Pasulukan Loka Gandasasmita Agama Berbudaya, Budaya Beragama
Penguasa otoriter Timur Tengah telah berjatuhan, namun gejolak konflik dalam negeri masih terjadi. Tetapi itu tidak berhenti begitu saja, masih akan ada penguasa yang akan jatuh di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Di balik itu, Amerika Serikat (AS) memanfaatkan situasi dengan menebar intelijennya di lapangan untuk membangun jaringan dan membantu kelompok pro liberalisme ala AS. Related Articles
Intelijen.co.id – Demokrasi menjadi kata paling penting di kawasan Timur Tengah saat ini, khususnya di negara-negara yang pemerintahan otoriter, dimana kekuasaan terlalu lama ada di tangan satu penguasa, seperti Mesir, Libya, Suriah dan lainnya.
Alhasil, genta demokrasi yang diusung tersebut menjadikan negara seperti Mesir, Libya dan Suriah menjadi medan perang sipil, antara pemerintah dan rakyatnya.
Irak bahkan lebih parah lagi, Saddam diturunkan dari tampuk kekuasaan dengan cara paksa, bukan oleh rakyatnya, melainkan oleh AS dan sekutunya dalam sebuah invasi yang berkedok mencari senjata pemusnah massal yang dibuat rezim Saddam dan menegakan demokrasi di Irak.
Namun pasca pergolakan yang mengatasnamakan demokrasi, toh kawasan Timur Tengah tidak juga tenang. Negara-negara yang yang mengalami konflik justru mengalami konflik baru. Bukan dengan penguasa bertangan besi, melainkan dengan sesama rakyat yang memperebutkan kursi kekuasaan yang berhasil dijatuhkan.
Mesir misalnya, pasca Hosni Mubarak mundur, negeri yang terkenal dengan piramidanya ini tetap saja mengalami konflik kekuasaan. Karena pihak militer yang menjadi penguasa sementara belum juga menyerahkan kekuasaan kepada sipil.
Tidak hanya itu, Mesir justru kerap terjebak dalam pelbagai macam konflik bernuansa agama. Hal ini terlihat jelas dari banyaknya perusakan bahkan pembakaran rumah ibadah seperti gereja.
Libya lebih parah lagi, kematian Khadafi tak berarti juga kemenangan bagi masyarakat Libya. Setidaknya karena masyarakat Libya belum bisa memastikan masa depan yang akan dialami pasca-tewasnya Khadafi.
Ada sejumlah tantangan berat yang harus dihadapi oleh masyarakat Libya untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik dibanding era kekuasaan Khadafi.
Kepada INTELIJEN, pengamat Timur Tengah, Smith Al-Hadar mengatakan, Revolusi Arab adalah sesuatu yang sangat wajar. Karena tidak mungkin pasca kejatuhan suatu rezim, akan serta merta muncul persatuan pemikiran di masyarakat Arab.
Menurutnya bagaimanapun, ada imbas dari berbagai ideologi sekuler dari barat yang memasuki Timut Tengah sejak abad 19. Dengan dengan jatuh rezim, ada keinginan dari kelompok-kelompok tersebut untuk merebut kekuasaan.
Masih menurut Smith, siapapun yang berkuasa di Timur Tengah, selain harus mengakomodir aspirasi kelompok dari dalam negeri, juga harus mengakomodir kepentingan Barat di kawasan ini jika ingin negaranya tetap bertahan di masa depan
Konflik Meluas
Terkungkung oleh tirani kekuasaan sekian lama tentunya menimbulkan efek negatif bagi rakyat sebuah negara. Apalagi di negara-negara Timur Tengah yang belakangan bergejolak menuntut demokrasi.
Seperti banyak diketahui, kebanyakan negara Timur Tengah menjalankan pemerintahan yang bersifat tirani turun temurun, walau sistem yang dianut adalah demokrasi. Namun faktanya, demokrasi di negara-negara itu hanya bersifat semu.
Perebutan kekuasaan dan ketidakpuasan terhadap lambatnya proses demokratisasi di kawasan Timur Tengah pasca konflik, membuat politik dalam negeri kawasan Timur Tengah justru kembali bergejolak.
Menurut Smith, negara Arab mungkin terbagi menurut idelogi, etnis, dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang tak dapat dihapus, dan itu juga yang didengungkan oleh demokrasi, yaitu pluralisme.
