Pasulukan Loka Gandasasmita Agama Berbudaya, Budaya Beragama
Related Articles
Penulis : M Arief Pranoto, Research Associate Global Future Institute (GFI)
Memetik hikmah (peristiwa politik global) terdahulu, pada catatan ini mencoba merangkai dugaan, terutama terkait konstelasi politik serta aroma perang yang akhir-akhir ini begitu semarak di Asia Pasifik dan sekitarnya. Adapun hipotesa yang terbangun adalah: “bahwa AS dan sekutu berkepentingan meletuskan Perang Dunia (PD) III guna memulihkan kembali sistem ekonomi kapitalisnya yang cenderung bangkrut”. Inilah premis kuat kajian ini. History repeat itself. Ya, sejarah niscaya berulang, meskipun kemasan, waktu dan tempatnya tak sama, akan tetapi esensi kronologisnya sering tidak berbeda.
Masih ingat great depression (krisis ekonomi) yang menimpa Paman Sam era 1930-an? Berikut cerita ringkasnya. Krisis diawali dengan kejatuhan Wall Street, akan tetapi 10 tahun kemudian ekonominya kembali bangkit setelah meletus PD II. Artinya roda ekonomi dapat bergerak lagi setelah perusahaan-perusahaan Paman Sam menerima banyak pesanan berbagai senjata, pesawat tempur dan peralatan perang lain dari negara-negara yang terlibat peperangan. Terjawab sudah kontradiksi atau paradoks selama ini, kenapa tatkala Obama berusaha memulihkan ekonomi negara, justru militernya terkesan menghambur-hamburkan uang dengan menebar peperangan di berbagai belahan dunia? Ya, ada korelasi kuat antara perang dan modal. Perang memang butuh modal, namun juga bisa menghabiskan modal itu sendiri. Modal ialah alat utama memulihkan krisis ekonomi, dan salah satu upaya mencari serta mengembalikan modal, yakni melalui peperangan.
Dan agaknya kepulihan great depression tempo doeloe hendak dijadikan model oleh AS dalam rangka memulihkan kembali sistem kapitalisme yang kini porak poranda. Inilah hipotesa yang tak bisa dibendung serta dapat dijadikan asumsi utama guna melanjutkan tulisan ini.
Keluar materi sejenak namun masih pada koridor topik. Agaknya isi pokok suratnya Hugo Chaves kemarin —ketika masih menjadi Presiden Venezuela— kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menggugah khalayak global untuk merenung sejenak. Ia menulis: “Ada ancaman yang sangat serius terhadap perdamaian dunia. Sebuah seri baru perang kolonial yang dimulai di Libya dengan tujuan jahat untuk MEMULIHKAN SISTEM KAPITALISME global” (Lizzie Phelan, 2011). Tampaknya, penggalan surat Chaves yang dicuplik oleh Phelan menginspirasi GFI, pimpinan Hendrajit, mendiskusikan lebih dalam tentang apa dan bagaimana ujud perang baru sesuai isyarat Chaves, karena launching “seri baru” kolonial dimaksud, menurut Chaves telah dilakukan oleh Barat di Libya.
Utang Dibayar Bom!
Maka mem-breakdown kembali tahapan peritiwa sebelum terbit Resolusi PBB Nomor 1973 tentang Zona Larangan Terbang (No Fly Zone) yang menjadi legalitas AS dan sekutunya (Nort Atlantic Treaty Organization/NATO) membombardir Libya, seyogyanya harus dimulai ketika Gaddafi mencetak uang emas/dinar. Inilah titik mula topik dalam diskusi terbatas di GFI, Jakarta.
Gaddafi menyatakan, bahwa sistem transaksi minyak harus menggunakan dinar, bukan uang kertas (US Dollar) sebagaimana lazim dilakukan. Hal ini membuat AS dan Uni Eropa kebakaran jenggot sebab Barat berutang lebih USD 200 miliar atas minyak Libya. Ini serupa dengan prolog tumbangnya Saddam Hussein, ketika ia menyatakan bahwa setiap transaksi minyak harus menggunakan euro, bukan dolar AS seperti biasanya. Sudah tentu, kebijakan politik Saddam membuat Bush Jr marah besar dan berujung penyerbuan Irak oleh pasukan AS dan koalisi dengan beragam dalih dan tuduhan (menyimpan senjata pemusnah masal, dll) yang hingga Irak luluh lantak, ternyata tuduhan dimaksud tidak terbukti. Selain dari pada itu, konsesi minyak korporasi-korporasi global milik Barat kala itu akan berakhir tahun 2012-an di Libya. Ia mengatakan, jika Barat tidak segera membayar utangnya maka konsesi baru akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan minyak milik Rusia dan Cina. Tampaknya deadline tersebut membuat para pemilik korporasi minyak menjadi geram!
