Pasulukan Loka Gandasasmita Agama Berbudaya, Budaya Beragama
Related Articles
Untuk saat ini, status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) bagi OPM di Papua sudah tepat. Kenapa? Di mata negara, peran atau kiprah OPM dikecilkan, hanya selevel kriminal biasa bukan separatis. Memang ada tarik menarik perihal status ini. Ada usulan agar statusnya ditingkatkan menjadi separatis, dan seterusnya sesungguhnya —untuk saat ini— malah kontra produktif bagi Indonesia. Tambah membesarkan persoalan. Justru momen itulah yang ditunggu-tunggu para pemilik hajatan di belakang wayang OPM.
Secara geopolitik, dapat dibaca bahwa di belakang OPM itu bercokol kelompok HAM. HAM disini artinya Holand, Amerika (Serikat), Melbourne. Nanti diulas sekilas. Pertanyaannya sederhana, “Jika Papua cuma penghasil koteka dan akik papa raja, apakah bakal ada OPM disana?” Itu yang mesti dijawab.
Dalam geopolitik ada dimensi frontier, yaitu batas imajiner antara pusat dengan daerah akibat pengaruh asing. Dalam teorinya, bahwa awal pengaruh asing bermula dari aspek budaya dan ekonomi. Puncaknya adalah pengaruh politik, dimana kelaziman ujungnya adalah memisahkan diri (via referendum). Nah, kiprah OPM telah masuk ke ranah politik.
Kurdi di Irak adalah cöntoh aktual akibat sikap apatis pemerintahan Irak terhadap frontier di wilayahnya. Atau Balochistan di Pakistan, dan lain-lain. Retorikanya, “Apakah Kurdi dan Balochistan itu penghasil sandal jepit?” Tidak. If you would understand world geopolitic today, follow the oil. Ikuti kemana aliran emas, minyak dan gas alam — niscaya akan bertemu simpul-simpul kepentingan kelompok (negara) pemilik hajatan, saling beradu kuat atau bahkan berkolaborasi.
Kembali ke tanah air. Dan agaknya, ada simpul-simpul kepentingan asing di Papua. Apabila dikaji dari perspektif asymmetric warfare —perang asimetris— terutama pola ITS (Isu-Tema-Skema), OPM itu cuma isu yang ditebar. Awalan saja. Kemudian tema yang ingin dimunculkan ialah pelanggaran HAM, lalu hadir pasukan asing/peace keeper di Papua, setelah itu referendum, dst sedang skema (kolonialisme)-nya adalah mencaplok geoekonomi (sumberdaya alam). What lies beneath the surface. Apa yang terkandung di bawah permukaan. Timor Timur ialah contoh empiris. Isunya pelanggaran HAM, temanya hadir pasukan asing lalu referendum, dan skemanya penguasaan minyak di Celah Timor. Seandainya dahulu tidak ditemukan potensi kandungan besar minyak dan gas di Celah Timor, apakah akan ada blow up pelanggaran HAM dan hadir pasukan asing disana? Itu kita punya pengalaman. Siapa wayang, dalang dan pemilik hajatan atas lepasnya Timor Timur?
Balik lagi ke pulau cendrawasih —nama lain Papua— yang mutlak diantisipasi adalah (munculnya tema) blow up pelanggaran HAM dan hadirnya pasukan asing berbekal resolusi PBB. Silahkan perhatikan, bagi individu-individu dan/atau lembaga swadaya/LSM yang lantang berteriak soal HAM, dan lain-lain sedang tujuannya agar Papua terpisah dari NKRI, dapat dipastikan, mereka adalah proxy agents (tangan-tangan dan/atau boneka asing).
Juga mengubah status KKB menjadi Daerah Operasi Militer (DOM), justru akan semakin mempercepat munculnya tema: “pelanggaran HAM,” sebaliknya upaya menarik militer dari Papua juga kian mempertebal isu gangguan keamanan serta meluaskan frontier itu sendiri. Intinya kini, sikap negara cq aparatnya harus mengantisipasi munculnya tema: “pelanggaran HAM dan hadirnya peace keeper” di Papua.
Suksesnya operasi pembebasan ribuan warga yang disandera oleh OPM melalui pola Polri plus (dibantu) TNI, untuk saat ini, merupakan langkah terbaik negara cq pemerintah dalam koridor negara hadir. Kenapa? Selain terhindar dari stigma pelanggaran HAM oleh publik internasional karena ditangani secara profesional, juga dinilai sebagai langkah kontra isu yang hakikatnya justru mengeliminir dan/atau mengurangi frontier. Demikianlah adanya, demikian sebaiknya.
Bravo TNI-Polri, perekat bangsa!
- Oleh: M. Arief Pranoto: Direktur Program Studi Geopolitik dan Kawasan Global Future Institute (GFI)
- Source: The Global Review