Jadi wajar kalau ada perpecahan politik di dalam negeri. Yang paling penting, ada satu kesepahaman untuk membentuk pemerintahan yang demokratis demi mewujudkan kemakmuran rakyat itu sendiri yang selama ini menjadi tuntutan mereka.
Yang mengejutkan, jauh sebelum konflik Timur Tengah terjadi, majalah Times ternyata pernah melakukan survei rahasia terhadap masyarakat Arab Saudi pada 1994. Hasilnya cukup mencengangkan, hampir 70 persen masyarakat Arab Saudi menginginkan negara demokrasi.
Dengan adanya survei rahasia tersebut, jelas sudah bahwa sebenarnya masyarakat Arab memang menginginkan demokrasi, sehingga banyak rezim yang mulai berjatuhan.
Namun penggulingan rezim tersebut, dilakukan dengan kesadaran untuk menjaga integritas negara dan berusaha untuk mengalahdemi terciptanya persatuan dan komitmen bersama, yakni berdirinya negara baru yang demokratis dan mengakomodir kekuatan Islam.
Apa yang dikatakan Smith memang benar adanya. Beberapa perpecahan di negara Arab memang dihasilkan dari politik adu domba dimasa penjajahan. Di mana penjajah kolonial membagi bangsa Arab menjadi beberapa sub kultur seperti Sunni dan Syi’ah, untuk mendominasi kekuasaan.
Dengan latar belakang sejarah yang penuh dengan dominasi kekuasaan pada satu pihak, konflik Timur Tengah yang berlandaskan demokratisasi tentu akan terus meluas. Dimana protes akan terpusat pada masalah hak mendapatkan pekerjaan, jumlah pengangguran dan korupsi (seperti di Mesir).
Sedangkan dibeberapa negara Arab lainnya, titik permasalahan demokrasi akan berpusat kepada sejarah, seperti Bahrain, dimana Syi’ah sebagai kalangan mayoritas justru diperintah oleh kalangan Suni dan keluarga kerajaan selama bertahun-tahun.
Tetapi orang-orang Syi’ah tersebut bergerak tidak mengatasnamakan agama. Kelompok Syi’ah hanya menuntut adanya reformasi yang signifikan di Bahrain, yakni demokrasi dan keadilan atas pemerintahan Sunni-Monarki.
Berbeda dengan Aljazair dan Maroko yang sangat tanggap. Pemerintah di dua negara ini langsung melakukan reformasi yang dibutuhkan sebelum demokrasi itu dimulai. Sehingga api revolusi dapat dipadamkan.
Tetapi gejolak konflik di kawasan Timur Tengah tidak akan berhenti sampai disitu, menurut Smith masih akan ada beberapa rezim lagi yang akan jatuh di 2012 ini.
Beberapa negara yang akan mengalami konflik itu adalah Suriah, dimana rezim Basyir Al Asad kini tinggal menunggu waktu. Kemudian Ali Abdullah Saleh di Yaman, yang sudah menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya, dengan perjanjian kepada negara-negara Arab di Teluk Persia.
Lalu bagaimana dengan Arab Saudi? Berbeda halnya dengan negara sekuler satu ini. Walau hasil survei rahasia Times menunjukan rakyat Arab Saudi menginginkan pemerintahan yang lebih demokratis, namun dengan adanya dukungan AS kepada Pemerintah Arab Saudi, kemungkinan terjadinya konflik penjatuhan rezim sangat kecil.
Tidak hanya dikawasan Timur Tengah, genta demokrasi juga menjalar ke kawasan Afrika Utara, khususnya di kawasan Sub-Sahara Afrika beberapa bulan belakangan.
Dari laporan media yang ada, banyak protes dari rakyat dan penangkapan yang dilakukan aparat negara dibeberapanegara Sub-Sahara Afrika, yakni di Gabon, Sudan, Etiopia, Kamerun, Afrika Selatan, Madagaskar, Mozambik dan Senegal.
Konspirasi AS
AS selaku konsumen utama minyak Timur Tengah tentunya berkepentingan dengan kondisi Timur Tengah, sehingga mau tidak mau harus ikut campur di masalah demokratisasi di kawasan Timur Tengah untuk menjaga kepentingannya.
