Monday , June 17 2019
Home / Berita / Mengkudeta Sipil dan Merebut Kembali Kejayaan Militer

Mengkudeta Sipil dan Merebut Kembali Kejayaan Militer

Mengkudeta Sipil dan Merebut Kembali Kejayaan MiliterCukup sudah bagi militer untuk selalu berada di barak dengan memegang mandat reformasi, yang meminta mereka untuk kembali ke barak dan hanya menjadi alat pertahanan negara. Keinginan TNI untuk berpolitik yang pernah dikebiri reformasi, kini hendak direbut kembali dengan memasuki wilayah-wilayah strategis seperti wilayah Penegakan hukum bagi koruptor dan Komisi Pemilihan Umum. Akan terjadikah?

Kegagalan meletakkan militer dalam kontruksi negara hukum yang benar seperti yang saya tulis dalam tulisan sebelumnya ‘Mengembalikan Hak Warga Negara Kepada TNI’, itu kemudian berimplikasi pada banyak hal, misalkan keterlibatan 30 anggota TNI sebagai penyidik KPK. KPK dan TNI membuat MOU, 30 penyidik KPK adalah anggota TNI aktif dan Deputi II.

Apa urusannya, tentara bisa ditarik menjadi penyidik KPK? Ini tentu wilayah yang salah kaprah.

TNI adalah alat pertahanan negara, sedangkan KPK memiliki sistem penegakan hukum yang tidak bisa lagi memberikan ruang kepada TNI untuk masuk kedalam ranah penegakan hukum. Tapi KPK memberikan ruang itu, ada apa? Maunya apa?

Yang pasti, secara UU TNI No. 34/2004, Pasal 7 Ayat 2, UU TNI itu tidak memberikan ruang sedikit pun untuk TNI masuk kembali dalam ranah penegakan hukum di Indonesia. Tugasnya cuma 2; operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Selain perang, gak ada wilayah bagi TNI untuk membantu penegakan hukum.

Dengan demikian, langkah KPK dan juga langkah yang dilakukan TNI terkait keterlibatan di dapur penyidik itu adalah langkah yang bertentangan dengan UU TNI, bahwa militer adalah alat pertahanan negara.

Kini, proses seleksi terhadap 30 penyidik KPK dari TNI aktif sedang berlangsung. Keterlibatan TNI di KPK ini harus ditolak, itu jelas mengembalikan TNI seperti pada masa orde baru dimana TNI bisa menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum.

Lalu masuk isu berikutnya, kepala Lembaga Sandi Negara menandatangani MOU dengan Komisi Pemilihan Umum. Urusannya apa?

Lembaga Sandi Negara yang notabene dipimpin oleh Jenderal TNI aktif yang masuk ke wilayah demokratis KPU, bahkan dalam MOU-nya Lemsaneg bisa menentukan, bisa mengganti teknologi yang dimiliki oleh KPU kalau ada pertimbangan dari Lembaga Sandi Negara itu bahwa ada problem dalam sistem teknologi KPU.

Isu berikutnya, ada langkah-langkah strategis menjelang Pemilu 2014 dengan masuknya TNI ke institusi seperti KPK dan KPU yang keduanya adalah institusi strategis.

Ada pemikiran, bahwa rezim yang sekarang dipimpin kembali oleh kalangan militer tidak akan rela meninggalkan kekuasaannya meski nanti tak lagi menjadi Presiden, tapi medudukkan kembali militer sebagai presiden.

Bila dilacak ke strategi yang lebih besarnya, saat ini sedang dibahas RUU Keamanan Nasional yang sebenarnya gak ada bedanya dengan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya yang ditolak secara masif pada tahun 2000.

Sebagian besar pasal-pasal dalam RUU Keamanan Nasional adalah mengatur situasi-situasi yang darurat. Salah satu yang bermasalah adalah dengan meletakkan status tertib sipil sebagai status-status keadaan bahaya.

Ketika RUU itu berubah menjadi UU, maka Presiden yang berkuasa berikutnya tinggal katakan status darurat lalu libatkan semua militer dalam pengerahan kekuatan. Itu yang disebut dalam istilah pertahanan terjadi kontijensi atau proses securitysasi atau istilah intelijennya cipta kondisi. Dan itu dilakukan dengan langkah formal dibawah payung UU Keamanan Nasional.

Penolakan-penolakan RUU Kemanan Nasional sudah berulang kali dilakukan, tapi DPR sudah membentuk pansus dan sekarang sedang dalam proses pembahasan, meski situasinya katanya maju mundur.

Patut dicurigai, kalau RUU Keamanan Nasional ini diteruskan, dalam pemikiran saya Presiden sedang berpikir pada 2014 harus ada langkah kontijensi yang diambil disaat partai yang berkuasa kalah. Langkah Kontijensi, secara hukum dibenarkan dan memiliki payung hukum.