Sebagai tambahan selain hal-hal di atas, analisa Hendrajit, Direktur Eksekutif GFI, penyebab utama serangan Barat ialah kontra skema Gaddafi dalam rangka menciptakan kemandirian ekonomi negara-negara Afrika yang dinilai oleh Barat akan mampu merusak kepentingan para korporasi global dalam menguasai kekayaan SDA di Benua Afrika. Maka dugaan kuat yang kencang bertiup adalah: “bahwa Perang Libya sebenarnya merupakan hajatan korporasi-korporasi minyak raksasa milik Barat”.
Selanjutnya, tatkala pola asymmetric warfare semodel Arab Spring terbukti gagal dalam memprovokasi rakyat Libya sebagaimana suksesnya (isue) provokasi Julian Assange di Yaman, Tunisia, Mesir, dll. Mengapa gagal di Libya? Telah diurai sekilas di atas. Intinya, selain kepemimpinan ala Gaddafi yang uniq namun “sejuk”, warganya ditengarai makmur, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh isue tak jelas. Maka tatkala Arab Spring gagal “menggoyang” Libya melalui gerakan massa —mirip di Syria— pola kolonial Barat pun diubah menjadi perang sipil atau pemberontakan bersenjata. Gaddafi jeli. Ia memahami, bahwa pemberontakan tersebut telah dilatih, dipersiapkan serta dibiayai oleh asing. Tapi apa boleh buat, berbeda dengan Bashar al Assad yang tetap cool menghadapi “perang sipil” ciptaan Barat, pada tahapan ini Gaddafi terpancing. Ia kerahkan pesawat-pesawat tempur menghajar kaum pemberontak rekaan Barat. Inilah blunder Gaddafi yang tidak bisa ditarik ulang, karena dari sisi inilah celah humanitarian intervention marasuk, lalu terbit Resolusi PBB cq NATO terhadap Libya melalui pintu genocida. Ya, Gaddafi melakukan genocida terhadap rakyatnya!.
Singkat cerita, methode kolonial “seri baru” sebagaimana isyarat Chaves ditandai oleh GFI dengan istilah “Utang Dibayar Bom”. Tak hanya itu, model perampokan internasional pun terjadi, dimana aset-aset Gaddafi miliran dolar di luar negeri “disikat” oleh Barat berkedok pembekuan aset. Luar biasa!. Dan pointers diskusi terbatas GFI (2012) pun merekomendasi negara-negara yang akan menjadi sasaran berikutnya dalam penerapan seri baru kolonial yang kini tengah dikembangkan oleh Barat.
Negara mana giliran selanjutnya?
Mengapa Geopolitik Bergeser?
Apabila jeli menyimak, sebenarnya geopolitical shift (pergeseran geopolitik) sudah dimulai sejak launching kebijakan luar negeri Paman Sam pada era Bush Jr yakni Project for the New American Century and Its implication (PNAC) 2002. Terkait pergeseran dimaksud, dalam perspektif hegemoni AS, salah satu paragraf kunci (tersirat) dari PNAC, bahwa negara-negara yang berpotensi menjadi pesaing harus dibendung dan dilemahkan. Dibendung dari luar, dilemahkan melalui sisi internal. Pantaslah kebijakan hedging strategy (memagari) diterbitkan oleh AS, menggantikan containment strategy yang dinilai tak lagi relevan sebab komunis telah dianggap masa lalu oleh Barat.
Singkat kata, tampaknya Cina dianggap AS sebagai kompetitor utama, karena selain konsumsi BBM-nya separuh lebih di pasar dunia, juga kerapkali mereka bersaing ketat dalam hal penguasaan sumber-sumber minyak di berbagai belahan dunia.
Dengan demikian, aura perang yang hampir memuncak di Selat Hormuz antara AS melawan Iran dekade 2012-an, boleh disebut pemanasan belaka. Mahdi Darius Nazemroaya, peneliti senior Central for Research Globalization (CRG), Kanada, menyebutnya sebagai “perang kata-kata”. Maka memotret perseteruan di Selat Hormuz kemarin, sejatinya adalah skenario kegagalan perang yang telah direncanakan. Akan tetapi meski cuma gertak sambal, terdapat peningkatan indek penjualan industri pertahanan dan persenjataan secara signifikan sebesar USD 123 miliar (Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Swedia) dari industri strategis milik AS. Diperkirakan besaran angka tersebut terus akan meningkat seiring memanasnya suhu politik global.
