Pasulukan Loka Gandasasmita Agama Berbudaya, Budaya Beragama
Related Articles
Tahun ini, BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga Rp9 triliun. Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI Nila Farid Moeloek. Menurutnya, defisit terjadi karena 80 persen peserta atau masyarakat banyak yang sakit.
“Betul BPJS Kesehatan selalu defisit dan tahun ini mencapai Rp9 triliun karena semuanya kuratif dan menunjukkan 80 persen peserta sakit,” kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek saat menghadiri diskusi Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Jambi, di Jambi, Kamis (10/8/2017).
Nila mencontohkan, selama ini untuk tindakan kuratif penyakit jantung untuk satu juta orang mengeluarkan biaya mencapai Rp6,9 triliun dan gagal ginjal tindakan kuratif yang harus dikeluarkan mencapai Rp2,5 triliun. Selama ini 33 persen uang pendapatan BPJS Kesehatan dari iuran peserta digunakan untuk tindakan kuratif terhadap penyakit tidak menular, karena pada saat itu kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat minim.
“Jadi penyakit tidak menular seperti itu meningkat sekali, sehingga saat ini kita harus mengubah perilaku untuk gerakan masyarakat sehat yang dimulai dari pendekatan keluarga,” katanya menjelaskan. Lebih lanjut dia menambahkan, pada tahun 2014, yang sebelumnya hanya fokus pada tindakan kuratif dan tidak ada upaya atau pencanangan gerakan masyarakat sehat.
“Sebelumnya siapa yang mau menjaga kesehatan kita, karena dulu semuanya kuratif dan tidak ada prefentif promotif untuk gerakan masyarakat sehat,” kata Menteri Nila seperti dikutip dari Antara.
Oleh sebab itu,dirinya menggeser dari sebelumnya lebih fokus pada kuratif saat ini lebih menekan terhadap upaya preventif promotif untuk kesehatan masyarakat Indonesia yang lebih baik.
“Ayo mari menggerakkan hidup sehat dengan pendekatan keluarga, jadi gerakan masyarakat hidup sehat ini yang harus diteruskan sehingga perubahan prilaku paradigma sehat terus ada,” kata Nila menambahkan.
Menanggapi hal itu, Presiden KSPI Said Iqbal berpandangan sebaiknya jaminan kesehatan digratiskan. Sehingga negara menanggung penuh jaminan kesehatan seluruh rakyat, sehingga tidak akan ada lagi devisit.
“Daripada rakyat ditarik iuran dan masih tetap defisit, sebaiknya seluruh biaya jaminan kesehatan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan digratiskan. Seluruhnya ditanggung oleh negara. Sumber pembiayaannya menggunakan pajak, melalui alokasi khusus di APBN,” katanya menjelaskan.
Said Iqbal mengatakan, tuntutan ini sudah disampaikan kaum buruh pada saat Mayday melalui isu HOSJATUM.
Negara tidak perlu merasa rugi karena menggratiskan jaminan kesehatan. Terlebih lagi, BPJS Kesehatan bukanlah peseroan terbatas yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Ketika semua sudah ditanggung negara, maka tidak akan ada lagi keluhan defisit di BPJS Kesehatan.
