Sunday , July 21 2019
Home / Berita / Konsep Strategis AS dan Kekaisaran Intelijen

Konsep Strategis AS dan Kekaisaran Intelijen

Konsep Strategis AS dan Kekaisaran IntelijenJakarta, 4 Desember 2013. Tindakan surveilans intelijen dari badan intelijen Amerika Serikat selama bertahun-tahun yang dibocorkan oleh whistleblower Edward Snowden semakin membuka mata dan membuktikan bahwa intelijen adalah ujung tombak paling potensial dari sebuah negara. Tindakan pengamatan dan pulbaket klandestin NSA (National Security Agency) serta empat badan intelijen lainnya merupakan langkah dan implementasi intelijen dalam mendukung sebuah konsep strategis Amerika Serikat dalam rangka pencapaian tujuan dan kepentingan nasionalnya.

Sebagai sebuah negara yang menganut faham demokrasi liberal, Amerika Serikat telah membagi habis manajeman pemerintahannya kedalam sebuah sistem yang demikian tertata rapih. Dasar strategis kebijakan politik luar negeri AS  diwarnai dan ditentukan oleh presiden, sementara intelijen melakukan tugasnya dalam mendukung informasi intelijen dalam penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan. Intelijen dapat bergerak demikian bebasnya sehingga beberapa langkahnya kadang ada yang terlepas dari kontrol sang presiden.

Presiden George W. Bush  menyatakan pada akhir masa jabatannya bahwa hal yang disesalinya adalah mempercayai informasi dari CIA tentang adanya SPM (Senjata Pemusnah Masal) di Irak, yang kemudian ternyata  tidak terbukti. Akhirnya  Presiden George Bush memutuskan melakukan invasi terhadap rezim Sadam Husein yang menyebabkan jatuhya korban ribuan pasukan AS dan pengeluaran  negara milyaran dollar. Kini, dalam menanggapi isu penyadapan,  menghadapi tekanan diplomatik dari demikian banyak negara, Presiden Barack Obama menyatakan bahwa dia akan melakukan evaluasi dan menata ulang peran dan fungsi  badan intelijennya.  Obama baru-baru ini mengatakan, “Hanya karena kita bisa melakukan sesuatu tidak berarti kita harus melakukannya. Dalam banyak kasus, kita tidak harus,” tegasnya. Sejak memasuki Gedung Putih, nampak kebijakan luar negeri Presiden Obama menggambarkan  keinginannya untuk melakukan penghematan .

Dalam pandangan sisi  keadilan , Obama menjelaskan kepada rakyat Amerika mengapa Amerika Serikat harus terus memainkan perannya serupa. Penggelaran kekuatan masa kini dinilainya jauh  lebih rumit dibandingkan periode selama Perang Dunia II , Perang Dingin atau setelah peristiwa 9/11 . Besarnya dana yang harus digelontorkan untuk operasi di Irak dan Afghanistan, disamping jatuhnya ribuan nyawa prajurit menjadi pertimbangan utamanya.

Obama sejak awal ingin mengalihkan perhatian dan sumber daya nasionalnya untuk wilayah Pasifik, yang disebutnya “poros.” . Dia melihat kesempatan terbesarnya, yaitu  pertumbuhan  ekonomi , inovasi , potensi investasi lintas batas dan perdagangan. Dipercayainya bahwa abad 21 akan menjadi abad Pasifik. Dalam perjalanan kepemimpinannya, seperti yang digambarkan oleh sumber intelijennya, tiba-tiba , wilayah keajaiban ekonomi telah terbukti menjadi zona konfrontasi yang cukup mengkhawatirkan.

Kawasan Pasifik menjadi wilayah sengketa antara China dengan sekutu AS. Konflik yang meningkat antara China dan Jepang, Korea Utara dan Korea Selatan , China dan Filipina , India. Disamping konflik China  dan Taiwan yang potensial menjadi titik bakar kawasan,  akan bisa menyeret Amerika Serikat masuk dan terlibat langsung ke dalamnya.

Politik Luar Negeri dan Kepentingan Nasional AS

Beberapa tahun yang lalu, Stephen M.Walt mengatakan bahwa sekalipun dalam ikhwal kemanusiaan tragis, setelah jantung AS diserang teroris dalam peristiwa 911, tidak mempengaruhi posisi utamanya ataupun inti kepentingan nasionalnya. Tujuan-tujuan dasar kebijakan luar negeri AS juga tak terpengaruh seperti yang pernah dinyatakan oleh George W. Bush sebelum serangan,  “ AS tetap ingin menekan persaingan keamanan di Eropa dan Asia, mencegah munculnya negara-negara besar yang bermusuhan, mendorong ekonomi dunia yang lebih terbuka, melarang penyebaran senjata pemusnah massal (SPM), dan menyebar luaskan demokrasi dan menghormati hak azasi manusia (“A Distinctly American’s Internasionalism, 19 November 1999).