Tak boleh dipungkiri, bahwa Kawasan Heartland (Asia Tengah), Timur Tengah (World Island), terutama kelompok negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) adalah “pabrik dolar”-nya AS, karena hampir semua transaksi minyak di Kawasan Teluk menggunakan dolar Amerika. Bandingkan dengan beberapa negara yang telah mencampakkan dolar di setiap transaksi, seperti Iran misalnya, atau Rusia, India, Cina dan beberapa negara Amerika Latin. Dengan demikian, menyalakan api perang di kawasan tadi, identik menghancurkan “dapur” Paman Sam sendiri. Terutama Selat Hormuz, karena merupakan JALUR UTAMA bagi kapal-kapal dari delapan negara produsen minyak di Teluk Persia (Arab Saudi, UEA, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, Irak dan Iran). Hampir setiap 10 menit tanker-tanker berlayar membawa 40% minyak dunia, atau 90% ekspor minyak dari negara-negara Teluk. Apa yang terjadi bila meletus perang di basis produksi dan distribusi minyak dunia?
Perang SDA
Referensi lainnya, isyarat James Canton dalam “The Extreme Future”-nya, bahwa peperangan masa depan tak lagi konvensional semacam perlombaan teknologi perang misalnya, atau canggih-canggihan senjata, ketrampilan person militer, dll tetapi pola berubah menjadi “perang SDA non minyak”, terdiri atas perang pangan, air, perubahan iklim dan lain-lain. Oleh karena itu, mapping peperangan kini dan kedepan bukan lagi antara AS melawan Rusia, atau Paman Sam melawan Iran, Syria dan lain-lain. Kelak yang berhadapan antara AS versus Cina dan India, dimana Jepang serta Korea terlibat di dalamnya.
Kendati bukunya Canton menuai pro-kontra sebab ada propaganda isme tertentu, namun setidaknya dapat dijadikan rujukan sementara, kenapa geopolitik global bergeser dari Jalur Sutera ke Asia Pasifik khususnya di Laut Cina Selatan. Maka wajar jika akhir-akhir ini, Paman Sam giat memprovokasi negara-negara proxy-nya di Asia melalui isue sengketa perbatasan, termasuk pengerahan 60% armada lautnya di Asia Pasifik sesuai janji Obama (2012).
Memprakirakan kondisi kedepan berbasis idenya Caton, sepertinya AS berkeinginan melumpuhkan dahulu “lawan-lawan”-nya via taktik adu domba di Laut Cina Selatan sebelum papan catur —perang SDA— dihamparkan oleh momentum. Indikasi pun tercium. Ada gelagat hendak dibenturkannya Cina dengan para kompetitor lain, terutama memprovokasi Cina versus Jepang agar bertempur melalui isue sengketa Senkaku atau Diaoyu, kepulauan yang diklaim oleh kedua adidaya.
Selaras isyarat Chaves tentang seri baru perang kolonial dengan maksud jahat memulihkan sistem ekonomi kapitalisme yang cenderung bangkrut, seandainya benar-benar meletus perang (militer) terbuka antara Cina melawan Jepang di sekitar Laut Cina Selatan, maka inilah skenario Paman Sam memainkan modus “Utang Dibayar Bom” sebagaimana pernah ia terapkan di Libya. Betapa total utang Paman Sam USD 17-an triliun, di antaranya ke Cina sebesar 1,28 triliun, Jepang sekitar USD 1,14 triliun dan lain-lain, kemungkinan bakal “lunas terbayar”, atau dikemplang tatkala luluh lantak kondisi kedua negara pasca Perang Dunia. Bukankah utang Barat terhadap Libya sekitar USD 200 miliar, siapa kini berani mengungkit apalagi menagihnya?
Prakiran politik global versi GFI mencatat, ada fenomena di awal 2012-an yakni geliat Jepang dan Cina ‘menolak US Dollar’ dalam setiap transaksi. Artinya perusahaan Cina dan Jepang bisa langsung mengkonversi mata uangnya masing-masing tanpa mengkonversi ke dolar AS. Inilah yang dicemaskan Paman Sam. Pengalaman Saddam Hussein yang coba-coba mengubah transaksi minyak di Irak dari dolar menjadi euro, atau Gaddafi yang hendak mencetak uang emas/dinar di Libya —maka dengan berbagai dalih— berujung dengan luluh-lantaknya kedua negara diserbu oleh AS dan NATO. Boleh ditebak. Pasca fenomena dimaksud, memang timbul gelombang imitasi (meniru) ‘menolak dolar’ tak terkira sampai kapanpun, dicontoh oleh negara-negara lain, entah karena snawball process alami.
