Friday , December 6 2019
Home / Berita / SKANDAL SPIONASE AS: Ini Beberapa Lokasi Rawan Sadap Di Indonesia

SKANDAL SPIONASE AS: Ini Beberapa Lokasi Rawan Sadap Di Indonesia

SKANDAL SPIONASE AS Ini Beberapa Lokasi Rawan Sadap Di IndonesiaJAKARTA – Aktivitas penyadapan yang dilakukan Australia dan Amerika Serikat di Indonesia “secara tidak resmi” mulai terungkap.

Sejumlah lokasi yang selama ini dianggap bersih atau tidak mungkin disadap ternyata malah menjadi wilayah paling rawan.

Sejumlah instansi penting pemerintah ternyata berada tidak jauh atau mudah dijangkau oleh teknologi pengintaian para intel negeri asing itu.

Dan, asal tahu saja, kasus penyadapan itu berlangsung lama, tak hanya saat ini saja.

Bocoran yang diungkap Edward Snowden, pekerja kontrak badan keamanan nasional Amerika Serikat, hanya menguatkan bahwa aktivitas penyadapan itu benar-benar terjadi dan dilakukan di Indonesia.

Pada masa Habibie menjadi presiden, ada satu kejadian penting yang nyaris luput dari ingatan rakyat Indonesia.

Pada suatu hari, petugas keamanan menemukan kenyataan bahwa pembicaraan Habibie dengan Jaksa Agung Andi Ghalib telah disadap.

Hal itu diketahui sesudah ditemukannya mikrofon kecil di ruangan kerja Habibie di kantor kepresidenan.

Hingga kini, ihwal temuan mikrofon kecil itu tak pernah diungkap kepada publik.

Tak diketahui secara terbuka siapa pemasang alat penyadap itu, siapa yang menyuruhnya, dan sudah berapa lama penyadapan itu berlangsung.

Tak hanya Habibie, nasib serupa juga dialami Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Penyadapan berlangsung antara lain saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono antara lain ke Inggris juga disadap.

Itulah yang membuat Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memperlihatkan “taringnya”.

Marty mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri menuntut pemerintah Amerika Serikat dan Australia memberikan penjelasan tentang desas-desus atau isu keterlibatan Washington dan Canberra dalam aksi penyadapan pembicaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kini, Marty, mewakili Indonesia, bergabung bersama Jerman dan negara lain yang mendesak adanya protokol dunia yang ketat tentang aktivitas menguping para aktivis intelijen antarnegara.

Seperti diketahui, Kanselir Jerman Angela Merkel adalah salah satu pemimpin dunia yang secara jelas menyatakan kegusarannya atas penyadapan yang dilakukan oleh intel-intel AS.

Padahal, semua orang tahu bahwa Jerman adalah salah satu “kawan karib” Washington.

Lantas, untuk kasus Indonesia, bagaimana penyadapan bisa terjadi?

Jika melihat letak geografis, sejumlah instansi penting memang rawan disadap.

Lihat saja, betapa Istana Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Selatan tepat bersebelahan dengan kantor resmi para diplomat AS di Jakarta.

Mungkinkan kantor Wapres “kebal” 100 persen dari kemungkinan penyadapan intel-intel AS?

Bukankah, justru kantor Wapres itu sangat mudah disadap oleh AS.

Mampukah petugas keamanan Indonesia membuat firewall atau benteng yang tak bisa ditembus pihak AS?

Tak hanya kantor Wapres, instansi penting seperti Bappenas pun hanya berada “sepelemparan sirih”, bukan lagi “sepelemparan batu” dari rumah dubes Amerika di Indonesia.

Begitu pun dengan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang sama-sama berada di wilayah Taman Suropati, Jakarta Pusat.

Bisa dibayangkan, betapa segala pembicaraan di Bappenas, termasuk komunikasi melalui mesin fax, foto copy berhasil diintersep oleh “mitra” Indonesia itu.

Bukan hal mustahil jika sikap Indonesia bocor duluan sebelum terjadi perundingan dengan pihak Amerika Serikat.

Akibatnya, jurus “tawar-menawar” Jakarta terhadap Washington sudah menjadi buku terbuka dan posisi Indonesia menjadi sangat lemah.

Seorang jenderal berbintang dua, yang sudah puluhan tahun bergerak di bidang intelijen pernah mengungkapkan bahwa intel-intel AS tidak hanya bergerak di Jakarta.

Para intel negerinya Barack Obama itu juga “bergerilya” di berbagai daerah di Tanah Air terutama di wilayah-wilayah yang rawan secara politis dan keamanan seperti Aceh.

Setelah gelombang tsunami Aceh pada 26 Desember 2004, muncul bantuan kemanusiaan dari berbagai negara termasuk dari Washington yang mengirimkan bantuan kemanusiaan.

Ternyata banyak pesawat AS yang tidak hanya mengangkut bantuan, melainkan juga masuk ke wilayah-wilayah yang seharusnya tidak termasuk dalam jalur penerbangan mereka.

Sayangnya, Indonesia tidak bisa membuktikan adanya tindakan-tindakan ilegal pesawat AS, misalnya saat mereka melakukan pemotretan tanpa izin.

Tak hanya itu, misi dagang, rombongan investor, dan berbagai aktivitas formal dan informal pihak Amerika Serikat di Indonesia bukan mustahil diboncengi kepentingan intelijen pula.

Kini, tinggal bagaimana jajaran keamanan Indonesia seperi Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen dan Strategis Markas Besar TNI, serta Lembaga Sandi Negara meningkatkan kemampuan antisadap seluruh pejabat dan petugas terkait.

Tak lupa, mereka pun harus terus melengkapi diri dengan berbagai peralatan yang semakin canggih agar Indonesia tidak melulu menjadi bulan-bulanan “mitra-mitranya” itu. (Kabar24/Antara)

About admin

Check Also

Devide et Impera (Kembali) di Indonesia?

Hiruk-pikuk dan gempita sosial politik di negeri ini memang terlihat glamour lagi mewah, namun kalau ...