Presiden AS, George W. Bush mengatakan peristiwa runtuhnya menara kembar WTC pada peristiwa serangan teroris 911, ini adalah sebagai perang pertama pada abad ke-21. Kampanye melawan terorisme global merupakan tujuan utama kebijakan luar negeri dan pertahanan AS, dan tujuan-tujuan internasional lain akan berada dibawah tujuan besar ini. Sejak itulah operasi besar pengejaran terhadap Osama bin Laden dilakukan, tokoh yang dianggap bertanggung jawab. Menlu AS yang saat itu dijabat Collin Powel bahkan mengatakan lebih serius, pemerintah AS akan mengejar kekuatan dibalik serangan tersebut yang disebutnya sebagai “along and bloody war”.

Pemerintahan Bush menyadari bahwa dukungan internasional tak terhindarkan. Upaya militer terhadap Al-Qaeda memerlukan akses ke wilayah asing dan ijin untuk menggunakan wilayah udara negara lain. AS menyadari bahwa serangan penghancuran jaringan teroris dunia tidak akan berhasil tanpa dukungan negara lain. Kebijakan penggelaran kekuatan dilakukan AS terhadap negara yang dinilainya mendukung teroris atau melindunginya. Irak dan Afghanistan diduduki dengan dukungan NATO. Ulah ancaman teroris terhadap warga dan kepentingan AS dimentahkan dengan melibatkan pemerintahan dimana terdapat kelompok teror anti AS, termasuk di Indonesia.

Perang panjang mencapai puncaknya dibawah kepemimpinan Presiden Barack Obama, setelah ikon Al-Qaeda (Osama bin Laden) berhasil ditembak mati oleh Tim Merah Navy SEAL (six team), sebagai inti DEVGRU (US Naval Special Warfare Development Group) pada tanggal 1 Mei 2011 di Abbottabat Pakistan. Presiden Obama kemudian melakukan perubahan kebijakan mengurangi peran tempur pasukan AS di daerah konflik, menarik pasukan yang terlibat di Irak dan Afghanistan, menggeser dua brigade pasukannya dari Eropa, untuk menghindari over extending.

Operasi tempur akan digantikan dan lebih difokuskan pada operasi kontraterorisme rahasia. Setelah Osama bin Laden, para tokoh puncak yang dianggap teroris dilenyapkan (Al-Qaeda, Taliban dan Haqqani) dengan serangan pesawat tanpa awak (drones) dibawah kendali CIA. Disamping itu Badan utama di AS  yang terlibat dalam operasi pengejaran Osama bin Laden sejak 2002, yaitu National Security Agency (NSA), National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), Director of National Intelligence (DNI), US Department of Defense tetap dilibatkan dalam operasi intelijen klandestin.

Pada kemelut di Libya, AS hanya mendukung para pemberontak anti Presiden Khadafi dengan dukungan serangan udara dan bantuan persenjataan. AS tidak menggelar kekuatan pasukan. Demikian juga dalam konflik Suriah, penggelaran kekuatan militer dibatalkan, setelah tercapai kata sepakat penanganan Suriah dengan Rusia. Presiden Obama nampaknya lebih fokus menangani setiap persoalan AS dengan mengandalkan akurasi informasi intelijen dan kebijakan pembatasan pengiriman pasukan.

Dia mengatakan pada tanggal 22 Juni 2011, bahwa negara yang menjadi basis serangan ke daratan AS pada peristiwa 11 September 2001, kini  sudah bukan merupakan ancaman teror terhadap AS. Ditegaskannya, “Ketika terancam, kita harus merespon dengan kekuatan,” katanya. “But when that force can be targeted, we need not deploy large armies overseas,” jelasnya.   Presiden Obama kemudian mengeluarkan kebijakan baru,  dikenal sebagai “strategic rebalancing” yang lebih dikenal sebagai poros yang  menuju Asia. Yaitu sebuah langkah yang melihat kebangkitan  China. AS sudah mengendus China akan berulah di kawasan Laut China Timur dan Selatan.

