Pasulukan Loka Gandasasmita Agama Berbudaya, Budaya Beragama
Related Articles
National Security Agency disebut memiliki akses langsung ke sistem Google, Facebook, Apple, dan raksasa internet AS lainnya. Indikasi ini mencuat dari dokumen rahasia yang diperoleh Guardian. Akses NSA ini merupakan bagian dari program yang sebelumnya dirahasiakan, bernama PRISM. Dengan akses ini, NSA dimungkinkan mengumpulkan beragam data, termasuk riwayat pencarian, isi e-mail, pemindahan file, dan live chatting.
The Guardian telah memverifikasi keaslian dokumen berupa 41 slide presentasi dalam format Power Point. Dokumen ini memiliki klasifikasi tanpa distribusi ke sekutu asing. Diduga, program tersebut merupakan pelatihan operasi intelijen. Paparan dokumen mengklaim NSA mengumpulkan data langsung dari server penyedia layanan utama di Amerika Serikat.
Meskipun presentasi tersebut menyatakan program ini melibatkan asistensi dari perusahaan yang diakses datanya, semua pihak yang diminta komentar oleh Guardian mengaku tidak tahu-menahu. Dalam sebuah pernyataan, Google melansir, “Google sangat peduli keamanan data pengguna kami.” Menurut Google, mereka hanya mengungkapkan data pengguna pada pemerintah berdasarkan hukum. “(Itu pun) kami meninjau semua permintaan tersebut dengan hati-hati. Dari waktu ke waktu, orang-orang menuduh kami menciptakan ‘pintu belakang’ pemerintah ke dalam sistem kami, tetapi Google tidak memiliki pintu belakang bagi pemerintah untuk mengakses data pengguna pribadi.”
Beberapa eksekutif teknologi senior bersikeras bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan tentang PRISM atau skema serupa. Mereka mengatakan tidak akan pernah terlibat dalam program tersebut. “Jika mereka (Pemerintah Amerika) melakukan ini, mereka melakukannya tanpa sepengetahuan para pengguna,” kata para eksekutif itu. Sedangkan seorang juru bicara Apple hanya mengaku “pernah mendengar” PRISM.
Intelijen AS Hanya Sadap Komunikasi Warga Asing
Kepala dinas intelijen AS James Clapper mengatakan pemerintah mengumpulkan komunikasi dari berbagai perusahaan internet, tetapi mengatakan kebijakan itu hanya menargetkan “orang non-AS.”
Direktur intelijen nasional tersebut memberikan tanggapannya atas artikel tentang dugaan program rahasia, Prism. Harian Washington Post mengatakan badan-badan AS secara rahasia menyadap server sembilan perusahaan internet untuk melacak orang. Tetapi raksasa-raksasa internet AS membantah memberikan agen-agen AS akses langsung ke server pusat mereka.
Laporan tentang Prism akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang seberapa jauh pemerintah AS harus menyusup ke privasi warga demi keamanan nasional. Pada hari Kamis, Badan Keamanan Nasional (NSA) mengkonfirmasi bahwa mereka secara rahasia mengumpulkan jutaan percakapan telepon.
Prism dilaporkan dibuat pada 2007 dari program pemantauan domestik tanpa garansi yang digagas oleh Presiden George W Bush setelah serangan 9/11. Prism konon tidak mengumpulkan data pengguna, tetapi bisa menarik materi yang cocok dengan kata pencarian.
Dalam pernyataan Kamis malam, Clapper mengatakan laporan Washington Post dan Guardian tentang Prism memiliki “banyak yang tidak akurat,” meski ia tidak memberikan detil apa pun. Ia mengatakan program pengumpulan komunikasi itu “dirancang untuk memfasilitasi akuisisi informasi intelijen asing menyangkut orang non-AS yang tinggal di luar Amerika Serikat.”
“Program itu tidak bertujuan untuk menyasar warga negara AS atau siapa saja yang berada dalam wilayah Amerika Serikat,” tambahnya. Clapper mengatakan program yang didukung Pasal 702 Undang-Undang Pengintaian Intelijen Asing itu, baru-baru ini disetujui ulang Kongres sesudah rapat dengar pendapat dan debat.
Intelijen AS Sadap Percakapan Telepon Jutaan Warga
Badan intelijen Amerika Serikat menyadap percakapan telepon dan mengantungi data-data jutaan warganya. Langkah ini menuai kecaman dari warga yang merasa hak-hak mereka dilanggar.
Praktik ini berhasil dibongkar kantor berita The Guardian dari Inggris, Kamis 6 Juni 2013, yang mendapatkan salinan surat perintah pengadilan AS untuk perusahaan penyedia layanan telekomunikasi Verizon.
Dalam surat bulan April tersebut, provider terbesar di AS tersebut setiap harinya diwajibkan memberikan seluruh informasi pelanggannya kepada Badan Keamanan Nasional AS (NSA) dan Biro Investigasi Federal (FBI).
Selain percakapan telepon, data-data yang diserahkan adalah profil penelepon dan yang ditelepon, lokasi, durasi dan data pribadi lainnya. Termasuk komunikasi dalam dan luar negeri.
Dalam surat itu juga termaktub larangan bagi Verizon untuk mengungkapkan ke publik perintah penyadapan. Hal ini jugalah yang membuat NSA dan Departemen Kehakiman AS tutup mulut ketika dimintai konfirmasi oleh Guardian. Praktik ini juga pernah dilakukan di era George W Bush. Namun belum pernah ditemui di kepemimpinan Barack Obama.
Berbeda dengan penyadapan sebelumnya, praktik ini menjadi masalah lantaran tidak hanya mengincar target yang dicurigai, tapi semua pengguna telepon. Data-data diberikan setiap harinya dalam jumlah besar dari para pengguna Verizon.
Perintah ini berlaku selama tiga bulan dan berakhir 19 Juli mendatang. Dasar perintah ini adalah Undang-undang Pengawasan Intelijen Asing (Fisa) yang diamandemen oleh Undang-undang Patriot tahun 2001, pasca serangan 9/11.
Tidak diketahui apakah ada provider selain Verizon yang juga diperintahkan menyerahkan data-data pengguna mereka. Namun, praktik ini menuai kecaman dari masyarakat Amerika Serikat. James Jaffer, wakil direktur bagian hukum di American Civil Liberties Union mengatakan bahwa AS telah melanggar hak-hak demokratis warga.
“Dari sudut pandang kebebasan sipil, program ini sangat mencemaskan. Para agen pemerintah mengawasi orang-orang yang tidak bersalah dalam program ini. Ini membuktikan bahwa hak-hak demokrasi kita telah dilanggar secara diam-diam demi badan intelijen yang tidak bertanggung jawab,” kata Jaffer. (TGR/IRIB Indonesia)
