Home / Ensiklopedia / Analisis / “Kawin Siri” Mafia Global dan Kepentingan Strategis Negara-Negara Industri

“Kawin Siri” Mafia Global dan Kepentingan Strategis Negara-Negara Industri

“Di Balik Skema Global Climate Change dan Green Energy”

MASALAH KRUSIAL PERTAMA

Kalau memandang dari perspektif geopolitik, saya perlu menaruh perhatian pada peringatan Edward Snowdeen beberapa tahun lalu terkait denga napa yang disebut HAARP atau High Frequency Active Auroral Research Program (Program Penelitian Aurora Aktif Frekuensi Tinggi). Menurut mantan kontraktor National Security Agency(NSA) yang sekarang berstatus buronan CIA, pada 10 Juli 2013 merilis dokumen kepada para wartawan bahwa stasiun HAARP yang secara strategis berlokasi di Gakona, Alaska, AS, digunakan untuk menghentikan atau memanipulasi calon pembangkang kapitalisme global pada skala jutaan orang.

Apa proyek yang dirancang untuk mewujudkan ide tersebut? Kata Snowdeen, melalui antena terestrial, NAS dan NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara, mampu pada skala global, membungkam “pelaku” pemikiran menyimpang atau subversif. Gagasan dasarnya adalah, ketika komunitas intelijen beranggapan pembunuhan secara langsung tidak akan memberikan efek optimal, mereka bisa membuat “Si Sasaran Target Operasi” seperti manusia yang tidak waras alias alami gangguan jiwa, sebagai cara untuk mendiskreditkan si sasaran target operasi. Dengan kata lain, HAARP amat terlatih dan dengan mudah melakukan upaya mempengaruhi otak dengan menciptakan perubahan kondisi emosional seseorang. Misalnya saja dengan melancarkan serangan sinyal radio yang memiliki dampak delusi mematikan.

Adapun Alvin Toffler, punya cerita lain lagi. Alvin Toffler yang punya reputasi sebagai Futurolog, pernah menulis ihwal adanya beberapa ilmuwan di laboratorium yang melakukan eksperimen merancang beberapa jenis patogen yang akan menyerang etnis tertentu sehingga mereka dapat menghilangkan etnis dan ras tertentu tersebut.

Selain itu, ada yang namanya man-made disaster alias rekayasa bencana alam. Misalnya saja seperti adanya beberapa ilmuwan yang sedang mengembangkan rekayasa serangga yang dapat merusak tanaman tertentu. Bahkan ada juga yang sedang merancang terorisme lingkungan di mana mereka dapat mengubah iklim, menciptakan gempa bumi, dan mengaktifkan gunung berapi dari jarak jauh, melalui penggunaan elektromagnetik.

Mewaspadai HAARP dan DARPA

Menurut Jerry E. Smith, dalam bukunya bertajuk Weather Warfare,HAARP memiliki penampilan sebuah proyek sipil dengan akses terbuka dan pekerjaan yang dilakukan oleh para ilmuwan sipil. Namun, proyek ini sejatinya dikelola oleh gabungan komite Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Serta didanai oleh Anggaran Departemen Pertahanan (Pentagon). Salah satu jantung program tersebut, berkenaan dengan instrumen Penelitian Ionosfer (IRI), diselesaikan oleh salah satu kontraktor pertahanan terbesar di dunia yang bekerja di bawah arahan Defense Advance Research Project Agency (DARPA).

DARPA merupakan organisasi pusat penelitian dan pengembangan untuk Departemen Pertahanan (Pentagon). DARPA mengelola dan mengarahkan proyek penelitian dan pengembangan baik dalam ilmu dasar maupun terapan yang terpilih untuk kepentingan Departemen Pertahanan. Hasil riset dan pengembangan yang diharapkan Pentagon adalah temuan hasil riset dan teknologi yang mana resiko dan biayanya amat tinggi, namun keberhasilannya memberikan kemajuan yang dramatis dan spektakuler bagi peran dan misi militer konvensional Amerika Serikat.