Dan tampaknya kelompok Shanghai Cooperation Agreement (SCO) dan BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan) terlihat kompak mengurangi peran dolar di setiap transaksi. Indonesia tak mau ketinggalan, pemerintah telah melakukan currency agreement dengan Cina tanpa menggunakan dolar AS, tetapi memakai mata uang masing-masing. Yuan dianggap kandidat uang global dengan semakin memudarnya peran dolar. “Satu lagi kandidat muncul adalah Yuan, Cina. Ini akan diperdagangkan dan menjadi mata uang global,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi Johansyah, dalam pelatihan wartawan ekonomi dan perbankan di Bandung, Sabtu (7/12/2013).
Bagi AS, memprovokasi (devide et impera) antara Cina versus Jepang agar meletus konflik terbuka (militer) ialah keniscayaan, artinya selain menerapkan kembali modus “utang dibayar bom” sebagaimana sukses di Libya, juga untuk membendung gelombang imitasi menolak dolar dimana kedua negara sebagai pemrakarsa!
Gejolak Thailand: Asia (Tenggara) Spring, atau Kebangkitan Timur
Melingkar sebentar namun masih koridor topik. Sebelum melanjutkan bahasan terkait geopolitical shift dari Jalur Sutera menuju Asia Pasifik, sebaiknya mengupas sedikit gonjang-ganjing politik di Thailand, terutama upaya pihak oposisi menurunkan Perdana Menteri (PM) Yinkluck Shinawatra. Pertanyaannya: “adakah keterkaitan gejolak tadi dengan pergeseran geopolitik global?”. Hal ini yang hendak diperdalam.
Tak boleh dipungkiri. Gejolak di Negeri Gajah Putih kini dipicu oleh kebijakan pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Amnesti. Agenda UU tersebut ialah pengampunan bagi siapapun petinggi Thailand yang terjerat kasus 2004-2010. Kuat disinyalir, bahwa konsep Amnesti sebagai siasat Yingluck mengembalikan kakaknya, Thaksin Shinawatra, PM 2001-2006 yang terjungkal oleh kudeta militer dan hingga sekarang hidup di pengasingan.
Secara politis, rakyat Thai terbelah dua. Tatkala pagelaran melimpah di jalanan, maka jenis massa terbagi atas kelompok “kaos merah” versus “kaos kuning”. Kaos merah dikendalikan oleh Thaksin Shinawatra yang kini entah di (pengasingan) London, Kamboja atau Dubai, hanya “proxy”-nya memang terlihat eksis di berbagai elemen bangsa, karena terbukti —meski Thaksin jatuh— partainya (Thai Party) mampu memenangkan pemilu tahun 2008 dan 2010, sehingga Yinkluck adiknya, menjadi PM.
Sedangkan massa kaos kuning dalam kontrol Suthep Thaugsuban, Mantan Wakil PM 2011, Sekjen Partai Demokrat dan kini bermetamorfosa memimpin (oposisi) Komite Reformasi Demokratik Rakyat, yang meng-“ultimatum” Yinkluck supaya mundur dari kursi PM dan menyerahkan kepada Dewan Rakyat. Ia juga memimpin Civil Movement for Democracy (CMD), dimana dalam konferensi pers dinyatakan, bahwa Suthep tak akan berhenti berjuang sebelum rezim Thaksin musnah dari Thailand.
Tidak tanggung-tanggung, “Ia menghabiskan uang sekitar 5 juta baht per hari (Rp 1,8 miliar) untuk membuat demonstran tetap ada di jalanan, pasti ada orang-orang di belakangnya memberikan uang itu”, kata Kan Yuenyong, Direktur Eksekutif Siam Intelligence Unit, salah satu think tank di Thailand (South China Morning Post, Senin 1 Desember 2013). “Mereka yang di belakang protes adalah orang-orang yang sama dengan kudeta 2006 lalu. Tak mungkin Suthep beraksi sendiri,” ujar Yuenyong.
