Friday , June 22 2018
Home / Berita / Indonesia, Rusia dan Cina Harus Galang Kerjasama Bendung Skema TPP Amerika Serikat di Asia Pasifik

Indonesia, Rusia dan Cina Harus Galang Kerjasama Bendung Skema TPP Amerika Serikat di Asia Pasifik

capture-20130417-222201Penulis : Hendrajit, M Arief Pranoto dan Ferdiansyah Ali, Peneliti Global Future Institute

Keberadaan Kemitraan Lintas Pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP) yang dirancang Amerika Serikat dan blok ekonomi negara-negara maju yang tergabung dalam G-8, semakin nyata dimaksudkan untuk membendung pengaruh Cina di kawasan Asia Pasifik. Sejak November 2012 lalu, secara resmi mulai membentuk blok baru perdagangan bebas se-Asia.  Tentu saja ini sebuah manuver Cina yang tidak bisa dianggap remeh oleh Amerika dan sekutu-sekutu G-8. Sebab jika rencana strategis Cina tersebut terwujud, berarti Cina akan menggalang sebuah kekuatan ekonomi baru Asia yang mencakup 28 persen dari total pertumbuhan ekonomi dunia berdasarkan GDP (Produk Domestik Bruto).

Blok ekonomi perdagangan bebas se-Asia yang diberi nama Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RECP) tersebut, secara resmi diumumkan pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, jelas punya makna strategis. Sejak perang dingin antara blok AS dan negara-negara barat versus Uni Soviet dan Cina, Kamboja dan Cina menjalin hubungan yang amat mesra. Bahkan ketika Kepala Negara Kamboja Pangeran Norodom Sihanouk digulingkan oleh junta militer pimpinan Jenderal Lon Nol pada 1970, Cina yang waktu itu masih berada dalam kekuasaan Mao Zedong, tetap mengakui Sihanouk sebagai kepala negara Kamboja yang sah (Baca Prince Norodom Sihanouk, My War with CIA, 1974).

Karena itu, keberadaan dan kiprah RECP harus dibaca sebagai gerakan tandingan Cina terhadap strategi pengepungan AS melalui terbentuknya TPP yang digagas oleh Presiden Barrack Obama. Forum secara potensial memang bisa menjadi kekuatan ekonomi yang cukup strategis karena beranggotakan sepuluh negara anggota ASEAN (termasuk Indonesia). Juga termasuk negara-negara Asia lainnya seperti Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Pada tataran ini, Indonesia harus membaca trend global ini secara cermat  dan penuh perhitungan.

Cina Sebagai Kekuatan Hegemoni Baru Ekonomi di Asia Pasifik?

Merujuk pada artikel Ranap Simanjuntak, Bangkitnya Negara Adidaya Asia,  di http://www.sindoweekly-magz.com/artikel/37/i/15-21-november-2012/highlight/72/bangkitnya-negara-adidaya-asia, terungkap bahwa berdasarkan riset yang dirilis Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Cina bakal menjadi negara adidaya di bidang ekonomi yang baru. OECD memprediksi Negeri Tirai Bambu itu akan berhasil menggusur AS sebagai negara ekonomi terbesar dunia empat tahun mendatang.

Tentu saja ini bukan prediksi sembarangan. Seperti menurut riset OECD, Meski dilanda perlambatan dan tekanan ekonomi beberapa bulan terakhir, Cina ternyata mampu menggeliat kembali. Dalam aktivitas manufaktur sebagai indikator utama ekonomi, Cina mengalami penguatan. Purchasing Managers Index atau PMI pada Oktober lalu tercatat mengalami kenaikan, menjadi 50,2 (dalam skala 100). Sebelumnya, PMI Cina di bawah angka itu. Juli : 49,3, Agustus : 47,6, dan September mengalami penguatan hingga 49,8.

Khusus dalam Pembangunan Infrastruktur, salah satu agenda strategis yang akan dibahas dalam KTT G-20 di St Petersburg, Rusia, September mendatang, Cina kiranya bisa menjadi salah satu inspirasi bagi Indonesia.

