Pasulukan Loka Gandasasmita Agama Berbudaya, Budaya Beragama
Related Articles
Jaka Setiawan
Direktur Pengkajian dan Kebijakan Publik Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PUSHAMI)
Semua negara melakukan spionase. Mereka memiliki alasan historis dan strategis untuk melakukannya. Amerika Serikat, dengan jari-jari yang berlumuran kue pai, memiliki ketergantungan yang cukup luas terhadap informasi-informasi strategis di kawasan Asia maupun Pasifik. Dalam operasi klandestain ini, National Security Agency (NSA) milik Amerika melakukan kerjasama teknis tingkat tinggi dengan dengan Defence Signals Directorate (DSD) Australia. Amerika sangat berkepentingan untuk memiliki informasi yang tersebar di kedutaan berbagai wilayah negara namun juga memerlukan informasi tambahan yang didapat dari Australia, semacam pembagian kerja dari negara ke negara. Fokus utama pengawasan tim penyadap di Kedutaan Besar Australia di Jakarta adalah masalah politik, diplomatik, dan ekonomi.
Deklarasi “America’s Pacific Century”, Kolaborasi Spionase Amerika dan Australia di Asia Pasifik terbukti memperkeruh dan memicu ketegangan di kawasan yang sebelumnya merupakan zona damai. Pada kasus ini Amerika berupaya memanfaatkan pertumbuhan Asia yang merupakan pusat kepentingan ekonomi strategis dan prioritas utama bagi Obama untuk mengembalikan stabilitas ekonomi Amerika yang kian menurun. Pasar terbuka di Asia memberikan Amerika peluang investasi, akses perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apalagi sekarang Amerika sedang mengalami kesulitan ekonomi. Ekonomi Amerika kini sangat tergantung pada ekspor dan kemampuan perusahaan-perusahaan Amerika untuk memasuki basis konsumen yang luas dan berkembang di Asia. Oleh karena itu Asia Pasifik menjadi wilayah strategis, yang patut dijaga keamanan untuk kepentingan Amerika, baik melalui membela kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan, melawan upaya proliferasi Korea Utara, maupun memastikan transparansi Cina dalam kegiatan militer sebagai pemain kunci di kawasan itu.
Bagaimana dengan Indonesia, apa yang akan terjadi di masa depan atas spionase yang dilakukan oleh Amerika dan Australia. Paling tidak ada dua hal yang menjadi perhatian. Pertama, eskalasi politik dan keamanan serta pembangunan Papua. Kedua, postur pertahanan Indonesia yang memiliki tiga aspek utama, yakni kemampuan (capability), kekuatan (force) dan gelar (deployment).
Politik Diplomasi Papua
Pasang surut hubungan diplomatik Indonesia-Australia salah satu yang paling dominan adalah keterlibatan elemen-elemen masyarakat Australia dalam mendukung kemerdekaan Papua. Panggkalan militer di Darwin menjadi salah satu tolak ukurnya. Ada adagium dalam percaturan politik dunia, di mana ada kepentingan ekonomi, maka di sana akan ada kehadiran militer. Papua yang selalu menjadi perhatian khusus dunia internasional, bisa menjadi titik pangkal bagi kepentingan di kawasan untuk melakukan intervensi atas nama kemanusian. Apalagi ada pangkalan militer Amerika di Darwin-Australia yang katanya dimaksudkan menjadi gugus tugas reaksi cepat operasi non-militer jika terjadi bencana alam di Australia dan kawasan sekitarnya. Namun tetap saja hal tersbut wajib menjadi perhatian Indonesia pasca spionase yang dilakukan Amerika-Australia.
Paling tidak ada dua momen yang bisa menjadi tolak ukur stabilitas di Papua. Pertama, pergerakan bersenjata organisasi sparatisme yang menginginkan Papua merdeka. Kedua adalah upaya-upaya dan manuver diplomasi dari negara-negara disekitar kawasan termasuk Australia dan Amerika. Semua hal ini mudah sekali dipicu, apalagi kontrol atas informasi tentang HAM dan pembangunan di Papua tidak terpublikasi dengan baik. Momentum pertama sudah sering terjadi, pergerakan bersenjata organisasi sparatisme tidak jarang menjadi pemberitaan yang bombastis.