Dengan begitu DARPA merupakan sentra kegiatan yang nampaknya sebagai basis kegiatan dan operasi militer AS dalam melakukan proyek-proyek penelitian dan pengembangan Bioteknologi untuk melayani tujuan-tujuan militer AS.

Menariknya, menurut Jerry Smith, tidak semua program-program pengembangan yang sedang dilakukan atas arahan dari HAARP maupun DARPA berlangsung di laboratorium militer. Beberapa ide melibatkan teknologi atau aplikasi, yang sebagai senjata, sebenarnya melanggar perjanjian internasional, atau bertentangan dengan etika dan moral mayoritas Amerika. Sehingga dalam upaya untuk menghindari kemarahan publik dan kecaman internasional, beberapa program telah menyamar sebagai program sipil. Salah satu dari mereka, tulis Jerry Smith, mungkin adalah HAARP.

(DARPA) juga telah meluncurkan program 3 tahunan pengembangan Ilmu Pengetahuan bernama Prophecy, dengan tujuan untuk memprediksi evolusi berbagai virus, untuk menciptakan berbagai produk obat-obatan baru.

NAMRU-2 AS Dalam Orbit Pengaruh DARPA?

Berarti, keberadaan laboratorium bertujuan ganda seperti NAMRU-AS yang pernah beroperasi di Indonesia antara 1974-2009, kiranya perlu diwaspadai oleh berbagai pemangku kepentingan (Stakeholders) politik-keamanan dan kebijakan luar negeri RI. Seperti terungkap semasa Siti Fadilah Supari menjadi menteri kesehatan, NAMRU-2 meskipun resminya merupakan laboratorium penelitian penyakit menular, pada prakteknya terbukti merupakan sarana operasi intelijen Angkatan Laut AS sebagai virus transferring, yang membawa keluar virus H5N1 dari Indonesia ke Amerika Serikat.

Maka meskipun NAMRU-2 AS sudah dihentikan kegiatannya di Indonesia pada masa Siti Fadilah Supari masih menjabat sebagai menteri kesehatan pada Oktober 2009, bukan tidak mungkin labaratorium bertujuan ganda ala NAMRU-2 AS akan beroperasi kembali di Indonesia, meski menggunakan nama lain.

Sebagai early warning signal, kiranya kemungkinan mengaktifkan Kembali NAMRU-2 gaya baru dengan nama lain, kiranya harus diwaspadai. Menurut catatan Jerry Smith, ada beberapa laporan yang di antaranya mengungkap bahwa beberapa negara telah mencoba untuk mengembangkan sesuatu seperti virus Ebola yang terbukti sangat berbahaya. Bahkan ada beberapa ilmuwan yang sedang mengembangkan rekayasa serangga yang dapat merusak tanaman tertentu seperti saya singgung pada keterangan sebelumnya.

The Zhangheng-1, a Chinese electromagnetic surveillance satellite, collects data from orbit with cutting-edge sensors

Keterlibatan Pentagon terkait laboratorium bertujuan ganda ala NAMRU-2 untuk tujuan-tujuan militer dengan demikan  bukan isapan jempol atau mengada-ada. Sebelum serangan Anthrax terhadap warga AS pada Oktober 2001, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld mengumumkan bahwa Pentagon sedang melakukan pengembangan dan pengujian senjata virus anthrax yang dibuat secara biologis.

Meski Rumsfeld berdalih melakukan itu semata-mata untuk pertahanan, namun fakta bahwa Pentagon memproduksi senjata anthrax beberapa waktu sebelum terjadinya serangan anthrax terhadap warga AS, kiranya tidak bisa disimpulkan sebagai suatu kebetulan.

Seperti terungkap melalui kajian Jerry D. Gray, dalam bukunya berjudul Deadly Mist,  Ada sebuah kontraktor militer seperti Battelle Memorial Instituteyang berlokasi di West Jefferson, Ohio, secara aktif terlibat dalam penciptaan anthrax yang telah mengalami perubahan genetis bagi persenjataan militer.

Dengan dalih untuk perang melawan ancaman terorisme berskala global, dalam 10 tahun terakhir Kementerian Pertahanan Amerika telah menggalakkan penelitian dan pengembangan berbagai tipe senjata biologis, khususnya terkait senjata biologis tipe biopathogen yang kabarnya punya daya rusak yang cukup berbahaya.