Dalam mengatasi kemacetan, negara itu dibantu perusahaan swasta Shenzhen Hashi Future Parkir Equipment Co. sedang membuat konsep sarana transportasi umum bernama straddling bus. Transportasi bus ini dapat berjalan di atas mobil umum, khusus bagi kendaraan dengan ketinggian kurang lebih 2 meter. Straddling bus sendiri memiliki ketinggian 4–4,5 meter sehingga memungkinkan kendaraan lainnya dapat berjalan seperti di bawah jembatan layang. Alat sensor yang dimiliki straddling bus juga berfungsi untuk memindahkan kendaraan besar seperti truk atau bus yang terlalu dekat dengan alat transportasi ini.

Diperkirakan, dengan adanya straddling bus, maka kemacetan akan berkurang 25 hingga 30 persen. Kecepatan straddling bus mencapai 40 km per jam. Selain itu, bus tersebut mampu menampung sekitar 1.200 penumpang. Ini sekadar menggambarkan betapa rencana perekonomian Cina dijalankan secara sistematis dan terencana.

Dalam menggagas kebijakan swakarsa, Cina pun cukup imajinatif dan kreatif. Untuk membuat pundi-pundi di dalam negeri kian menggembung, pejabat pemerintah diharuskan mengisap rokok buatan lokal. Saat ini, ada sekitar 350 juta orang perokok. Kalau ada pejabat mengisap rokok merek negara lain akan didenda.

Kedigdayaan Cina sepertinya tidak sekadar di ranah ekonomi. Di bidang pertahanan dan militer pun, negara tirai bambu inipun cukup Berjaya. Cina, pada tahun 2011, menjadi negara dengan anggaran belanja militer terbesar, yakni 90 miliar dolar AS atau naik 4 kali lipat sejak 2000. Ini adalah anggaran militer terbesar kedua setelah AS yang mencapai 600 miliar dolar AS.

Postur angkatan bersenjatanya pun semakin agresif. Sejak 2011, Cina telah melancarkan diplomasi militer dengan mengirimkan perwira tinggi dan pejabat senior kementerian pertahanannya untuk mengunjungi 14 negara tetangga seperti Vietnam, Myanmar, Nepal, Singapore dan Filipina.

Bukan itu saja. Cina bahkan mengembakan bentuk kerjasama militernya dengan ikut serta dalam delapan latihan militer bersama dengan negara lain, termasuk dengan Pakistan dan Indonesia. Khusus dengan Indonesia, Cina bahkan telah memberikan program pelatihan kepada pasukan khusus Indonesia. Bahkan memberikan juga pelatihan kepada pasukan penerjun Belarusia.

Dalam program pengembangan persenjataan nuklir pun, Cina semakin meningkatkan terus kemampuannya. Termasuk dalam pengembangan rudal antar benua yang berbasis di darat, rudal yang diluncurkan dari kapal selam, dan bahkan bom nuklir berbasis pesawat udara.

Karena itu terbentuknya RECP tak pelak lagi merupakan isyarat bahwa Cina akan muncul sebagai kekuatan hegemoni baru di kawasan Asia Pasifik. Sekaligus sebagai TPP tandingan rancangan AS yang tidak memasukkan Cina dalam keanggotaan TPP.

Maka tak heran jika kebangkitan Cina sebagai adidaya baru di Asia Pasifik sangat mengkhwatirkan Amerika, sehingga menjadi salah satu isu yang dimunculkan Obama ketika kampanye presiden untuk kedua kalinya, ketika menghadapi Mitt Romney November tahun lalu.

Sehingga Obama merasa perlu menjelaskan gagasan di balik konsep TPP yang menurutnya tujuan utamanya untuk membendung Cina. “Kami tengah mengorganisir hubungan dagang dengan negara-negara selain Cina, sehingga Cina mulai merasa kian ditekan dalam memenuhi standar-standar internasional,” kata Obama saat itu.

Jadi jelas lah sudah, dalam skema TPP memang bukan sekadar membendung Cina, melainkan untuk mengisolasi Cina dari negara-negara Asia Pasifik. Dengan demikian, skema TPP AS memang dirancang dengan motif-motif politis.

Alhasil, dalam menanggapi adanya RECP yang digagas Cina pun, Obama membaca manuver Cina ini sebagai manuver politik.

Obama mengungkapkan bahwa pembentukan RECP dilatarbelakangi oleh rencana negosiasi dagang trilateral antara China, Jepang, dan Korsel. Belakangan, negara-negara ASEAN merasa berkepentingan untuk turut dilibatkan. Namun, Obama juga menjelaskan motif pembentukan RECP ini tak lepas dari TPP yang digagas AS.