Dari mapping sementara, Suthep bersama “kaos kuning”-nya terkesan ingin menegakkan Monarki Konstitusional di Thailand sebagaimana diucapkan Ekanat, juru bicara Komite Reformasi Demokratik Rakyat: “Dia akan berjuang dengan damai sampai Thailand menjadi monarki konstitusional selengkapnya”. Sedangkan Thaksin lain lagi, meski didukung oleh masyarakat bawah, tetapi dibenci elit tradisional, pebisnis besar, penasihat kerajaan, jenderal, dan juga kaum kelas menengah. Selain masa lalu dan kiprahnya ketika menjadi PM berorientasi kepada asing, ia terlihat kontra terhadap Sistem Kerajaan di Negeri Gajah Putih. Inilah yang terjadi. Dan keduanya, baik Suthep maupun Thaksin memiliki basis massa kuat dan meluas, serta sama-sama militan.
Entah kaos kuning melawan kaos merah, entah pihak yang pro dan kontra terhadap sistem monarki, bukanlah persoalan penting bagi asing. Itu urusan internal. Termasuk soal “lembek”-nya penanganan massa kuning oleh aparat keamanan setempat, juga urusan internal negeri. Akan tetapi dari sisi asymmetric strategy yang kini tengah dikembangkan oleh Barat, kondisi aktual di Thailand ini merupakan “titik kritis” yang sewaktu-waktu dapat diletuskan. Bisa dibelah. Ini yang mutlak diwaspadai. Setiap saat pun bisa diciptakan huru-hara di Thailand, sebab bahan bakarnya (titik kritis) memang riil nyata dan akut.
Tetapi tulisan ini tidak akan membahas, apakah Suthep murni berhasrat menegakkan local wisdom leluhur (monarki konstitusional)-nya, atau sekedar menjalankan skenario “titipan asing” yang ingin destabilisasi negara karena berbagai kepentingan mereka akan terlindungi dengan timbul konflik internal? Memang masih memerlukan kajian panjang. Tetapi jika menelisik track record Suthep ternyata bukanlah sosok yang bersih. Tak sedikit catatan hitamnya.
Berbagai penyimpangan bahkan pelanggaran pakem konsitusi pun dilakukan oleh Suthep baik saat menjadi Wakil PM, anggota parlemen, dll. Misalnya, ia terlibat korupsi tahun 1995, oleh sebab memberikan tanah hak orang miskin kepada keluarga kaya di Pukhet; ia pernah dipaksa mundur dari parlemen dekade 2009-an atas tuduhan melanggar konstitusi karena memiliki saham di perusahan media yang mendapat konsesi dari pemerintah; ia turut pula memainkan peran dalam kerusuhan berdarah di Bangkok tahun 2010, sehingga mengakibatkan jatuhnya pemerintahan dan sekitar 92 orang meninggal; dan pada Oktober 2012, Suthep juga did
akwa Kejaksaan Agung atas dugaan mengeluarkan perintah yang memungkinkan militer menembaki para pengunjuk rasa, dan lain-lain.
Pertanyaannya ialah: apakah gejolak politik di Thailand ini merupakan KEBANGKITAN TIMUR, atau titik mula Asia Spring sebagai reinkarnasi Arab Spring yang ‘gagal’, terkait berubahnya geopolitik global dari Jalur Sutera ke Asia pasifik?
Menyimak, mencermati dan menarik benang merah ketegangan (hubungan) diplomatik antara Indonesia – Australia, serta menelaah dampak sosial politik di kedua negara akibat bocoran Edward Snowden terkait penyadapan yang dilakukan oleh jajaran intelijen Aussie terhadap beberapa petinggi di republik ini, ada beberapa pointers bisa dijadikan simpulan, antara lain ialah:
Pertama, bahwa isue “bocoran dan penyadapan” bukanlah faktor tunggal yang berdiri sendiri, tetapi hanya bagian dari skenario yang hendak dimainkan oleh Paman Sam terkait pergeseran sentral geopolitik dari Jalur Sutera menuju Asia Pasifik;
Kedua, jika ketegangan hubungan antara Indonesia – Aussie diibaratkan sebuah (panggung) pembuka, maka peran Edward Snowden hanya “wayang” semata , sedang “dalang”-nya yakni Aussie dan Singapura, sementara “pemilik hajat”-nya justru Paman Sam;
Ketiga, bahwa aktivitas Snowden merupakan false flag operation (operasi bendera palsu) Paman Sam, kelanjutan operasi rahasia yang pernah dijalankan oleh Julian Assange plus WikiLeaks. Fungsinya hanya pembuka pintu saja. Langkah berikut, apakah digelar asymmetric warfare atau symetric warfare sebagai lanjutan, maka tergantung kondisi di lapangan. Dalam Arab Spring misalnya, peran Assange cuma penebar isue (provokasi);
