Sunday , July 22 2018
Home / Ensiklopedia / Analisis / Kajian Sosio Kultural, Politis, dan Ekonomi Masyarakat Pemilih dalam Pilkada

IlustrasiAbstract: Natural process which expected in the nature of democracy will produce a leader that able to organize and make safe the society, so The Law No. 32/2004 expected will find a leader that able to develop region. Democracy era could influence the change of global scale on a system that have formed, then, geo-socio-cultural ang geo spatial factor could influence the process in Indonesia, especially the authority problems election, of course that change aim is to get the perfecting.

Kajian Sosio Kultural, Politis, dan Ekonomi Masyarakat Pemilih dalam Pilkada

PENGENALAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

PEMBAHASAN

Wujud Demokrasi dalam Otonomi

Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti, maka dilakukan perubahan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menyikapi perkembangan yang ada pada daerah Kabupaten/Kota yaitu tentang akan berakhirnya periode Kepala Daerah diperlukan suatu pemahaman yang menyeluruh dari kita tentang apa yang seharusnya dapat kita perbuat. Maka untuk menanggapi proses pencalonan Kepala Daerah yang akan dilakukan secara langsung oleh masyarakat dengan mekanisme yang mengacu pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, kita merasa berkewajiban untuk ikut mensukseskan tahapan proses penjaringan Kepala Daerah pada Kabupaten/Kota. 

Seperti apa yang tercantum jelas pada UU.No.32 Tahun 2004 pada Pasal 56 ayat (1) yang mengatakan “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Menyikapi sistem perundang-undangan yang mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung, maka perlu dilihat bagaimana kondisi daerah dan masyarakatnya dari sosio-kultural, politis dan ekonominya sebagai bagian yang diperlukan dalam strategi pelaksanaan PILKADA tersebut. Dimana hal perlu dilakukan pengkajian bagi ”siapa” yang akan ikut serta dalam perebutan pemenang nantinya dalam PILKADA.

Sosio Kultural, Politik, dan Ekonomi

Dalam melakukan operasional PILKADA pada dasarnya perlu dilakukan suatu kajian tentang sosio-kultural, politis dan ekonomi yang ada pada tengah-tengah masyarakat, untuk itu dilakukan dengan mengidentisifikasi nilai-nilai strategis yang dimiliki masyarakat. Dimana system nilai adalah suatu system nilai budaya yang terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu suatu system nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia.  

Sistem-sistem tata kelakuan manusia lain yang tingkatnya lebih konkrit seperti aturan-aturan khusus, hokum norma-norma yang semuanya berpedoman pada system nilai yang merupakan ciri khas bagi suatu masyarakat. Nilai-nilai yang ingin dicapai itu haruslah sesuai dengan permintaan masyarakat yang dilayani. Jadi tidak tepat misalnya bila kita membuat sasaran menghapuskan buta aksara atau kalau semua orang sudah dapat membaca sebab hal itu tidak lagi dibutuhkan masyarakat.

Maka dalam pemilihan kepala Daerah Kabupaten/Kota, didalam membuat strategi analisis dalam mendalami keinginan daerah yang tentunya akan dilakukan kajian oleh figur pemimpin yang ingin peduli terhadap suatu daerah tersebut “apa”, “bagaimana” kebutuhan mayarakat, harus didasari oleh nilai-nilai strategis yang ada di Daerah Kabupaten/Kota dan asli merupakan nilai yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Adapun nilai-nilai strategis yang tetap hidup ditengah-tengah kehidupan masyarakat Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. Nilai Moral

Nilai moral mencakup pengindentifikasian prilaku dari masyarakat yang akan dijadikan sebuah acuan seorang pemimpin dalam menentukan kebutuhan manajemen pembangunan daerah. Nilai ini akan menjadi sumber inspirasi dan sumber motivasi serta merupakan penuntun dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Daerah Kabupaten/Kota.

b. Nilai Adat-Istiadat dan Institusi

Nilai adat istiadat ini dapat juga disebut dengan adat tata kelakuan, atau secara singkat adat dalam arti khusus, atau adat istiadat dalam bentuk jamaknya. Adat tata kelakuan yang dimaksud di sini adalah menunjukkan bahwa kebudayaan ideal itu biasanya juga berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat.