“Posisi Cina atas integrasi ekonomi di Asia Timur ini didorong oleh TPP,” kata Obama dalam kuliah umum di Jenewa. “Di masa lalu, Cina hanya ingin ASEAN plus enam, melainkan hanya ingin format plus tiga. Jepang memilih ASEAN plus enam. Cina lalu memilih apapun tanpa ada AS,” kata Obama.

“Saya tidak tahu seberapa besar harapan mereka [Cina] atas forum ini, namun mereka ingin membentuknya karena TPP,” lanjut dia (Baca selengkapnya di http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=10076&type=6#.UW05YEpP1kg ).

Indonesia Harus Reaktualisasikan Kembali Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Menyikapi semakin menajamnya perseteruan global AS versus Cina, Indoneia harus menjabarkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana yang sudah dirancang oleh para bapak bangsa (Founding Fathers). Lepas dari semakin pesatnya kemajuan Cina di kawasan Asia Pasifik, Indonesia harus mencermati secara seksama dan penuh perhatian adanya persekutuan strategis yang sudah terjalin antara Cina dan Rusia melalui Payung kerjasama  Shanghai Cooperation Organization (SCO) sejak 2001.

Kerjasama strategis Cina-Rusia tersebut pada perkembangannya telah mengispirasi terbentuknya blok ekonomi lintas kawasan yang terdiri dari Brazil, Rusia, India dan Cina (BRIC) yang dimaksudkan sebagai blok ekonomi baru yang berada di luar skema G-20 yang sejatinya telah dijadikan alat bagi G-8 untuk mengikutsertakan negara-negara berkembang dalam krisis ekonomi global yang terjadi di Amerika dan Eropa Barat.

Karena itu, adanya dua blok ekonomi yang bertumpu pada gagasan untuk membentuk kemitraan lintas pasifik baik dari Amerika maupun Cina, Indonesia sudah saatnya harus mengambil posisi untuk mendukung Skema yang sehaluan dengan aliansi strategis Cina dan Rusia dalam kerangka SCO.Seraya pada saat yang sama, senafas dan sehaluan dengan skema BRIC sebagai kontra skema terhadap G-20 yang berada dalam kendali skema G-8.

Selain itu, Global Future Institute memandang adanya bahaya di balik gagasan TPP AS tersebut di atas.  Skema TPP AS pada intinya bertumpu pada dua tujuan pokok.

Pertama, untuk membendung semakin menguatnya pengaruh dan posisi strategis Cina di Asia Pasifik. Kedua, pada saat yang sama sekaligus menggagalkan berbagai perkembangan kerjasama antar negara negara anggota Forum APEC menuju Integrasi Ekonomi Regional atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.

Beberapa anggota TPP antara lain Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Malaysia, Singapore, Brunei, Peru, dan Chile. Dari komposisi keanggotaan ini saja, beberapa negara asia yang tergabung praktis berada dalam orbit AS. Seperti Malaysia, Brunei dan Singapore merupakan negara-negara ASEAN yang masih terikat dalam Common Wealth atau Perkumpulan Negara-Negara Persemakmuran eks jajahan Kerajaan Inggris.

AS memang dalam beberapa waktu belakangan ini secara gencar mempromosikan TPP sebagai struktur ekonomi dan perdagangan yang cukup sempurna sebagai kerangka kerjasama dan hubungan antar para anggotanya. Padahal agenda tersembunyi di balik itu adalah untuk mempercepat ekspansi para pebisnis AS di negara-negara satelitnya di kawasan Asia Pasifik, melalui “akses satu pintu” dalam penguasaan sumberdaya alam dan ekonomi dari para anggota TPP. Skema ini jelas ditujukan untuk melayani kebutuhan ekonomi AS yang sekarang ini sepertinya sedang mengalami krisis berskala nasional (Baca Hendrajit, Ferdiansyah Ali dan Rusman, Beware The US Trans Pacific Partnership in Disrupting The 2012 and 2013 APEC SUMMIT, The Global Review Quarterly, August, 2012).