Maraknya isu pengembangan persenjataan nuklir yang semakin gencar digulirkan AS terhadap di Iran dan Korea Utara, nampaknya telah dijadikan dalih Amerika Serikat, utamanya Kementerian Pertahanan (Pentagon), sebagai dalih untuk menggalakkan penelitian dan pengembangan persenjataan mikro-biologis  dan toksikologi di bawah kendali Kementerian Pertahanan.

Ini paralel dengan fakta yang terungkap dari keberadaan NAMRU-2 AS di Indonesia, bahwa ternyata NAMRU-2 dalam fungsinya sebagai pengirim virus H5N1 dari negeri kita ke AS, ternyata dikirim ke sentra-sentra industri farmasi untuk tujuan komersial. Pada saat yang sama dikirim ke Los Alamos, untuk pembuatan senjata biologi.

Maka dari itu ada sebuah fakta menarik bahwa Presiden George W Bush menolak menandatangani draf perjanjian yang menguatkan konvensi senjata biologi tahun 1974. Asumsinya bisa dipastikan karena AS merasa bersalah dan terlibat dalam pelanggaran hukum dan undang-undang yang dalam kerangka  konvensi pelarangan senjata biologis tersebut. Sebab dalam klausul draf tersebut, berisi syarat bahwa pemerintah Bush untuk membuka informasi mengenai di mana, dan terhadap siapa Amerika menguji coba senjata biologi itu. Berarti kejahatan-kejahatan terhadap warga AS maupun komunitas internasional harus tetap tak terungkap. Dan para pelanggar hukum tersebut tetap bisa melakukan eksperimen-eksperimen melalui perlindungan Pentagon dan CIA. Padahal ada 140 negara yang sudah menandatangani pakta 1974 tersebut.

Rekomendasi

Selain mewaspadai kemungkinan beberapa kementerian seperti pertanian dan riset-teknologi sebagai sentra-sentra baru yang potensial untuk didirikan laboratorium bertujuan ganda ala NAMRU-2 AS, perguruan tinggi pun perlu diwaspadai sebagai lokus atau sentra pengembangan eksperimen-eksperimen bioteknologi bertujuan militer seperti sudah disetujui oleh Presiden AS semasa pemerintahan Donald Trump.

MASALAH KRUSIAL KEDUA

Terkait isu industry baru yang terbarukan atau renewable energy, ternyata berpotensi untuk ditunggangi kejahatan keuangan seperti money laundering. Vito Nicastri. Dia dijuluki “The Lord of The Wind” di negara asalnya, Italia. Ya. pria berumur 57 tahun ini adalah salah satu pengusaha besar Italia yang bergerak di industri energi baru terbarukan (renewable energy). Tiba-tiba ditangkap polisi anti-mafia Italia. Rupanya Vito terbukti mata-rantai penting cuci uang hasil kejahatan ‘Godfather’ kelompok mafia Cosa Nostra dari Sicilia, Matteo Messino Denaro. Vito adalah kaki tangan kelompok mafia pimpinan Matteo di bisnis energi baru terbarukan di Italia. Menarik bukan?

Ketika polisi Italia membekukan beberapa aset dan proyek Vito sebesar USD1,7 miliar. Aset itu terdiri dari 43 perusahaan energi angin dan energi solar (panas matahari) dan 66 rekening bank yang dimiliknya.

Learning point dari kasus ini. Bahwa telah terjadi kongkalikong antara mafia dengan oknum petinggi di Italia untuk memanfaatkan subsidi pemerintah dan masih lemahnya hukum di industri energi baru terbarukan di Italia.

Sebuah riset yang dilakukan oleh Rebecca Smoko, di departemen Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC), George Mason University, Fairfax, Virginia menyatakan bahwa mafia tertarik masuk di industri energi angin karena subsidi yang diberikan pemerintah mampu meningkatkan keuntungan sekitar 200 persen per tahunnya atau sekitar Rp15 miliar per tahunnya.