Setidaknya AS memiliki dua kepentingan besar di kawasan Timur Tengah, yaitu pasokan minyak dan mengamankan berdirinya Israel sebagai negara utuh. Dua hal tersebut tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Hal ini dapat dilihat dari rentang waktu AS yang mulai berkoar tentang penegakan demokrasi di Mesir, lalu merembet ke negara lainnya di kawasan Timur Tengah di tengah melambungnya harga minyak dunia.
Namun untuk mendukung dua rencana besar itu, tentunya ada syarat yang wajib dipenuhi, yakni adanya keseimbangan kekuasaan baru di Timur Tengah. Sebab kondisi Timur Tengah sebelum konflik terjadi tidak membuat AS bebas menancapkan pengaruhnya, khususnya adanya perlawanan dari Iran.
Menurut sumber INTELIJEN, keterlibatan AS di konflik Timur Tengah dilakukan dengan cara menyusupkan agen intelijennya dibeberapa organisasi pergerakan, termasuk di kelompok Islam garis keras.
Informasi ini diperoleh dari kejadian penyerangan personel kedutaan besar Rusia oleh petugas keamanan Qatar, sepulangnya dari pulang dari Suriah, yang konon didalangi CIA dan MI6 yang mengincar tas diplomat Rusia yang berisikan anggota Al-Qaeda didikan CIA.
Kabarnya, anggota Al-Qaeda didikan AS tersebut, adalah agen yang disusupkan CIA ke Libya untuk menggulingkan Khadafi dan menimbulkan kekacauan di Suriah untuk mengobarkan perlawanan terhadap Assad.
Tidak lama dari kejadian penyerangan terhadap diplomat Rusia oleh personel keamanan Qatar, pecah konflik Libya dan kekacauan di Suriah.
Di Libya, saat Qatar sedang diskenariokan sebagai pusat negara-negara Arab, Inggris dan Perancis yang merupakan anggota NATO diutus untuk menangani peperangan (setidaknya perang di media) oleh Washington.
Sedangkan di Suriah, AS menyerahkan kampanye demokratisasi kepada Perancis, Jerman dan Turki, sambil menskenariokan agar Qatar, Arab Saudi dan Yordania menjadi pemain sentral di masa depan di kawasan Timur Tengah.
Untuk melancarkan rencananya, AS juga menggerakan Angkatan Darat Suriah ke perbatasan Suriah-Turki. Sementara itu, disaat bersamaan, NATO menerobos wilayah udara Suriah dari Pangkalan Udara Incirlik dekat provinsi Adana, dengan tujuan menempatkan peralatan mata-mata.
Disebarnya alat mata-mata dan agen ini bertujuan untuk mengawasi Lebanon dan Iran. Di Lebanon sendiri banyak terdapat mata-mata Israel dan AS, yang menerima perintah langsung dari Kedutaan Besar AS di Beirut.
Contoh lain keterlibatan AS dalam menyeting konflik Timur Tengah adalah konflik Mesir. Di negara yang terkenal dengan Piramida Giza-nya, AS berperan besar di belakang layar agar militer Mesir tidak menembaki demonstran yang turun ke jalanan. Hal itu dimungkinkan karena Paman Sam memang dikenal dekat dengan militer Mesir.
Tidak hanya masalah minyak dan Israel, kepentingan AS di kawasan Timur Tengah adalah untuk menjual persenjataan dan pelatihan militer. Semua kepentingan itu dibungkus dengan kedok meningkatkan hubungan kerjasama dan membangun demokrasi.
Akan tetapi, tujuan utama dari kerjasama militer dan penjualan senjata itu adalah untuk mendukung rezim berkuasa yang didukung AS.
Adanya konflik yang timbul akibat semangat demokrasi, kelompok-kelompok yang ada di negara-negara Timur Tengah yang berhasil menumbangkan rezim otoriternya tentu akan merebutkan kekuasaan, yakni kelompok Islam seperti Ikhwanul Muslimin dan kelompok liberalis yang mendapat dukungan dari AS.
Hal ini memaksa kelompok Islam garis keras yang menentang AS, untuk mengakui dan menerima kehadiran AS di negaranya. Karena jika memaksakan kehendaknya, maka yang terjadi adalah konflik berkelanjutan yang berakibat pada perpecahan negara.
Jika terjadi konflik berkepanjangan dan perpecahan di negara-negara kawasan Timur Tengah, maka AS sendiri justru akan dirugikan. Sebab kunci keberhasilan dan keamanan investasi asing di suatu negara adalah kestabilan politik dan keamanan dalam negeri. INTELIJEN