Dalam kerangka TPP yang seperti ini, nampaknya para pemangku kepentingan atau stakeholders perekonomian dan kebijakan luar negeri Indonesia, sudah seharusnya mencermati manuver AS melalui Skema TPP ini. Sebab dari berbagai informasi yang berhasil dihimpun tim riset Global Future Institute, Washington saat ini sedang mendesak dikeluarkannya sejumlah peraturan perundang-undangan di bidang Farmasi (Pharmacy) melalui kesepakatan di forum TPP.

Sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut difokuskan pada upaya meningkatkan validitas periode hak paten dalam produk obat-obatan, dibukannya akses terhadap produk obat-obatan baru di pasar, dan sekaligus menyingkirkan semua produk obat-obatan yang dianggap tidak ada lisensi (ijin) yang di Indonesia disebut Obat Generik. Ini jelas sekali sarat kepentingan kapitalis global mengingat obat generik di Indonesia dianggap sebagai obat murah yang harganya bisa dijangkau oleh masyarakat yang tidak mampu alias lapisan ekonomi lemah.

Bukan itu saja. Bahkan World Health Organization (WHO) sebagai organisasi kesehatan sedunia, telah mengingatkan bahwa penerapan sejumlah peraturan yang berada dalam skema TPP ini pada perkembangannya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar AS di bidang farmasi dan obat-obatan. Sehingga akan memberi payung hukum bagi AS dalam memonopoli industri farmasi dan obat-obatan dalam skema TPP. Bagi Indonesia, jelas ini akan memperlemah sekaligus menghancurkan industri dan perusahaan-perusahaan lokal yang lebih mengutamakan pelayanan murah bagi kesehatan masyarakat.

AS juga melalui Skema TPP ini, menekan negara-negara pribumi yang memiliki kandungan penghasil bahan-bahan mentah tersebut agar ditegaskan sebagai negara yang memproduksi bahan-bahan mentah tersebut (The Country of origin should be the state-producer of raw materials). Hal ini jelas sekali didasari gagasan untuk membendung pengaruh dan ekspansi Cina di Asia Pasifik. Betapa tidak. Dalam kasus di industri Tekstil di Vietnam, sekadar ilustrasi, sebagian besar produksi memang berada dalam kendali Cina.

Jelas sekali gagasan di balik Skema TPP ini sangat bersifat proteksionis demi melayani kepentingan ekonomi dalam negeri AS. Dan yang lebih aneh lagi, ternyata selalu mengaitkan isu isu kerjasama ekonomi dengan isu-isu hak-hak asasi manusia dan demokrasi terhadap negara-negara yang dianggapnya tidak bisa diajak kerjasama atau pembangkang. Jadi sebenarnya AS tidak murni secara ekonomi.

Di sinilah sisi rawan dari manuver AS dalam menerapkan skema TPP terhadap negara-negara di kawasan Asia Pasifik, apalagi ketika dalam waktu mendatang persaingan global AS versus Cina akan semakin menajam di kawasan ini. Atau bahkan, seperti prediksi Samuel Huntington dalam bukunya the Clash of Civilization, akan mengarah pada konfrontasi terbuka di kawasan Asia Pasifik.

Dalam situasi seperti ini, maka Indonesia harus mencermati dan mewaspadai skema TPP AS ini karena di dalam keanggotaan TPP tersebut ada beberapa negara yang juga memainkan peran strategis di forum APEC seperti Jepang, Malaysia, Brunei dan Singapore. Dan celakanya, negara-negara tersebut belakangan ini sepertinya dipersatukan oleh kekhawatiran bersama terhadap dominasi dan ekspansi Cina di kawassan Asia Pasifik.

Global Future Institute sampai pada sebuah kesimpulan bahwa satu-satunya agenda AS melalui Skema TPP hanya untuk mengisolasi Cina di Asia Pasifik. Dan ini sepertinya jadi sangat konyol sekali karena yang mencuat kemudian terkesan Skema TPP AS merupakan dasar diterapkannya strategi Anti Cina di Asia Pasifik. Bahkan lebih gilanya lagi sempat muncul penilaian bahwa manuver AS lewat skema TPP ini sebagai bagian dari upaya kebangkitan geopolitik dan pengaruh strategis AS di kawasan Asia Pasifik untuk membendung Cina.

