhnya diciptakan melalui sistem”. Inilah yang sekarang terjadi di republik ini.
Selanjutnya implementasi sistem dominasi dalam tataran teori disebut ‘Polisi Dunia’. Ini tak dapat dipungkiri. Sebagaimana diketahui, bahwa aplikasi teori ini tergantung militer. Dengan kata lain, tanpa militer yang besar, kuat lagi handal maka sistem dominasi cuma seperti mimpi di siang bolong. Pantas saja jika Paman Sam bernafsu membentuk “Kekaisaran Militer” di muka bumi. Data resmi US Departement of Defence tahun 2003 seperti dicuplik Connie Rahakundini, pengamat militer Universitas Indonesia (UI) menyebut, Pentagon memiliki 702 pangkalan di 130 negara. Setidaknya dibutuhkan USD 113,2-591,5 miliar untuk menggeser 1 pangkalan tersebut. Pada pangkalan di luar AS, jumlah tentara tak berseragam mencapai 253.288 personel dan 4.446 orang lainnya staf lokal sewaan. Pentagon mengklaim, pangkalannya mencakup 44.870 barak, hanggar, rumah sakit, dan banyak lagi lainnya sekitar 4.844 bangunan. Luar biasa!
Pertanyaannya: bagaimana praktek (simbiosis mutualisme) kedua unsur utama teori Bricmont dalam operasional di lapangan? Sederhana. Lazimnya wilayah target disebar duluan isue-isue “keadaan tertentu” yang digebyarkan sebagai musuh bersama, atau bahkan musuh dunia. Itu baru titik permulaan. Misalnya dicap negara tidak demokratis, atau bercokol pemimpin tirani, terjadi pelanggaran HAM, dll padahal itu sekedar model internasionalisasi isue, atau dalih serta alasan agar dapat segera diturunkan militer (invasi) kesana. Contoh Irak (2003), melalui stigma Saddam menyimpan senjata pemusnah massal maka koalisi militer dari 40-an negara pimpinan Paman Sam pun menyerbu Negeri 1001 Malam. Kenyataannya hingga Saddam digantung dan Irak luluh lantak ternyata tidak terbukti sama sekali. Demikian juga Moamar Gaddafi, melalui isue pelanggaran HAM dan genocida, Libya pun dikeroyok secara militer oleh AS dan sekutunya NATO.
Buku berjudul “Killing Hope: US Military and CIA Intervention Since World War II”-nya William Blum mengungkap, bahwa AS memiliki rekor tertinggi sebagai agresor dalam sejarah perang modern. Ia menyatakan, pasca kemerdekaan era 1776-an justru aktif melancarkan pertempuran dan mengobarkan sembilan perang besar. Ada sekitar 200-an kali atau lebih penyerbuan militer dilakukan. Dan terhitung 1977 – 1993 telah mengirim tentara guna menyerbu 32-an wilayah di luar negaranya. Kendati Belum tidak mengungkap detail bentuk ‘pembenaran ideologi’ di setiap agresi, tetapi kuat diduga pola-polanya tidak jauh berbeda.
Memasuki abad XXI, terjadi perubahan signifikan dalam tema kolonialisasi yang dianut Paman Sam. Ya, dari yang sudah-sudah cenderung simetris (militer atau hard power) kini mulai berubah menjadi asimetris, atau non militer, atau istilah aktual lain adalah smart power. Dokumen GFI mencatat, perubahan karakteristik kolonialisme bukan tanpa sebab atau bersifat tiba-tiba, tetapi semata-mata karena pengalaman sebelumnya, terutama jejak petualangan militer AS dan sekutu.
Di satu sisi, kompleksitas pola simetris dirasakan lebih rumit daripada asimetris. Artinya selain high cost, perlu penciptaan kondisi melalui isue-isue, butuh ‘restu internasional’ semacam resolusi PBB (United Nation) pula, juga kemungkinan besar —yang pokok— karena kegagalan AS, NATO dan International Security Assistance Force (ISAF) dalam invasi mereka ke Afghanistan(2001) dan Irak (2003). Mungkin itu biang perubahan. Sementara sisi lain, pernah terjadi pembenaran ideologis bertajuk ‘Saddam menyimpan senjata pemusnah massal’ dan Preemtive Strike Doctrine yang ditebar sebelumnya ternyata tak berjalan mulus. Artinya masih timbul pro kontra terutama pada awal-awal invasi dulu.