Keempat, sebagaimana watak isue (Assange) WikiLeaks di Jalur Sutera, tebaran isue (bocoran) Snowden pun memiliki watak yang sama, yakni devide et impera. Memecah belah dari sisi internal. Artinya, selain mengadu domba antara rakyat dengan para elit penguasa, atau menimbulkan suasana saling tidak percaya, ataupun berefek “hancur”-nya RASA KEPERCAYAANAN rakyat terhadap para pemimpin akibat blow up terus menerus kasus korupsi oleh media, dan isue-isue dimaksud, sengaja menciptakan gonjing-ganjing politik di kawasan target;
Kelima, maka jangan diharap akan ada permintaan maaf secara resmi dari Australia, oleh sebab selain kharakter ausignares yang dianut pemerintah Aussie, sikap Tony Abbott dalam hal ini hanya ‘menunggu perintah’ guna memainkan skenario lanjutan dari pemilik hajatan;
Keenam, menganalogikan pengalaman manuver Barat (AS dan sekutu) di Jalur Sutera melalui sinergi antara hard power (militer) dan smart power (gerakan massa), manuver di Asia Pasifik pun tampaknya tak akan jauh berbeda. Artinya, ia juga akan gunakan hard power melalui adu domba antara Cina versus kelompok “proxy”-nya seperti Jepang, Korsel, Taiwan, Philipina, dll, via modus ‘utang dibayar bom’. Sedangkan destabilisasi kawasan-kawasan lain, dalam hal ini termasuk Indonesia ialah melalui smart power, atau gerakan massa, atau istilah populernya asymmetric warfare.
Singkat kata, perubahan sentral geopolitik yang digeser oleh Paman Sam dari Jalur sutera menuju Asia Pasifik terutama di Laut Cina Selatan dan sekitarnya, membawa konsekuensi logis tak terelakkan, artinya kawasan target dan sekitarnya niscaya menjadi proxy war (medan tempur) baik dalam ujud symmetric warfare (peperangan militer) maupun asymmetric warfare (peperangan non militer, gerakan massa, dll).
Rekomendasi
Menyudahi catatan tak ilmiah ini, tanpa bermaksud menggurui siapapun, terlebih kepada pihak yang lebih ahli, berkompeten dan berkepentingan, penulis ingin memberikan sumbang saran pemikiran. Seandainya dijumpai perbedaan pendapat, persepsi dan lain-lain maka anggaplah sebagai kewajaran yang perlu didiskusikan lebih dalam tanpa perlu syak wasangka, atau kewaspadaan, apalagi sampai bersikap saling curiga. Kenapa demikian, tak ada niatan apapun selain hal-hal yang disampaikan demi kebaikan bersama dalam rangka menegakkan harga diri bangsa dan kedaulatan negara, dan utamanya, guna mempompa benih semangat KEBANGKITAN NUSANTARA di dunia internasional.
Apa hendak dikata. Rekomendasi ini tidak bersifat teknis dan taktis, tetapi merupakan garis besar saja. Antara lain:
Pertama, kita tak perlu menanggapi atau terpancing untuk bermain symetric (militer) dengan pihak Aussie tetapi cukup melalui asymmetric strategy, misalnya menghentikan bentuk kerjasama di segala bidang;
Kedua, putuskan semua jenis impor baik gula, garam, daging, dan lain-lain, karena secara geopolitik, sesungguhnya Aussie merasa cemas bila terputus hubungan sebab hampir 80% APBN-nya tergantung republik ini. Indonesia itu buffer zone bagi Aussie, selain merupakan pasar bagi komiditi ekspornya, juga kapal-kapal dan kontainernya hilir mudik membawa barang ekpor-impor melalui perairan Indonesia. Maka jika diputus segala impor Aussie, atau ditutup semua perairan kita terutama “selat-selat” lintasan, maka akan “terbakar” Australia, terbakar dari sisi internal dengan maraknya gejolak sosial akibat hilangnya pasar, pekerjaan dan lintasan distribusi dari komoditinya;
Ketiga, sesekali perlu dilakukan test case atas pemberdayaan geopolitical leverege yang melekat sebagai “takdir” republik ini, berupa penutupan Selat Lombok dalam jangka tertentu untuk Latihan Gabungan (Latgab) TNI-Pori dalam rangka memerangi terorisme, separatisme, illegal logging, illegal fishing, dan lain-lain.