Perhatian AS lebih fokus ke kawasan yang diperkirakan potensial konflik pada masa depan. Walaupun Obama  terganjal dengan keputusan shutdown pemerintah federal , AS tetap mampu  meyakinkan para pemimpin Jepang dan Korea Selatan tentang keteguhan komitmen pemerintahan dibawah Presiden Obama. Dalam kasus penerapan ADIZ (Air Defence Identification Zone) China di kawasan Laut China Timur, AS merespon cepat dengan menerbangkan dua pesawat pembom berat B-52 tanpa senjata di ADIZ yang ditetapkan China dan ternyata China tidak melakukan tindakan apapun.

Secara psikologis AS tegas memberikan dukungan terhadap sekutunya di kawasan tersebut, khususnya Jepang dan Korea Selatan. Profesor Joseph S. Nye Jr dari Harvard Kennedy School of Government menyatakan bahwa pada abad terakhir , Amerika Serikat meningkat dari status daya lapis kedua untuk menjadi negara adidaya satu-satunya di dunia. Beberapa kalangan mengkhawatirkan bahwa Amerika Serikat akan dikalahkan dalam abad ini oleh China. Ditegaskannya, selalu ada berbagai kemungkinan , terutama mengenai perubahan politik di Cina .

Selain dari ketidakpastian politik , ukuran China dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan hampir pasti meningkatkan kekuatan dalam kaitannya dengan Amerika Serikat . Bahkan ketika China menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia , dia akan tetap tertinggal jauh dibelakang Amerika Serikat dari ukuran pendapatan per kapita , yang merupakan ukuran yang lebih baik dari kecanggihan suatu perekonomian. Selain itu, dari sumber daya energi, ekonomi AS kurang rentan dibandingkan perekonomian China terhadap guncangan eksternal.  Cina dinilainya rentan, bisa  menderita kemunduran politik dalam negeri yang besar.

Proyeksi kemajuan China hanya didasarkan pada pertumbuhan produk domestik bruto saja.  China terlalu mengabaikan kekuatan militer AS yang menggelar kekuatan udara penggempur yang dislokasinya berada  di Korea Selatan, Jepang, Guam dan Australia (di masa depan). Disamping kekuatan serang beberapa kapal induk serta kapal penyerang lainnya dan kapal selamnya. Dalam balance of power, AS dapat dikatakan masih menggungguli China dalam suatu perang konvensional. Ancaman China hanyalah dimilikinya peluru kendali berkepala nuklir, yang jelas sudah diantisipasi oleh militer AS. Yang akan dilakukan AS dalam menghadapi kemungkinan terjadinya konflik di Laut China Selatan adalah mendekati beberapa negara di kawasan, termasuk Indonesia. Dari pengalaman sejak operasi Irak dan Afghanistan, AS tetap membutuhkan negara ketiga untuk operasi udaranya. Baik pangkalan transit, pangkalan depan ataupun ijin lintas ruang udara.

Teroris, Musuh Amerika Serikat

Sejak serangan 11 September 2001, AS memainkan intelijen sebagai kartu utamanya. Beberapa badan intelijen seperti telah disebutkan diatas menjadi tulang punggung kebijakan presiden. Yang jelas kondisi keterkejutan atas runtuhnya WTC membuat bangsa Amerika Serikat menjadi bangsa yang sangat anti kepada kelompok teror (baca Al-Qaeda). Walaupun apabila ditelusuri lebih dalam, pada dasarnya anti Amerika lebih  karena anti modernisasi demokrasi ala Barat. Osama bin Laden menjadi tokoh utama dengan Al-Qaeda sebagai organisasi utama.

Organisasi Al-Qaeda tumbuh dari gerakan keagamaan Islam disebut Salafiyya (al-Salaf al-Salih) atau leluhur yang layak dimuliakan. Kaum Salafi menganggap Islam yang dipraktekkan sebagian besar Muslim saat itu tercemar oleh pemberhalaan. Mereka ingin mereformasi agama Islam dengan berusaha menyamai generasi pertama Muslim, yang masyarakat murninya  seperti apa yang diinginkan Allah untuk manusia.

Osama bin Laden, saat hidup  menyatakan bahwa para pemimpin Arab dan dunia Muslim adalah kaum munafik, para penyembah berhala yang gemetar ketakutan dibelakang Amerika. Osama merancang para pemimpin negara Islam memilih, bersama musuh-musuh Allah yang menyembah berhala atau bersama pemeluk agama yang benar. Itulah yang terjadi di belahan dunia manapun. Perang ideologis dikembangkan oleh kelompok teroris yang mendasarkan gerakannya untuk merebut hati dan pikiran  kaum Muslim yang moderat. Di Indonesia serangan teror terhadap AS dan sekutunya terjadi sejak tahun 2002 s/d 2009, dimana kemudian sejak 2009 hingga kini, kelompok teror berbalik memusuhi polisi dan melupakan AS dan sekutunya . Perseteruan terjadi antar warga Indonesia, teroris dan Polri, ironis memang. Itulah realitanya.

Keunggulan AS dalam Bidang Intelijen

Pengembangan surveilans intelijen Amerika Serikat dikembangkan pada awalnya untuk mengantisipasi, meniadakan dan menghancurkan kelompok teror internasional yang mencederai mereka sejak peristiwa 911 dengan runtuhnya WTC. Selain rusaknya citra, bangsa Amerika terus merasa terancam. AS kemudian mengembangkan langkah pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) intelijen secara tertutup (klandestin). Setelah serangan WTC, sejumlah anggota kongres dan senat AS mengatakan kasus WTC adalah kegagalan besar sistem intelijen AS, walaupun AS telah menghabiskan sedikitnya 10 milyar dollar dalam membiayai kegiatan intelijen dan anti teroris. Kegagalan tersebut disebabkan karena konsekwensi penerapan faham Hak Asasi Manusia dalam operasi intelijennya.

Pola lama (infiltrasi) yang biasa mereka lakukan ke kelompok teroris digantikan dengan sistem pelacak canggih elektronis (signal intelligence) yang lebih mengandalkan kepada teknologi canggih.Lembaga mata-mata AS kemudian membangun sebuah raksasa intelijen sejak serangan 11 September 2001 untuk mengejar teroris,  disamping juga mampu memberikan informasi penting kepada presiden terhadap ancaman keamanan nasional , sesuai dengan anggaran rahasia pemerintah .

Washington Post menyiarkan pembocoran informasi dari mantan kontraktor intelijen Edward Snowden tentang adanya black budget intelijen sebesar USD 52,6 milyar , yang memetakan lanskap birokrasi dan operasional yang belum pernah tunduk pada pengawasan publik. Ringkasan Snowden  menjelaskan tentang  teknologi intelijen terdepan , perekrutan para agen komunitas intelijen AS, yang berjumlah  107.035 karyawan dan operasi intelijen  yang sedang dilaksanakan.

Direktur Nasional Intelijen , James Clapper Jr R. Menyatakan, “Amerika Serikat telah melakukan investasi yang cukup besar dalam Komunitas Intelijen sejak serangan teror 9/11 , mencakup juga perang di Irak dan Afghanistan, Arab Spring , proliferasi senjata pemusnah massal teknologi , dan ancaman asimetris dari perang cyber,” ungkapnya. Dokumen Snowden menggambarkan konstelasi intelijen bertugas  melacak jutaan target surveilans dan melaksanakan operasi yang mencakup ratusan serangan yang mematikan .

Mereka diorganisirdalam lima prioritas yaitu,  memerangi terorisme , menghentikan penyebaran senjata nuklir dan konvensional lainnya , memperingatkan para pemimpin AS tentang peristiwa penting di luar negeri , menangkal spionase asing , dan melakukan operasi cyber. Setelah serangan 11 September 2001, pemerintah AS telah menghabiskan anggaran sebesar USD 500 milyard dimana dikatakan bahwa AS berhasil menangkal ancaman teroris. Dan hasilnya menurut data Snowden adalah terbentuknya kekaisaran intelijen, sebuah kerajaan yang melampaui kemampuan musuh dan negara manapun.

Dengan demikian ampuhnya kemampuan lima badan intelijennya, mereka kemudian melacak, menyadap dan memonitor hampir semua negara baik lawan maupun kawan. Pakistan dijelaskan secara rinci sebagai “target terselesaikan.” Operasi kontra intelijen  secara strategis difokuskan terhadap  target prioritas yaitu China , Rusia , Iran , Kuba dan Israel . Yang terakhir dijadikan target penyadapan adalah sekutu AS tapi memiliki sejarah upaya spionase terhadap AS.

Pendanaan Program Intelijen

CIA, NSA dan NRO (National Reconnaissance Office) menerima lebih dari 68 persen dari black budget. Sementara The National Geospatial-Intelligence Program’s (NGP)  telah berkembang lebih dari 100 persen sejak tahun 2004. CIA dan NSA secara agresif melakukan hack ke jaringan komputer asing untuk mencuri informasi atau melakukan sabotase sistem musuh, menggunakan anggaran yang disebut sebagai ” operasi cyber yang ofensif .”

Central Intelligence Agency (CIA) bertugas, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi kegiatan intelijen di luar negeri serta melakukan operasi rahasia. Pada tahun fiskal 2013 mendapat gelontoran anggaran US$14,7 milyard (US$12 milyard pada 2004).