Pertanyaan menariknya dari sudut pandang geopolitik, mengapa industri energi baru terbarukan bangkit di Eropa, termasuk di Italia? Dari sisi geopolitik, lewat proyek global “Global Climate Change” dan “Green Energy” yang didorong langsung oleh AS, percepatan program energi baru terbarukan di Eropa akan sangat membantu upaya AS untuk mendorong pengurangan ketergantungan negara Uni Eropa dari ekspor gas dari Rusia yang masih di angka 80% itu. Jadi, ini agena khusus negara-negara AS dan Eropa Barat yang tergabung dalam G-7.

Sekadar informasi, dibawah traktat perjanjian European “20-20-20”, seluruh anggota negara Uni Eropa mulai tahun 2008 sampai 2020 berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 sampai 20%; meningkatkan energi efisinesi sampai 20% dan memproduksi 20% listrik dari energi baru terbarukan. Program ambisus negara Uni Eropa ini ternyata diikuti oleh beberapa skenario kotor yang sudah disepakati oleh jaringan mafia global dengan petinggi-petinggi negara Uni Eropa.

Pada tataran ini, saya tidak lagi bicara mafia Italia, tapi Mafia Global seturut skema Uni Eropa mengembangkan Global Climate Change dan Green Energy. Maksud saya Mafia Global, Sebuah jaringan yang melibatkan klik kotor perusahan multinasional finansial dan perbankan, perusahaan multinasional energi, pemimpin negara, kepentingan penguasaan ekonomi dan politik global.

Maka itu kita harus mencermati fakta berikut ini. ernyataan penting pada pertemuan di Davos pada 2013 lalu adalah untuk mewujudkan “Green Global Economy” dibutuhkan sekitar USD14 triliun. “The world must spend an additional $14 trillion on clean energy infrastructure, low-carbon transport and energy efficiency to meet the United Nations’ goal for capping the rise in average global temperatures”.Demikian pernyataan World Economic Forum dalam sebuah report-nya.

Artinya, pengusaha besar, perusahaan multinasional dan pemimpin dunia harus bersatu mewujudkan itu. Dalam skala global, makna itu juga diartikan seperti ini: siapa saja yang mampu menguasai industri energi baru terbarukan global maka dialah yang mampu mengatur dunia. Maklum, cadangan energi fosil global sudah mulai menipis.

The Green Growth Action Alliance, sebuah koalisi yang terdiri dari 50 perusahaan keuangan, perusahan besar, beberapa pemimpin negara dan beberapa NGO sudah siap mendorong agenda besar Davos tersebut. Koalisi tersebut dibentuk saat pertemuan negara G20 di Meksiko beberapa saat lalu. Koalisi ini dibawah koordinasi World Economic Forum (WEF). Banyak kalangan menilai, inilah jaringan mafia global itu.

Flare Network, sebuah LSM global yang mengkhususkan di kegiatan anti kejahatan transnasional mengingatkan bahaya mafia global yang bermain di agenda “Green Global Economy” dan “Global Climate Change” ini. Organisasi yang beranggotakan 34 LSM yang tersebar di 22 negara ini menyebut ada agenda geopolitik kotor besar dibalik industri energi baru terbarukan di Eropa saat ini.

RELEVANSI UNTUK INDONESIA DAN REKOMENDASI

Konteks Climate Change dan Green Energy di Indonesia

Presiden SBY beberapa tahun lalu telah menyatakan Indonesia adalah negara terdepan di agenda “Global Climate Change ini”. Bahkan blueprint untuk memanfaatkan energi baru terbarukan sampai 2025 sudah dibuat.

Sebuah report dari US Departement of Commerce (2010) yang bertajuk “Renewable Energy Market Assessment Report: Indonesia” menyatakan bahwa Presiden SBY telah membuat keputusan untuk meningkatkan produksi energi baru terbarukan dari 7 persen menjadi 15 persen sampai tahun 2025. Untuk mencapai target itu, butuh sekitar 6.7 GW produksi energi dari beberapa proyek energi baru terbarukan. Energi panas bumi dan dan biogas akan menjadi fokus utamanya dan tidak menutup kemungkinan pengembangan energi baru terbarukan lain seperti angin, solar atau lainnya.