Sebelum institusi/lembaga dibentuk, Daerah Kabupaten/Kota telah memiliki nilai-nilai institusi yang dapat kita lihat sehari-hari yaitu adanya ikatan kekerabatan adat pada suatu daerah yang dibentuk atau kumpulan tokoh-tokoh masyarakat Daerah Kabupaten/ Kota yang telah lama dikenal, dan selain itu masyarat daerah telah lama mengenal arisan dan serikat tolong-menolong. Dan salah satunya yang sejak dulu telah lama berakar di Daerah Kabupaten/Kota misalnya, pada adat batak toba: dalihan natolu, Simalungun tolu sahundulan, lima saodoran yang merupakan sistem kekerabatan di kalangan masyarakat adat daerah.

c. Nilai Historis dan Geografis

Sejarah Daerah dimulai sekitar tahun 500 Masehi yaitu berdirinya kerajaan kedaerahan. Pada saat ini wilayah kerajaan kedaerahan tersebut harus dapat dipelajari sesuai dengan meliputi seluruh sumatera bagian utara dimana terbentang luas, dan kondisi geografis daerah misalnya; pada pantai barat Sumatera sampai ke Selat Malaka di sebelah Timur dan di sebelah Utara disebut Jayu atau yang sekarang Aceh sampai ke Toba Selatan.

Pada masa kerajaan daerah dikenal strategi yang diterapkan yaitu sektor pertanian dan perkebunan serta perdagangan sudah dikenal oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari lapisan tanah yang dimiliki Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa struktur tanah dan unsur hara tanah, cocok untuk tanaman kultur seperti teh, karet, kelapa sawit. Dan dapat diyakini bahwa kebudayaan ini sampai sekarang tetap membudaya di Daerah Kabupaten/Kota dan disimpulkan sebagai suatu strategi yang dapat dilakukan dalam memahami kondisi suatu daerah.

d. Nilai Religius

Nilai religius ini sifatnya sudah permanen di Daerah Kabupaten/Kota sama halnya dengan daerah lain bahkan Indonesia sendiri selaku negara beragama, dimana setiap pekerjan atau aktivitas tersebut selalu dihubungkan dengan kekuasaan sang pencipta Allah yang maha kuasa. Hal ini dapat dilihat dari agama yang dianut oleh masyarakat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, dan agama lainya.

e. Nilai Mandiri (Kreatif dan Inovatif)

Mandiri dalam arti mengurangi ketergantungan kepada orang lain. Nilai mandiri yang telah dimiliki masyarakat daerah berarti bahwa masyarakat daerah sejak dulunya sudah memiliki etos kerja yang tinggi dalam melakukan kegiatan. Hal ini terbukti dari Surplusnya Daerah Kabupaten/Kota dalam pertanian seperti beras, perkebunan, yang bahkan telah mampu menyuplai ke daerah lain. Selanjutnya, kemandirian ini juga akan terwujud dalam perumusan kebijaksanaan.  

f. Nilai Sejahtera

Nilai sejahtera yang dimaksud di sini sudah mencakup beberapa segi kehidupan yang saat ini apabila dilihat keadaannya dalam masyarakat semakin berkembang.

Pertama, kemauan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan sudah sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari penduduk Daerah Kabupaten/Kota yang telah banyak menyelesaikan pendidikannya di berbagai perguruan tinggi di Indonesia bahkan hingga ke luar negeri.

Kedua, masalah kesehatan juga sama halnya dengan pendidikan, dimana Daerah Kabupaten/Kota sudah mempunyai rumah sakit yang telah diakui di Daerah Kabupaten/Kota sendiri maupun diluar Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini membuktikan bahwa Daerah Kabupaten/Kota sudah mampu menanggulangi kesehatan sendiri bahkan di luar Daerah.  

Ketiga, adalah masalah pemenuhan kebutuhan pokok. Sebenarnya Daerah Kabupaten/Kota sudah lama menjadi daerah yang swasembada pangan. Ini merupakan bukti bahwa Daerah Kabupaten/Kota tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya bahkan sampai mengekspor ke daerah lain di luar Daerah Kabupaten/Kota tersebut.