National Security Agency (NSA) tugas utamanya adalah, melindungi sistem informasi pemerintah dan mencegat sinyal informasi intelijen luar negeri. Pada tahun 2013 mendapat bagian anggaran sebesar US$10,8 milyard (US$6 milyard pada 2004).

National Reconnaissance Office (NRO), tugas utamanya adalah mendesain, membangundan mengoperasikan satelit  citra dan pengintai. Pada tahun 2013 mendapat anggaran US$10,3 milyard.

National Geospatial-Intelligence Program, tugas utamanya adalah menghasilkan dan memberikan data base intelijen citra, yang dipergunakan untuk kepentingan keamanan nasional, operasi militer AS, navigasi dan bantuan kemanusiaan. Pada tahun 2013 mendapat anmggaran sebesar US$4,9 milyard (US$3 milyard pada 2004).

General Defense Intelligence Program, bertugas membuat penilaian niat dari militer asing dan bermampuan membuat penilain kebijakan para komandan militer. Melakukan koleksi intelijen terhadap teknik dan manusia serta melakukan manajemen terhadap media. Pada tahun 2013 mendapat anggaran sebesar US$4,4 milyard.

Kategori dari belanja rahasia dapat dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu  pengumpulan data, analisis data, manajemen, fasilitas dan dukungan dan pengolahan data serta eksploitasi. CIA dan NRO lebih di titik beratkan pada pengumpulan data,  sementara NSA dan NGP lebih di fokuskan  kepada pengolahan data dan eksploitasi serta kepada fungsi tambahannya,  seperti manajemen, fasilitas dan dukungan.

Dari beberapa informasi diatas, terlihat keteguhan dari pemerintah AS tentang pentingnya sebuah organisasi intelijen sebagai badan yang memberikan informasi intelijen kepada pimpinan nasional untuk mengambil sebuah keputusan, disamping mampu melakukan counter terhadap setiap bentuk ancaman bila ditinjau dari sembilan komponen intelijen strategis. Kebijakan serta beberapa langkah AS mencerminkan bahwa jauh hari sebelum kawasan Laut China Selatan bergolak, mereka sudah mengetahui rencana China beberapa tahun kedepannya.

Yang pasti itu adalah hasil operasi mata-mata atau surveilans intelijen. Demikian juga terlihat kebijakan Presiden Obama yang menyatakan poros Asia, jelas tidak terlepas dari pulbaket badan intelijennya. Perkembangan apapun dapat diantisipasi oleh AS karena demikian besar dan canggihnya kekaisaran intelijennya. Yang menjadi masalah, apakah kasus kegagalan CIA dalam memberikan informasi  intelijen kepada Presiden Bush sehingga AS terlibat dalam invasi ke Irak pada 2001-2003 tidak terulang kembali?.

Nampaknya Presiden Obama juga sempat terkejut dengan operasi penyadapan (spionase) badan intelijennya yang demikian luas diluar perkiraannya. Bahkan penyadapan dilakukan terhadap 35 kepala pemerintahan, Obama kemudian secara spesifik meminta maaf kepada Kanselir Jerman Angela Merkel dan menjamin akan menghentikan penyadapan. Selanjutnya Presiden yang waktu kecilnya pernah tinggal di Indonesia itu menyatakan akan melakukan evaluasi dan menata ulang badan intelijennya.

Penyadapan Intelijen signal tidak lepas dari kemajuan teknologi. Apabila sebuah negara tidak mau kecolongan dan disadap, teknologi security informasi  dan komunikasi harus ditingkatkan atau dimodernisir. Tetapi nampaknya beberapa tahun kedepan sulit menangkal kemampuan teknologi surveilans dari AS dan sekutunya yang dana gelapnya saja mencapai US$52,6 milyard. Yang paling mungkin dilakukannya pengamanan informasi dan peningkatan kesadaran security para pengemban amanah. Mungkin itulah langkah jangka pendek terbaik.

Sebagai penutup, menarik yang disampaikan oleh Jane Harman , “Teknologi menganugerahkan kekuatan yang luar biasa bagi mereka yang bisa memanfaatkan itu untuk hal baik atau buruk. Penciptaan kebijakan cerdas yang melindungi keamanan dan kebebasan adalah jalan ke depan.”

Oleh : Prayitno Ramelan,

Sumber:.ramalanintelijen.net

About admin

Check Also

Geopolitik Membaca Agenda Benturan Peradaban

Bila cermat, jeli dan arif membuka lembar demi lembar sejarah, sesungguhnya hampir tidak pernah ada ...