Pasulukan Loka Gandasasmita Agama Berbudaya, Budaya Beragama
Related Articles
Pagi itu terik matahari membakar kota Holandia (Jayapura kini). Tarikh menunjukkan 4 Mei 1963, Soekarno pertama kali menginjakkan kakinya di bumi Cendrawasih itu. Di mimbar yang menghadap ke teluk, Soekarno dengan suara lantang berpidato bahwa wilayah kedaulatan Republik Indonesia yang di Proklamirkan tangal 17 Agustus 1945 telah utuh kembali. Itu pertanda kolonialisme Belanda resmi berakhir di seluruh Nusantara.
“Saudara-saudara, saja datang di sini, sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia jang datang kepada satu wilayah Republik Indonesia,” pekik Bung Karno. Pekikan yang memukul jantung kolonialis Belanda yang telah mempermainkan Soekarno pasca KMB, Desember 1949.
Jelas, bahwa sejak tanggal 1 Mei 1963, sikap politik Soekarno dan seluruh rakyat Indonesia adalah Papua wilayah Indonesia tanpa keraguan lagi. Ketika bendera UNTEA turun dan merah putih berkibar di Papua, sikap Soekarno adalah telah berhasil “memasukkan Irian Barat kembali ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.”
Kata “kembali” begitu ditekankan oleh Soekarno, karena Indonesia tidak merebut wilayah asing, melainkan mengusir Belanda dari Papua karena bagi Soekarno Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah “Jang dinamakan tanah air Indonesia ialah segenap wilajah jang dulu dijajah oleh pihak Belanda, jang dulu dinamakan Hindia Belanda, jang dulu dinamakan Nederlands Indie. Itu lah wilayah Republik Indonesia. Itu artinja bahwa sedjak 17 Agustus 1945 Irian Barat telah masuk di dalam wilajah Republik Indonesia.”
Dalam kesempatan yang sama Soekarno juga datang ke Merauke, tanggal 5 Mei 1961. Di Merauke, sebelum berpidato Soekarno meminta hadirin menyanyikan lagu dari Barat Sampai ke Timur menjadi Dari Sabang Sampai Merauke. Lagu ini kemudian menjadi lembar pengabadian keutuhan wilayah Republik Indonesia sampai kini. Inti pidato Soekarno di Merauke adalah menekankan bahwa “bagi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, semua warga negara mempunyai hak bebas untuk memilih agamanja sendiri-sendiri. … Republik Indonesia tidak membeda-bedakan antara agama dengan agama.”
Sementara dalam pidato di Biak tanggal 6 Mei 1961 Soekarno menyampaikan diperlukannya semangat untuk pembangunan. “Artinya untuk masyarakat adil dan makmur. Masjarakat jang enak, masjarakat jang engkau semua tjukup sandang dan tjukup pangan. Masjarakat yang demikian tidak tjatuh dari langit seperti hudjan Saudara-saudara. Tidak! Masjarakat jang demikian itu harus kita perdjoangan, harus kita banting tulang..”
Sikap Soekarno itu dari tiga pidatonya di Papua itu tentu bisa dibaca sebagai manifestasi dari Komando Trikora yang diperintahkannya pada 19 Desember 1961 di Yogjakarta setelah adanya gerakan penaikan bendera Papua pada pagi hari di halaman Nieuw Guinea Raad, Hollandia. Bendera Papua itu berkibar berdampingan dengan bendera Belanda. Hadir dalam peristiwa itu Gubernur Papua J Plattel, para pejabat kolonial dan massa rakyat. (Benarda M, 2012, h.233)
Inti dari ketiga pidato itu jelas bahwa pertama wilayah Papua adalah wilayah sah RI sejak tahun 1945, tetapi diingkari oleh Belanda. Pada tanggal 1 Mei 1963 kembali menjadi wilayah Indonesia melalui proses di PBB yaitu UNTEA. Dengan demikian Indonesia utuh dari Sabang sampai Merauke. Kedua, Indonesia adalah negara atau bangsa yang menghargai setiap agama secara sederajat sesuai dengan desar negara Pancasila. Ketiga masyarakat adil dan makmur adalah tujuan Republik Indonesia.
Sikap Soekarno itu jelas mengaung ke dunia, karena dalam lawatan ke Papua di tahun 1963 itu ikut serta Dubes Amerika, Jepang, Tunisia, Rusia, Tiongkok, India dan Mesir. Maka dari itu kunjungan Soekarno ke Papua, sekaligus memiliki misi internasional, agar dunia tahu bahwa Papua adalah wilayah sah Indonesia.
Sekarang telah 50 tahun pidato Soekarno itu berlalu. Masihkah orang-orang mengingatnya? Dengan kata lain masihkah bangsa ini mengingat tiga garis besar pidato Soekarno di Tanah Papua itu?
Rasa-rasanya, banyak yang sudah lupa. Pertama, saat ini begitu mudah Indonesia diombang-ambingkan oleh berbagai opini yang menyesatkan, seakan-akan di Papua, Indonesia tertuduh menjadi agressor. Mengapa setelah 50 tahun Indonesia bisa dipojokkan seperti itu. Tentu ada yang salah dalam hal ini. Oleh karena itu koreksi terhadap semua pendekatan dan prilaku apparatus negara perlu diperbaiki.
Kedua, setelah 50 tahun, kemakmuran rakyat di Papua masih jauh dari harapan Soekarno. Maka dari itu perjuangan untuk memakmurkan rakyat Papua harus ditingkatkan. Pembangunan SDM dan infrastruktur pendukungnya harus digenjot dengan biaya yang lebih besar pula. Jika hal itu tidak diambil pemerintah, maka opini negatif akan terus membiak.
Ketiga, kerukunan umat beragama dan perlakuan sama oleh pemerintah kepada seluruh pemeluk agama di Papua mesti dijamin. Aksi-aksi buruk yang menunjukan ketegangan antar kelompok agama harus ditindak tegas dengan penegakan hukum secara tepat. Jangan ada toleransi kepada penista hubungan antar umat beragama di Papua, dan seluruh Indonesia.
Maka dari itu memperingati berkibarnya Merah Putih pada tanggal 1 Mei 1963 yang ke 50 tahun ini di Papua, amanat Presiden Soekarno harus bisa diwujudkan. Retorika sudah tidak diperlukan lagi, Papua hanya membutuhkan orang yang mau bekerja secara nyata. Begitulah semangatnya Soekarno yang disebutnya sebagai “perdjoangan”. Papua hanya membutuhkan Pejuang bukan Pecundang. Mari bangun Papua dengan semangat Soekarno. Semoga.
(Amiruddin al-Rahab, Direktur Eksekutif The RIDEP Istitute, pemerhati politik Papua)
