Pasulukan Loka Gandasasmita Agama Berbudaya, Budaya Beragama
Related Articles
Di tengah kampanye politik Pemilihan Legislatif (Pileg) yang terkesan hambar dan tidak terespon baik oleh publik, muncul kekuatiran bahwa masyarakat tengah mengalami dua sindrom politik, yakni: Pertama, pragmatisme akut yang mana aktivitas politik terkait dengan kampanye dan turunannya harus diukur seberapa besar materi yang diterima. Dan yang kedua, apatisme akut, yang mengarah kepada ketidakpedualian atas arah politik bangsa ini. Kedua sindrom politik tersebut disinyalir akan bermuara pada kemungkinan rendahnya partisipasi publik dalam Pemilu 2014. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya alat peraga dan gegap gempita pesta politik yang seharusnya meriah. Penyelenggara dan peserta Pemilu cenderung abai dalam memastikan bahwa publik terlibat aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.
Kondisi tersebut bukan tanpa disadari, sebab menurunnya partisipasi publik dalam Pemilu 2014 ini telah menjadi hantu politik yang menakutkan bagi penyelenggara Pemilu maupun bagi bangsa ini secara umum. Sejak Pemilu 1999 dilaksanakan, angka partisipasi politik publik makin menurun, di mana pada penyelenggaraan Pemilu 2009, angka Golongan Putih (Golput) atau yang tidak memilih mencapai angka 30 %. Angka tersebut diprediksi akan meningkat pada Pemilu 2014 ini, mengingat respon publik atas sejumlah program kampanye tidak antusias direspon oleh publik. Apalagi praktik politik hitam, baik kampanye negatif maupun kampanye hitam disuguhkan secara vulgar kepada publik. Hal ini pada derajat tertentu membangun dan memperkuat antipati publik berkaitan dengan praktik-praktik politik yang tidak baik.
Namun demikian, kesadaran politik publik pada konteks tertentu cenderung tidak berkorelasi dengan efek dari prilaku elit politik. Hal ini menjadi penegas bahwa publik memiliki cara tersendiri dalam merespon dinamika politik yang ada. Dengan kata lain, ketakutan akan menguatnya Golput pada Pemilu 2014 adalah bagian dari efek kemalasan elit politik dan partai politik serta penyelenggara yang masih memandang publik hanya sebagai obyek politik belaka. Di point tersebutlah sesungguhnya pembuktian bahwa publik di Indonesia secara aktif memiliki paradigma yang lebih cerdas dibandingkan dengan asumsi politik yang ada.
Memilih dan Merawat Indonesia
Bila melihat dinamika politik yang ada selama ini ada dua hal yang sesungguhnya menjadi harapan menguatnya partisipasi publik, yakni: Pertama, menguatnya sejumlah momentum politik yang mengemuka dalam satu bulan terakhir. Salah satunya adalah dicalonkannya Joko Widodo (Jokowi) oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden. Pencalonan Jokowi oleh PDI Perjuangan tidak hanya berimplikasi pada perubahan peta politik elit, tapi juga menguatnya harapan publik terkait dengan kehadiran pemimpin Indonesia yang dapat merawat dan menjaga Indonesia. Dalam sejumlah survey dan pandangan publik, Jokowi dinilai mampu menjawab harapan publik tersebut. Pada implikasi tersebut diyakini banyak pihak akan memperkuat keyakinan publik untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Kedua, menguatnya jejaring media sosial (Sosmed). Meski Sosmed ini juga cenderung mengarahkan publik untuk antipati atas dinamika politik yang ada, namun di sisi lain hal tersebut juga memperkuat pendidikan politik publik, yang selama ini seharusnya dilakukan oleh elit politik dan partai politik yang ada. Proses interaksi dalam jejaring Sosmed ini memberikan pemahaman yang integratif terkait baik atau buruknya caleg dan atau partai politik. Sehingga secara naluri, sebagai mahluk politik, publik akan memiliki keyakinan untuk memberikan kontribusi atas masa depan bangsa ini dalam lima tahun ke depan.
Dengan dua hal tersebut diatas, maka menjadi penting untuk digarisbawahi bahwa memilih dalam Pemilu 2014 bukan hanya sekedar berpartisipasi secara aktif, tapi juga memiliki kontribusi bagi besar dan tidaknya bangsa ini ke depan. Ada empat alasan mengapa penting untuk bersama-sama dalam menjaga Indonesia dengan aktif sebagai pemilih dalam Pemilu 2014 mendatang, yakni Pertama, kepemimpinan politik Indonesia membutuhkan kontrak politik baru untuk mengantarkan Indonesia dan rakyatnya menuju level yang lebih tinggi sebagai suatu bangsa. Sekedar gambaran misalnya bila Indonesia telah menuntaskan transisi demokrasinya, maka paska Pemilu 2014, baik Pileg maupun Pilpres, maka Indonesia sebagai suatu negara dapat sejajar dengan negara-negara demokrasi lainnya.
Kedua, Kepemimpinan politik Indonesia ke depan membutuhkan figur yang dapat mengantarkan dan membawa Indonesia tetap utuh sebagai suatu bangsa. Dengan sejumlah pendekatan yang dilakukan, kepemimpinan politik yang ada juga tidak boleh lagi abai atas kehendak dan harapan publik. Karena itu, mempertegas bahwa memilih calon legislatif dan calon presiden harus menjadi agenda utama publik.
Ketiga, bangsa dan publik ini sudah terlalu lama menjadi bangsa yang tidak berkarakter, setidaknya dalam lima belas tahun terakhir, bangsa dan rakyat Indonesia terjebak dalam kubangan permasalahan internal yang terus menerus mendera. Publik tentunya berharap agar kepemimpinan politik yang dihasilkan dari Pemilu 2014 ini memiliki karakter yang kuat untuk membawa bangsa ini lebih baik, dengan penegasan bahwa karakteristik kepemimpinan yang ada dapat membawa bangsa ini sejajar dan unggul dari bangsa-bangsa lainnya.
Keempat, sebagai suatu bangsa, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang responsif dalam menyongsong tantangan Abad 21. Kepemimpinan yang responsif tersebut menegaskan bahwa hanya dapat dilakukan melalui mekanisme politik lima tahunan dalam Pemilu tersebut. sehingga menjadi penting untuk ditegaskan bahwa untuk mendapatkan kepemimpinan yang baik, maka publik harus secara aktif pula melakukan kontrol dan pencarian pilihan, dengan datang dan berpartisipasi dalam praktik kepemiluan.
*Penulis adalah Staf Pengajar Ilmu Pemerintahan, FISIP UNPAD, Bandung