Report itu juga mencacat, di pertemuan negara G-20 pada Oktober 2009 lalu, SBY mengeluarkan statemen cukup penting bahwa dengan tambahan bantuan dana dari luar negeri, Indonesia bisa mengurangi emisi karbon sampai 41%.

Pernyataan penting ini disambut AS dengan disetujuinya pengucuran dana hibah (Millennium Challenge Compact Grant) sebesar USD600 juta dalam dari AS pada 2009 lalu. Kemudian pada 19 November 2011, sebuah perjanjian bertajuk Millennium Challenge Compact Grant Agreement ditandatangani Menteri Luar Negeri Hillary Rodham Clinton dan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo di Bali untuk melegalkan kesepakatan hibah tersebut. Hibah tersebut akan bergulir pada periode 2013-2018.

Menariknya, karena khawatir dengan prospek skema kerjasama ini ketika pemerintahan SBY beralih ke pemerintahan Jokowi, John Kerry yang menjabat menlu AS saat itu, menyempatkan datang ke Indonesia pada Februari 2014 lalu. Tujuan Kerry, seperti yang ditulis oleh nytimes.com adalah: “He aims, in particular, to be the lead broker of a 2015 United Nations treaty committing the world’s economies to significant cuts in carbon emissions and sweeping changes in the global energy economy”.

Jerry (baca AS.red) sadar, bahwa proyek “Global Climate Change”-nya mendapat perlawanan keras dari beberapa negara di Asia Pasifik. China, India dan beberapa negara di Asia Pasifik menolak mentah-mentah agenda besar AS ini. Mereka paham akan konsekuensinya jika mengikuti apa yang diinginkan AS.

Rekomendasi

Melihat kasus di Eropa dan Italia, seharusnya pemerintahan Jokowi maupun pasca Jokowi pada 2024 mendatang, harus paham dan benar-benar melihat secara detail beberapa rencana program di sektor ini. Ada hal mendasar yang perlu diperhatikan, Indonesia belum punya regulasi yang kuat di industri energi baru terbarukan jika dibandingkan regulasi di energi migas. Ini celah paling menggiurkan untuk mafia memainkan strategi gratifikasi agar beberapa keinginannya tercapai.

Pahami juga, bahwa rata-rata mafia akan ‘main’ di sekitar subsidi dan pajak. Ini fokus mereka untuk mengeduk keuntungan.

Yang kedua adalah soal penguasaan dan kepemilikan. Dengan rata-rata pengelolaan di atas 20 tahun maka itu menjadi hal penting untuk diperhatikan oleh pemerintah.

Mampukah negara (PLN) mengontrol kekuatan kapital (dan mafia energi)? Atau, justru sebaliknya, modal (dan mafia energi) akan mengontrol negara (PLN). Melihat kasus di Italia, kelihatannya negara akan sulit mengontrol mereka. Jadi, pengawasan dari sisi hukum selalu terus dilakukan karena regulasi sektor ini sangat lemah.

KPK dan Kepolisian, seperti yang sudah dilakukan pemerintah Italia, harus tegas dan tidak tebang pilih lagi. Tak peduli itu perusahaan AS atau tidak, kalau melakukan korupsi harus segera ditindak karena ini menyangkut kepentingan dan kedaulatan negara di sektor energi.

Soal agenda besar di geopolitik energi di kawasan Asia Pasifik, Indonesia seyogyanya segera mencermati agenda-agenda dibalik proyek global “Global Climate Change” ini mengingat energi baru dan terbarukan ini penting dan sangat dibutuhkan bagi kelangsungan ketahanan energi nasional, terutama kedaulatan energi negara bangsa ini.

_______________________

Disampaikan dalam dalam Diskusi Publik Yang Diselenggarakan oleh Departemen Kajian Strategis dan Advokasi Forum Mahasiswa Pascasarjana (Forum Wacana) Institut Pertanian Bogor (IPB). Sabtu, 6 Agustus 2022. 

Oleh: Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI).

 

About admin

Check Also

Ketika Sunan Kalijaga Mencari Guru Sejati

Oleh: H. Derajat بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ مَعَ التَّسْلِيْمِ وَبِهِ ...