Permasalahan utama: betapa militer profesional dengan mesin perang modern lagi canggih berasal dari 40-an negara tetapi tidak mampu menundukkan Taliban yang sekelas separatis atau kelompok radikal. Kasus ini telah menjungkir balikkan teori perang modern, bahwa kalah dalam jumlah pasukan dan kalah canggih peralatan identik kalah perang!
Agaknya perang antara pasukan AS bersama sekutunya versus Taliban meskipun tidak sebanding serta memakan waktu 10-an tahun, terbukti mencengangkan dunia. Artinya pihak Barat tidak bisa memetik hasil sesuai harapan —kalau tak boleh dikatakan kalah perang—bahkan kebangkrutan ekonomi pun kini menganga di depan mata, terutama bagi kelompok negara yang terlibat sharing saham pada perang tersebut. Hal inilah yang jarang diungkap media mainstream karena rata-rata dimiliki serta dalam kendali Barat. Apa boleh buat. Edit dan kontra berita memang bagian dari metode kolonialisme di muka bumi.
Melanjutkan tulisan sederhana ini, pertanyaan yang timbul ialah: sejak kapan “polisi dunia” sebagai teori yang dikembangkan AS terlihat melemah? Tidak banyak artikel, atau barangkali tidak akan ditemui satu literatur pun sengaja mencatat pelemahan operasional ‘teori polisi dunia’. Tetapi menyimak fakta lapangan, proses kerontokan itu dimulai ketika Paman Sam aktif menjalankan US Military Roadmap (peta jalan perang) yang dinilai sebagai desain global penaklukan dunia —dimana salah satunya menyerbu Iran— tidak tanggung-tanggung, “peta” tersebut terpampang di Pentagon sejak pertengahan 1990-an (Baca: Prof Michel Chossudovsky, Mempersiapkan Perang Dunia III, Target Iran, 1 Agustus 2010, www.globalresearch.ca).
Isyarat Chossudovsky, terdapat instrumentisasi membentuk “satu komando militer” dibawah kendali Pentagon. Ada geliat penyebaran pasukan AS dan NATO di berbagai negara terutama Afrika, Timur Tengah dan lain-lain. Statement Jenderal Wesley Clark, (mantan) Komandan NATO bisa dirujuk, bahwa US Military Roadmap sebenarnya telah direncanakan mulai dari Irak, Suriah, Lebanon, Libya, Iran, Somalia dan Sudan. Dan menurut dokumen Sentral Komando 1995 yang dideklasifikasikan AS, target pertama memang Irak.
Selanjutnya apabila berdasar urutan target sesuai paparan Clark, maka “target pertama” yaitu Irak memang diserbu AS dan pasukan koalisi Barat di zaman George W Bush dulu (2003) melalui pembenaran ideologis bertitel: ‘Saddam menyimpan senjata pemusnah massal’. Tatkala merujuk inti temuan Tony Cartalucci, peneliti senior Central Research for Globalization (CRG), Kanada (www.globalresearch.ca), bahwa Arab Spring atau Musin Semi Arab merupakan aksi massa dibawah kendali Central Applied Non Violent Action and Strategies (CANVAS), anak organisasi dari National Endowment for Democracy (NED), LSM Pentagon spesial ganti rezim. Pertanyaan yang timbul adalah: apakah menggoyang atau tata ulang kekuasaan di Tunisia, Yaman dan Mesir via Arab Spring hanya sekedar warning up dalam skenario penaklukan dunia; bukankah ketiga negara tadi tidak masuk target dalam “peta jalan perang” sebagaimana tergambar di Pentagon?
Jawabannya sederhana. Ya. Secara strategi, peta jalan memang pokok-pokok agenda tetapi praktek di lapangan tergantung situasi yang berkembang. Artinya mana yang urgen, siapa prioritas, atau yang ini cuma deception, dan lain-lain, sangat tergantung kondisi aktual. Mana lebih menguntungkan. Sudan misalnya, meskipun dalam peta sesuai paparan Clark merupakan urutan akhir, tetapi dalam praktek justru duluan bahkan sukses “dibelah” menjadi dua wilayah (Sudan dan Sudan Selatan) melalui cara referendum. Bisa jadi ketiga negara tersebut dianggap wilayah pengangga dalam konsep utama. Boleh dan syah-syah saja.