UU Keamanan Nasional menjadi tameng bagi militer untuk bersembunyi dari sorotan dunia international ketika langkah kontijensi itu dilakukan. Jadi, dunia international menyoroti dan melakukan intervensi, karena secara hukum dibenarkan.

Kalau pada tahun 1965 ada namanya kudeta merangkak, mungkin kalau 2014 disebut pengambil alihan yang legal dan formal dengan berlindung dibawah payung UU Keamanan Nasional dengan asumsi dalam keadaan kontijensi. Keadaan Kontijensi gampang diciptakan, itu jagonya militer.

Tapi yang lebih penting adalah kenapa belakangan ini militer cukup leluasa untuk masuk kewilayah-wilayah yang bukan domainnya militer. Masuk ke wilayah KPK, tidak ada yang mempersalahkan, semuanya senang-senang saja dan malah didukung. Lalu kemudian masuk ke wilayah KPU, itu juga sama. Yang ketiga sekarang RUU Keamanan Nasional.

Membaca situasi-situasi tersebut, mungkin kita harus baca dan pahami kembali 11 butir paradigma baru militer yang dibuat dan diterbitkan oleh Wiranto pada era tahun 1997-98.

Sebenarnya keinginan TNI untuk berpolitik itu akan selalu ada, misalkan dalam salah satu butir yang menyebutkan TNI tidak akan berada di depan, tetapi TNI akan berada di belakang. TNI tidak akan menentukan, tapi akan mempengaruhi.

Itu bunyi-bunyi paradigma baru TNI yang sebenarnya ingin menegaskan, suatu saat politik kami bukan lagi seperti pada masa orde baru, politik kami memiliki metamorfosa model yang baru.

Saya gak tau, apakah langkah-langkah TNI masuk ke KPK, KPU dan kemudian RUU Keamanan Nasional merupakan turunan tafsir dari paradigma baru TNI yang dikeluarkan pada 1998.

Keinginan TNI untuk berpolitik itu akan menyulitkan bila menginginkan satu kontruksi militer yang ideal dalam negara yang demokratis. Bagaimana membangun Objective Civilien Control atau membangun Subjective Civilien Control.

Alm. Gus Dur jatuh karena membangun Subjective Civilien Control yang terlalu keras, yang menyebabkan resistensi tentara menjadi begitu besar karena intervensi yang terlalu dalam.

Harusnya kita membangun Objective Civilien Control. Kalau kita membangun Objective Civilien Control, maka partai politik yang memiliki representasi wakil di parlemen itu harus cukup masif dan kuat didalam menuntaskan agenda-agenda reformasi TNI. Salah satunya adalah menuntaskan peletakan TNI kedalam mekanisme peradilan umum. Kalau itu belum bisa juga dilakukan, maka sepanjang itu pula militer akan berpolitik.

Dalam kasus Akil Mochtar misalnya, mungkinkah Badan Intelijen Negara juga dilibatkan dalam suatu operasi-operasi tertentu demi kepentingan rezim? Tentu sangat mungkin, kenapa? Karena kepala BIN adalah TNI aktif.

Di Amerika Serikat, CIA, meski mereka ada yang berasal dengan berlatar belakang dari militer, tapi mereka harus non aktif. Bahkan perekrutan intelijen di CIA diambil dari 10 perguruan tinggi terhebat di AS dan 10 yang terhebat dari perguruan tinggi tersebut. Makanya CIA selalu diagung-agungkan. Beda dengan intelijen di Indonesia.

Gagalnya melakukan reformasi BIN untuk menjadi sipil, itu sesungguhnya menjadi patokan bahwa paradigma baru TNI dengan model politik yang baru itu masih cukup kental.

Ini menjadi catatan untuk DPR, bahwa harusnya DPR tuntas membahas UU Intelijen tahun lalu itu. BIN itu harus sipil, gak boleh tentara. BIN dari pimpinan hingga deputi, semuanya tentara, yang sipil dan polisi di gusur ke level bawahan. Bukannya militer gak boleh, tapikan sudah ada Badan Intelijen Strategis. Maka BIN harus posisinya sipil.

About byHaqq

Pena adalah senjata yang lebih halus dari atom. Kadangkala terhempas angin, terbuang seperti sampah. Kadangkala terkumpul ambisi, tergali seperti ideologi. Manfaat dan mudharat pena adalah maqamatmu...

Check Also

Penjajahan Hening Ala Cina

Telaah Kecil Geopolitik atas Terbitnya Alipay dan WeChat di Indonesia Kepentingan nasional yang paling utama ...