Tentu saja pemerintah Indonesia harus waspada dan cermat dalam membaca manuver AS tersebut. Karena bukan tidak mungkin akan muncul serangkaian aksi destabilisasi yang dilancarkan Washington, untuk mengganggu dan mengacaukan berbagai upaya kerjasama saling menguntungkan antara Indonesia dan Cina yang saat ini sudah terjalin dengan sangat baik. Seperti sudah diperagakan oleh Kementerian Pertahanan Cina dan Kementerian Pertahanan Indonesia terkait rencana kerjasama strategis Industri Pertahanan. Kerjasama kedua negara tersebut sangat lah strategis mengingat gagasan kerjasama ini membuka berbagai kemungkinan alih teknologi.

Karena itu Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif sudah saatnya mempertimbangkan sebuah kerjasama strategis baru baik dengan Cina maupun Rusia dalam kerangka Skema SCO maupun RECP. Bukan dengan tujuan agar Indonesia menjadi satelit Rusia dan Cina, melainkan dalam kerangka kerjasama strategis dengan kedua negara tersebut untuk menjadi kekuatan keseimbangan baru di kawasan Asia Pasifik.

Menghadapi konstalasi global yang semakin memanas antara Amerika versus Cina di kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, para stakeholders kebijakan luar negeri sudah seharusnya menyadari nilai strategis geopolitik Indonesia. Banyak negara tergantung dengan selat dan perairan Indonesia. Sekitar 40% perdagangan dunia melalui perairan nusantara, seperti Australia, Cina, New Zealand, Singapore, Malaysia, Korea, Jepang bahkan negara-negara di Kawasan Heartland karena terkait distribusi dan transportasi minyak ke berbagai negara. Dari diskusi terbatas di Forum Kepentingan Nasional RI (KENARI) pimpinan Dirgo D Purbo, tercatat bahwa 80% APBN Australia tergantung Indonesia. Demikian pula negeri tetangga lainnya. Bahkan 85% lebih APBN Singapore konon tergantung dari republik tercinta ini.

Seyogyanya faktor geopolitik menjadi rujukan utama bagi para pemangku kepentingan terutama pihak yang berkompeten memaksimalkan peran geopolitik, karena pengelolaan yang baik selain mengoptimalkan output dan outcome, faktor posisi geografi jika diberdayakan bisa menjadi geopolitic weapon terutama bagi negara-negara lain yang sangat tergantung perairan Indonesia.

Terkait dengan rencana KTT G-20 di St Petersburg, Rusia pada September 2013 mendatang, Global Future Institute merasa perlu mengingatkan kembali beberapa poin penting pada Agustus 2012 lalu. bahwa Pelaksanaan dan penjabaran Kebijakan Luar Negeri RI yang bebas dan aktif, bukan semata-mata domain atau garapan kementerian luar negeri, melainkan haruslah terintegrasi secara holistic dengan kementerian terkait lainnya seperti Politik-Keamanan, Pertahanan, Ekonomi, Perdagangan, Perindustrian, dan Intelijen.

Dengan demikian, Kementerian Luar Negeri sudah seharusnya mampu berperan memadukan seluruh aspirasi para stakeholders kebijakan luar negeri, sehingga pelaksanaan kebijakan politik luar negeri RI dapat selaras dengan pembangunan ekonomi nasional maupun kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya.

Berdasarkan kerangka gagasan perlunya pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri RI  Bebas dan Aktif yang lebih imajinatif dan sesuai perkembangan situasi global saat ini dan tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan, maka dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara sahabat baik yang bersifat bilateral (hubungan antar dua negara) maupun yang bersifat multilateral, hendaknya didasarkan pada upaya mensinergikan potensi-potensi nasional dari negara-negara mitra dengan kepentingan nasional Indonesia yang bertumpu pada pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional, maupun kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Atas dasar kerangka pemikiran tersebut di atas, maka kerjasama strategis dengan Rusia maupun Cina dengan merujuk pada skema SCO, BRIC dan RECP, hendaknya menjadi dasar pertimbangan penting untuk penyusunan kebijakan strategis politik luar negeri Indonesia.

http://www.theglobal-review.com

About admin

Check Also

Membaca Politik Jokowi Terhadap Jenderal Gatot

Seolah-olah ada pertentangan antara Gatot Nurmantyo dan Jokowi yang diwakili Wiranto, demikian asumsi kebanyakan kita. ...