Monday , October 22 2018
Home / Ensiklopedia / Analisis / Ketika Pers Lebih Dipercaya Dibandingkan Pemerintah

Ketika Pers Lebih Dipercaya Dibandingkan Pemerintah

capture-20130425-092936Penulis : Otjih Sewandarijatun *)

 Survei yang dilakukan Edelman Trust Barometer  yang dilakukan secara online dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang di seluruh Indonesia memperlihatkan hasil bahwa masyarakat Indonesia ternyata masih lebih percaya pada media ketimbang pada pemerintah, pengusaha, dan LSM. Sebuah survei yang dilakukan pada awal Februari lalu memperlihatkan, kepercayaan publik pada media berada di posisi 77 persen, institusi bisnis 74 persen, pemerintah 47 persen dan LSM dipercaya oleh sebanyak 51 persen di tahun 2013. Meskipun demikian, survei tersebut juga mengakui bahwa tingkat kepercayaan publik Indonesia terhadap media menurun sedikit dibanding tahun 2012 lalu yang mencapai 80 persen.

Sementara itu, hasil menarik lainnya dari survei Edelman Trust Barometer  adalah di 16 negara dari 26 negara yang disurvei Edelman dengan responden sebanyak 31.000 orang menunjukkan bahwa, kepercayaan masyarakat kepada institusi bisnis lebih tinggi daripada kepada pemerintah.

Tidak Mengherankan

Hasil survei yang dilakukan Edelman Trust Barometer  jika dilihat dalam konteks Indonesia sebenarnya tidaklah mengherankan. Walaupun harus diakui bahwa di kalangan media massa juga masih ada yang condong menyandarkan diri dan kebijakan redaksional menjadi “plat merah atau pro terhadap pemerintah”, namun mayoritas media massa di Indonesia sudah dikelola secara profesional, dimana hal ini selain membanggakan juga akan membuat percepatan demokratisasi dan modernisasi masyarakat Indonesia baik dalam segi budaya, pola pikir, cara membuat kebijakan, toleransi  akan berubah, termasuk mempercepat reformasi birokrasi itu sendiri sehingga reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah tidak hanya sekedar “utopis” melainkan harus dikawal ketat dengan pemberitaan media massa yang cover both sides, sebab tanpa ada peluang media mengawal jalannya reformasi birokrasi maka kesan umum publik terkait reformasi birokrasi itu hanya “renumerasi” akan menemui kenyataan, dan apabila itu terjadi berpotensi menimbulkan gejolak sosial ditengah masyarakat Indonesia yang masih “senin kamis” mencari sesuap nasi.

Bagaimanapun juga, media akan lebih mendapatkan kepercayaan publik yang kuat jika lebih objektif, netral dan tidak bias. Selain itu, kepercayaan publik kepada media juga dilihat dari segi cakupan dan kualitas konten media. Publik mempercayai bahwa dengan peningkatan kepercayaan, maka hal tersebut akan menjadi elemen untuk meningkatkan reputasi, sekaligus kepercayaan masyarakat untuk menanamkan modalnya jika media tersebut go public atau setidaknya memasang iklan di media-media yang berkualitas.

Jika dilihat dari hasil survei tersebut yang menempatkan baik media massa ataupun institusi bisnis lebih dihargai atau lebih dipercaya masyarakat daripada lembaga pemerintah, kemungkinan dipicu karena pola kerja media massa dan institusi bisnis yang hampir sama yaitu mengutamakan kompetensi, profesionalisme dan merit system, sedangkan di kalangan pemerintah seperti kita ketahui bersama masih ditandai dengan cara-cara KKN, cleric systems dan like and dislike serta tidak adanya transparansi serta kejujuran.

Potret Buram Masyarakat, Titik Picu Distrust

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis jumlah kepala daerah yang terjerat dugaan kasus korupsi sebanyak 173 kasus dengan tersangka dari mulai gubernur, bupati, dan walikota, dimana 85% dari 173 kasus korupsi kepala daerah merupakan kasus pengadaan barang dan jasa. Kasus korupsi pengadaan barang dan jasa sebanyak 3.423 kasus. Sementara itu, data yang dikeluarkan Masyarakat Anti Tambang Indonesia (MATI), dari 10.566 IUP sebanyak 6.415 IUP bermasalah dan melibatkan banyak bupati dan walikota.

Berdasarkan survei Transperancy International, Indonesia menempati posisi terbawah dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 3,00, Sedangkan Thailand 3,5, Malaysia 4,4, Brunei 5,5 dan Singapura 9,3. Di tingkat dunia,  Indonesia berada di peringkat ke-100 bersama 11 negara lainnya yakni Argentina, Benin, Burkina Faso, Djobouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname dan Tanzania.

Sementara itu, survei Political and Economy Risk Consultancy (PERC) dengan responden sebanyak 2,174 dari berbagai kalangan eksekutif kelas menengah dan atas di Asia, Australia, dan Amerika Serikat menilai, Indonesia merupakan negara terkorup dari 16 negara di Asia Pasifik.

Menurut data ICW, Pengadilan Tipikor Surabaya yang paling banyak membebaskan terdakwa korupsi (26 orang), Samarinda (15 orang), Semarang dan Padang (masing-masing 7 orang) dan Bandung (5 orang). Komisi Yudisial (KY) telah memeriksa 153 orang hakim nakal dari seluruh Indonesia, sementara itu KY sampai Oktober 2012 telah menerima laporan sebanyak 1.357 terkait hakim nakal di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data dari ICW dan Ombudsman terkait dengan pungli yang terjadi di dunia pendidikan, sampai Juli 2012 terdapat sebanyak 91 kasus pungli melibatkan 108 sekolah, dengan perincian pungli saat penerimaan murid baru (60 kasus), daftar ulang (10 kasus), pungutan sekolah (10 kasus), penahan ijasah (8 kasus) dan jual beli bangku (3 kasus).

Nasib TKI juga tidak jelas. Di Arab Saudi,  masih terdapat 25 TKI lainnya yang terancam hukuman mati, Cina (16 kasus TKI yang terancam hukuman mati), Malaysia (86 orang WNI yang terancam hukuman mati).

Data yang terekam diatas, sebenarnya dapat dengan mudah diakses oleh publik karena era sekarang ini adalah era digital dan era informasi, sehingga kinerja lembaga pemerintah yang “kurang beres” mengatasi sebagian permasalahan diatas dari berbagai permasalahan yang ada di Indonesia inilah yang menjadi titik picu munculnya ketidakpercayaan atau distrust masyarakat terhadap negara.

Persoalan distrust ini tidak dapat dianggap sebagai permasalahan yang sepele, namun distrust ini harus mendapatkan pencermatan dan perhatian tersendiri karena termasuk masalah yang krusial. Persoalan krusialnya adalah sudah beredar umum di masyarakat bahkan sudah menjadi “opini umum” bahwa distrust terjadi karena pemerintah bersifat “auto pilot”, bahkan ada rumors akan ada mobilisasi besar-besaran pada 25 Maret 2013 dalam rangka mengepung Istana Negara dan DPR-RI menuntut pertanggungjawaban negara atas berbagai permasalahan yang ada.

capture-20130425-093647*) Penulis adalah alumnus Universitas Udayana, Bali. Peneliti di Lembaga Analisa Politik dan Demokrasi (LAPD).

About admin

Check Also

“Dunia Baru”-nya Jokowi di Luar IMF-Bank Dunia itu adalah Tiongkok

Ada banyak jalan untuk berutang demi mengongkosi ambisi Jokowi dalam proyek infrastruktur, dan jawaban utamanya ...