Momentum kedua berupa manuver diplomasi yang belakangan terjadi cukup masif. Misalnya upaya internasionalisasi kemerdekaan Papua terjadi pada pertemuan Melanesia Spearhead Group (MSG) Leaders Summit Ke – 19. West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dalam pertemuan tersebut berupaya meloloskan proposal untuk menjadi anggota negara MSG. Selain itu, gerakan sparatis ini menggalang solideritas masyarakat sipil internasional dengan melakukan pelayaran kapal “Freedom Flotilla” dari Australia menuju Papua Barat. Kedua Manuver tersebut dilakukukan dengan dalih berupaya menyatukan budaya dan sejarah ras Melanesia di Asia Pasifik serta melakukan kerjasama demi mendukung kemerdekaan berekspresi bangsa Melanesia.
Perkembangan terakhir lainnya adalah berlangsungnya pembentukan kembali All Party Parliamentary Group for West Papua (APPGWP) dihadiri 9 orang anggota parlemen lintas partai. Mereka membahas dukungan lebih lanjut bagi perjuangan rakyat Papua Barat, yang dianggap masih ditolak hak-hak dasarnya oleh lndonesia dan masyarakat lnternasional, khususnya terkait dengan hak untuk menentukan “nasib sendiri”. Mereka juga menghadirkan Benny Wenda salah satu inisiator Papua Merdeka dan lnternational Parliament for West Papua (IPWP).
Australia Membaca Postur TNI
Pengakuan mantan agen intelijen Australia di Harian Sydney Morning Herald pada Jumat (1/11/2013) memberikan informasi yang berharga bahwa DSD melakukan pengawasan maritim dan militer, khususnya Angkatan Laut Indonesia (TNI AL), Angkatan Udara (TNI AU), dan komunikasi militer. Bahkan, pangkalan Australia di Cocos Islands kini telah disiapkan sebagai pangkalan potensial untuk pesawat intai tanpa awak (drone) Amerika dan pesawat tempur, karena berdekatan dengan jalur pelayaran strategis di kawasan Asia Tenggara.
Spionase yang dilakukan Australia ini tentu saja meliputi informasi seluruh postur pertahanan TNI yang memiliki tiga aspek utama, yakni kemampuan (capability), kekuatan (force) dan gelar (deployment). Kekuatan atau sumber daya yang memberi kebisaan sebuah negara untuk menjalankan tindakan militer tertentu. Sementara, secara luas, kekuatan dapat didefinisikan sebagai elemen-elemen tempur dari keseluruhan struktur pertahanan (the fighting elements of all defence structure). Dan, gelar adalah tata sebar dari kekuatan. Ketiga aspek tersebut, melalui suatu sinergi, ditujukan untuk mendukung strategi dalam mencapai tujuan pertahanan negara. Bagaimana mungkin strategi pertahanan negara bocor begitu saja. Ketiga hal inilah yang coba dibaca oleh spionase yang dilakukan oleh Australia selain menyerap informasi-informasi resmi seperti dalam latihan gabungan “Picth Black 12” pada 2012 di Pangkalan Royal Australia Air Force (RAAF) Darwin, Australia..
Reposisi Diplomatik
Spionase yang dilakukan oleh Amerika dan Australia seharusnya dapat mereposisi hubungan diplomatik dengan Amerika dan Australia. Indonesia bisa memulai reposisi hubungan diplomatik dengan memutus kerjasama anti-terorisme dan penyelundupan manusia (people smuggling) dengan Australia dan Amerika. Karena operasi spionase ini merupakan pelanggaran berat yang dilakukan oleh negara yang selama ini menjadi mitra bagi Indonesia. Pertanyaannya, mampukah paradigma “Thousand friends- zero enemy” yang dianut politik luar negeri Indonesia menjaga kedaulatan wilayah dan wibawa NKRI ? Semoga.
Sumber: www.suara-islam.com