Tampaknya kerontokan teori polisi dunia terlihat jelas manakala AS dan sekutu tidak mampu menundukkan Taliban —kaum pemberontak, atau Islam radikal, dll— di Afghanistan dan di Irak. Telah diurai sekilas di atas (Bag-1), betapa militer modern dari 40-an negara jago perang ternyata tak mampu mengalahkan kelompok bersenjata sekelas separatis di sebuah negara. Inlah fakta lapangan yang jarang muncul di media karena berperannya edit dan kontra berita oleh Barat.
Munculnya video “tewasnya Osama bin Laden” merupakan indikasi, bahwa pagelaran War on Terror (WoT) telah tutup layar. Kemudian, apakah tewasnya Osama merupakan episode guna menarik pasukan koalisi dari Afghanistan bertema misi usai, sebab gembong teroris sudah “tewas”? Bisa ya, bisa juga tidak. Tetapi dari kajian US Military Roadmap justru skenario WoT dinilai gagal bahkan dianggap biang krisis ekonomi bagi kelompok negara yang terlibat sharing saham pada pendudukan Irak dan Afghanistan karena modal (perang) ternyata tidak kembali.
Termasuk perubahan pola operasional “peta jalan perang” dari simetris (hard power) berubah menjadi asimetris (smart power) semacam Arab Spring di Timur Tengah yang kini terus menggeliat, semakin menguatkan indikator runtuhnya teori tersebut. Karena dari sisi biaya, pola asimetris memang soft dan lebih murah dibanding simetris. Tanpa senjata tanpa penggelaran pasukan di lapangan. Tetapi jika dicermati secara seksama, Musim Semi Arab pun ternyata out of control pula. Ada kebangkitan (Islam) disana-sini. Misalnya, pasca Ben Ali runtuh Tunisia masih beriak. Setelah Ali Abdullah lengser pun Yaman belum kondusif, apalagi Mesir! Agaknya rakyat tidak ingin hanya sekedar ganti rezim tetapi juga ganti sistem yang selama ini berpihak kepada asing, dinilai merupakan biang “kerapuhan” negaranya.
Paling aktual memotret rontoknya teori ini melalui kancah di Suriah. Jika ada pendapat bahwa konflik di negerinya Bashar al Assad semata-mata perang antar mazab dalam Islam, maka itulah bentuk pendangkalan persoalan —kalau tidak mau dikatakan penyesatan. Artinya yang sesungguhnya terjadi adalah proxymatis war (perang perpanjangan) antara adidaya Barat versus Timur. Barat dalam hal ini AS dan sekutu, sedang Timur meliputi Cina, Rusia, Iran, dll. Inilah yang tengah terjadi. Lalu, apa yang sejatinya mereka perebutkan?
Dalam perspektif “peta perang”-nya Clark, Suriah itu selain pintu utama menuju Iran, juga yang pokok justru geopolitic of pipeline dan geostrategy position. Itulah hidden agenda adidaya dunia mengincar geopolitik dan geostrategi Suriah. Tak boleh disangkal, betapa pipanisasi atas minyak dan gas baik dari maupun cuma lewat Suriah menjalar kemana-mana, menembus batas negara bahkan lintas benua. Dengan demikian, banyak kepentingan nasional berbagai negara berserak disana, tak terkecuali ialah kepentingan para adidaya Barat dan Timur yang kini asyik bertikai.
Selain daripada itu posisinya terletak pada simpul jalur yang merupakan lalu-lintas barang dan jasa (ekonomi, sosial, budaya dll) termasuk pergerakan pasukan sejak dahulu kala. Itulah Jalur Sutera, rute perdagangan dan jalur legenda militer dunia, dimana geopolitic leverage atau keunggulan posisi berbasis geografi Suriah berada di titik simpulnya (baca: Catatan Kecil tentang Jalur Sutra, di www.theglobal-review.com). Ada anekdot berkembang, barang siapa menguasasi Jalur Sutera maka ia mengendalikan dunia, dan siapa menguasai titik simpulnya ibarat sudah menggenggam separuhnya!