Dengan memahami nilai-nilai tersebut di atas diharapkan adanya seseorang yang peduli untuk membenahi suatu daerah akan dapat melakukan kajian atas sosio-kultural, politik, dan ekonominya. Dimana di antara nilai-nilai tersebut dapat dilihat bagaimana sosio-kultural yaitu pada nilai moral, nilai adat-istiadat dan nilai religiusnya. Sebab dengan memahami nilai-nilai tersebut akan diketahui “apa” dan bagaimana keinginan, kebutuhan dan kondisi daerah untuk dapat dilakukan beberapa strategi yang dapat dikehendaki oleh masyarakatnya.

Sedangkan untuk kajian politik akan dapat dilihat dari nilai religius, nilai histories, nilai geografis, dan nilai sejahtera dari suatu daerah, dimana dengan memahami nilai religius yang dapat membuat peta politik suatu daerah dan jenis suku yang ada, dan nilai nistoris dan geografis juga dapat dilakukan kondisi keinginan masyarakat dengan melihat sejarah dan kondisi alam yang ada serta nilai sejahtera yang ada pada masyarakat terlihat pada kondisi suatu daerah yang akan dilakukan pendekatan politik (political approach).

Untuk kajian ekonomi akan terlihat pada pemahaman nilai mandiri dan nilai sejahtera suatu daerah, hal ini terlihat jelas pada nilai mandiri yang dapat ditunjukkan dari etos kerja yang dimiliki oleh masyarakat agar dapat dilakukan penyampaian program yang diinginkan masyarakat dan nilai sejahtera menunjukkan bagaimana seorang figur pemimpin nantinya melakukan pendekatan pada masyarakat dari sisi ekonomi dengan menyampaikan program yang diinginkan oleh masyarakat. 

PENUTUP

Maka kajian pemahaman yang dilakukan  terhadap sosio-kultural, politik dan ekonomi tentunya akan memudahkan bagi seorang calon pemimpin yang akan bersaing dalam PILKADA. Tentunya dalam melakukan hal-hal yang dapat dilaksanakan dalam menerapkan strategi tersebut memerlukan suatu konsep action plan yang  didasari pada UU. No. 32 Tahun 2004 dalam proses PILKADA.

Tulisan ini merupakan suatu wacana yang dapat dijadikan suatu konsep pemahaman kondisi, keinginan, dan kebutuhan masyarakat suatu daerah dalam menentukan pemimpin yang diharapkan dapat mengembangkan suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

  • Geertz, Clifford. 1981. “Ikatan-ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan di Negara-Negara Baru”, dalam Juwono Sudarsono (ed.), Pembangunan Politik dan Perubahan Politik. Jakarta: Gramedia, hal. 1-14.
  • Glaser, Nathan dan Daniel P. Moynihan (eds.). 1981. Ethnicity. Theory and Experience. Cambridge: Havard University Press
  • Koentjaraningrat. 1993. Masyarakat Terasing di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
  • Koentjaraningrat. 1984. Manusia Jan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
  • N. Sonthanie, 2005, Dimensi-dimensi Pilkada dan Prospeknya Harian Pikiran Rakyat, Jakarta  Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 dan UndangUndang.Nomor 32 tahun 2004.
  • Sumijati AS Dkk, Editor, Intergasi, Moral Bangsa dan Perubahan, Unit Pengkajian Dan Pengembangan Fbud UGM, Sineergi Press, 2002.
  • Suwardi Ms, Prof, 1991, Budaya Melayu dalam Perjalannya Menuju Masa Depan, Puslit UNRI, Pekanbaru.
  • —————-, 2001, Adat dan Tradisi Masyarakat Melayu: Jati Diri Menuju Masyarakat Madani (Masa Lampau, Kini, Dan Masa Depan), Laporan Penelitian Lemlit Unri, Pekanbaru.
  • ……………., 2005, Kebudayaan Melayu sebagai Faktor Integrasi Bangsa, Makalah Pada Kongres Kebudayaan Di Bukittinggi, 18-23 Oktober 2003 
  • Saini KM.Prof., 2005 Pilkada di Mata Tokoh, Harian Pikiran Rakyat, Jakarta.

 

Sumber : Jurnal Harmoni Sosial, Mei 2007, Volume I, No. 3 Universitas Sumatera Utara.

About admin

Check Also

Perang Dagang Trump, Sebuah Analisis Intelijen

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan perang dagang kepada China mulai 6 Juli 2018, mengenakan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *