Tuesday , December 11 2018
Home / Deep Secret / Intelijen / Kominda (Komunitas Intelijen Daerah)

Kominda (Komunitas Intelijen Daerah)


Tentang

Komunitas Intelijen Daerah disingkat dengan KOMINDA merupakan suatu wadah pada daerah tingkat satu dan dua yang diperuntukan bagi Komunitas Intelijen di daerah untuk dapat saling bertukar data dan informasi.

Misi

Deteksi dini segala kemungkinan Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan yang dapat memengaruhi stabilitas IPOLEKSOSBUDHANKAM di daerah. Misalnya : Ancaman Terorisme, Ekstrim Kanan, Ekstrim Kiri, Disintegrasi Bangsa, Isu SARA, Aliran Sesat, Perang antar suku / Agama dan masalah – masalah sosial lainnya. Dan dengan adanya deteksi dini maka diharapkan berbagai hal tersebut tidak terjadi.

Keterangan

Sejarah pembentukan Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) awalnya berdasarkan Instruksi Presiden No.5 tahun 2002 kepada Kepala Badan Intelijen Negara, untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mewujudkan, membina, dan menjaga keutuhan dan keterpaduan rencana dan gerak operasional intelijen, baik dalam kerangka institusi maupun diantara aparatnya, sehingga seluruh instansi tersebut dapat merupakan satu kesatuan masyarakat intelijen Indonesia yang secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama mampu bekerja secara efisien dan efektif.

Instruksi Presiden No.5 tahun 2002 diperkuat pula dengan Instruksi Mendagri Tahun 2002 dilanjutkan dengan Surat Telegram Kepala BIN No.STR/002/II/2003 tanggal 3 Februari 2003 tentang Perintah Pengkoordinasian Pelaksanaan Operasi Kegiatan Intelijen di seluruh Instansi Dalam Rangka Cegah Dini Ancaman Gangguan Hambatan Dan Tantangan (AGHT), serta Surat Mendagri No.X.300.08/SC tanggal 25 Februari 2003 Tentang Koordinasi Intelijen di daerah

A.M. Hendropriyono selaku Kepala BIN saat itu langsung membentuk pos-pos wilayah BIN di daerah-daerah, akan tetapi pos-pos tersebut belum bekerja maksimal karena pos-pos wilayah BIN tidak melakukan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi pemerintahan daerah, dan terkadang Kepala Daerah setempat tidak mengetahui adanya anggota BIN di daerahnya. Untuk memperkuat peranan daerah dalam menjaga stabilitas keamanan daerahnya, maka Departemen Dalam Negeri dengan mengacu pada Undang-Undang No.32 tentang 2004 tentang Pemerintah Daerah, menetapkan Permendagri No.11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Informasi Umum

Berikut ini adalah susunan keanggotaan Kominda di masing-masing Provinsi di seluruh Indonesia, yaitu:

1. Ketua : Wakil Gubernur.
2. Wakil Ketua : Kepala pos wilayah Badan Intelijen Negara.
3. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat.
4. Anggota :
a. Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda.
b. Kodam/Korem.
c. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi.
d. Staf pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat.
e. Dan staf-staf dari instansi-instansi intelijen lainnya seperti: Kantor Imigrasi dan Kantor Wilayah DJBC (Direktorat Jendral Bea dan Cukai).

Selain itu di dalam susunan keanggotaan Kominda, juga terdapat Dewan Pembina Kominda, yang susunan keanggotaanya sebagai berikut:

1. Ketua : Gubernur.
2. Anggota :
a. Panglima Kodam/ Komandan Korem
b. Kepala Kepolisian Daerah
c. Kepala Kejaksaan Tinggi
d. Kepala Kantor Wilayah Imigrasi
e. Kepala Kantor Wilayah DJBC

Kominda di masing-masing Provinsi diberi mandat untuk melakukan sejumlah tugas, antara lain:

1. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan informasi/bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di wilayah provinsi yang menjadi wilayah hukumnya; dan
2. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di wilayah provinsi yang menjadi wilayah hukumnya.

Seluruh aktivitas Kominda harus didasarkan kepada legislasi dan sistem pertanggung jawaban yang jelas, mengingat pengelolaan lembaga intelijen mempunyai karakteristik yang kontradiktif; seperti:

1.Corak tugas dan aktivitas yang bersifat rahasia
2.Tuntutan sistem demokratis untuk melakukan pertanggung jawaban public
3.Kebutuhan akan sifat kerahasiaan untuk menjamin dan menjaga efektifitas kerja
4.Kebutuhan akan pengawasan dan pertanggungjawaban untuk menjamin bahwa aktivitas-aktivitas intelijen tidak melanggar HAM, tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, dapat dituntut jika terjadi penyimpangan dan legitimate di mata publik.

Pendanaan terkait dengan tugas pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan tugas Kominda di masing-masing Provinsi, didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Provinsi.

About admin

Check Also

Jokowi Menggiring Indonesia Masuk Skema Kapitalisme Global WB-IMF

Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Jokowi kembali unjuk gigi dalam kemahirannya beretorika. Retorikanya berbunyi seperti ...