Kembali pada topik kerontokan teori polisi dunia, tampaknya Suriah merupakan etalase atas kegagalan beberapa metode yang diterapkan AS dan sekutu. Misalnya, ketika isu demokratisasi dan stigma rezim tirani tak mampu memicu aksi massa seperti di tiga negara sebelumnya (Tunisia, Yaman dan Mesir), tampaknya resep tersebut tidak laku di Suriah. Demonstrasi tidak pernah bisa mencapai eskalasi, bahkan sebaliknya demo masif justru mendukung Assad. Apa boleh buat, gagal melalui gerakan massa, kualitas isu pun dinaikkan kadarnya oleh Barat menjadi “perang sipil” atau pemberontakan bersenjata, dengan konsekuensi bahwa kelompok oposisi itu dilatih, dibiayai serta dipesenjatai sendiri oleh Barat. Kelompok negara Barat menyuplai senjata dan pasukan ke Suriah membantu para pemberontak. Info terbaru bulan Maret 2013, The Telegraph mengungkapkan bahwa Barat mengirim 3000 ton senjata ke pemberontak Suriah dari Zagreb (Kroasia), melalui Jordania. Hingga kini, lebih dari 60.000 orang tewas dan lebih satu juta rakyat Syria terpaksa mengungsi ke berbagai wilayah perbatasan, dan lain-lain.
Tak mundur dengan tekanan bersenjata via perang sipil, kembali Barat menebar isue pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Assad kepada rakyatnya. Seperti biasa, Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan pernyataan mengutuk represi pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Bahkan beberapa kalangan memperkirakan akan berujung pada intervensi militer seperti terjadi di Libya, dimana Gadafi dulu distigma melakukan genocida serta pelanggaran HAM, kemudian setelah terbit resolusi PBB Nomor 1973 tentang Zona Larangan Terbang maka Libya pun dibombardier oleh AS dan sekutunya NATO.
Agaknya “kesaktian” Assad jauh lebih tinggi daripada Gaddafi, artinya kendati Suriah sebagai negara tidak sekaya (minyak) Libya, Iran, Arab, dll namun kemungkinan faktor geopolitic pipeline membuat Cina dan Rusia selalu menjegal langkah Barat dalam forum DK PBB yang hendak menerbitkan resolusi untuk Suriah. Isu HAM tak mempan menembus Suriah.
Barat tak kalah akal, gagal melalui jalur HAM maka isu penggunaan senjata kimia oleh militer Assad dilontarkan oleh para pejabat London. Kali ini anggota senior parlemen Inggris mendesak pemerintah Inggris untuk melancarkan agresi militer di Suriah dengan klaim penggunakan senjata kimia. Tetapi sungguh lucu, pernyatan tersebut mengemuka di saat para penyelidik PBB mengemukakan fakta penggunaan senjata kimia justru dilakukan oleh milisi teroris anti-Assad yang didukung Barat sendiri. Mereka mendapatkan kesaksian dari para korban dan staf medis yang menunjukkan para milisi oposisi bersenjata menggunakan gas sarin dalam konflik di Suriah.
Reuters Senin (6/5) melaporkan, anggota Komisi Independen PBB untuk Penyelidikan di Suriah, Carla Del Ponte, pada Ahad mengatakan, kami tidak menemukan bukti bahwa pasukan pemerintah Damaskus menggunakan senjata kimia terhadap milisi bersenjata. Gagal lagi? Entahlah nanti isu apalagi bakal ditebar oleh AS dan sekutu setelah stigma penggunaan senjata kimia dimungkinkan kembali gagal.
Inilah tahapan-tahapan yang dimainkan oleh Barat dalam rangka menumbangkan Bashar al Assad, sejak dari isu demokratisasi, pemimpin tirani, perang sipil, dan lain-lain hingga isue teraktual masalah penggunaan senjata kimia. Dari segala upaya Barat selama ini sebenarnya bisa dibaca kondisi konflik sebenarnya di lapangan, artinya posisi kelompok oposisi yang didukung Barat berada dalam posisi di bawah — jika tak boleh disebut kalah.
Mengakhir tulisan tak ilmiah ini, sesuai judul di atas sebenarnya telah dapat disimpulkan walau sementara, bahwa fase atas keruntuhan teori polisi dunia yang selama ini dianut oleh Paman Sam menurut hemat penulis telah berakhir di Syria ketika ia memaksakan agenda US Military Roadmap dalam rangka penaklukkan dunia. Demikian adanya, demikianlah sebaiknya.
http://www.theglobal-review.com
