Friday , May 25 2018
Home / Berita / Indonesia Butuh Pemimpin yang Tegas Untuk Hadapi Multinational Corporation (MNC)

Indonesia Butuh Pemimpin yang Tegas Untuk Hadapi Multinational Corporation (MNC)

Indonesia Butuh Pemimpin yang Tegas Untuk Hadapi Multinational Corporation (MNC)Penulis : Sidrotun Naim, Director, Center for Sustainable Aquaculture and Pathology Studies (AquaPath) di Surya University dan Riset di Harvard Medical School.

Tokoh Papua bicara tentang genosida dan menyarankan Prabowo sebagai capres. Supaya tidak salah paham, menyarankan dan mendukung itu berbeda. Saya dan Pak Okto bukan pendukung Prabowo. Tapi kalau pilihannya antara Bowo atau Joko, untuk tantangan Indonesia ke depan, Bowo lebih cocok. Kalau bisa ada keajaiban, saya ini sejatinya mendukung capres Anies Baswedan atau Dahlan Iskan. Berhubung meskipun saat ini Liverpool memimpin klasemen liga Inggris tetapi untuk menjadi juara belum tentu (City masih punya dua pertandingan sisa), maka Anies atau Dahlan sebagai Presiden itu masih sekedar angan-angan saja alias durung tekan titi wancine.

Kemarin, Octovianus Mote datang dan memberikan seminar di Harvard. Beliau tokoh Papua, combatan wartawan Kompas, dan sekarang Senior Fellow di Yale. Judul presentasinya menarik: Mambruk Bird (silahkan google, apa itu Burung Mambruk, bukan Mabrook lho ya — Penulis).

Ada beberapa fakta yang mungkin tidak kita sadari karena menggunakan perspektif Indonesia dengan slogan NKRI harga mati. Sejak Papua ‘direbut’ Indonesia 1 Mei 1963, memakai definisinya internasional, yang terjadi adalah kolonisasi campur kolonialisasi alias penjajahan. Jangan naik darah dulu mabro mbaksis, lha wong beliau ngasih seminar juga sambil ketawa-ketawa, walaupun kadang terlihat perih. Setelahnya pun, kita ngopi-ngopi dan diundang ke rumah beliau di New Haven.

Sepuluh tahun terakhir, arsitek ekonomi Indonesia sudah bukan lagi the Berkeley Mafia, tapi geser ke para alumnus Negeri Kanguru. Perlahan tapi pasti. Mainstream tidak beda jauh, kapitalisme. Karena itulah, dengan dalih percepatan pembangunan ekonomi, maka pembangunan digeber, orang didatangkan. Tahukah Anda berapa jumlah total penduduk Papua yang tanahnya seluas itu? Hanya DUA JUTA! Cara ngurus, menaikkan taraf hidup dan kecerdasan dua juta orang mestinya beda dengan ngurus 200 juta orang.

Memang benar bahwa Papua (saat ini) adalah bagian dari Indonesia. Artinya, siapa saja boleh kesana. Tapi, itu sama saja minta cicak melawan buaya, David melawan Goliath. Lagi-lagi, pendekatan yang salah. Kata Bapak Octo, sayang Om Cum (Pak Sumitro Djoyohadikusumo, bapaknya Prabowo) ‘kalah’ dalam pertarungan menjadi arsitek ekonomi sebenarnya. Beliau memang Begawan-nya, Pandawa-nya, tapi yang beroperasi para Kurawa kapitalis.

Mengapa Om Cum berbeda? Karena beliau berpendidikan di Belanda yang cenderung kiri. Bung Hatta, yang juga alumni ISS Belanda, juga cenderung kiri. Ketika para founding fathers gereget pingin mengambil Papua, Bung Hatta sebagai satu-satunya Founding Fathers yang pernah hidup di Boven Digul Papua dengan gagah berkata: “Kita ga mampu ngurus Papua.” Tapi, beliau kalah cetar dibanding BK dan Yamin yang menggebu-gebu.

To make the story short, apa hubungannya dengan Bowo? Beliau bilang, untuk saat ini Indonesia butuh pemimpin yang tegas, khususnya ke MNC (Multinational Capitalists). Beliau cuplik sebuah kisah nyata tentang ‘Tragedi Wamena 1996″ dan “Penembakan Tembagapura/Timika 2002” (saya waktu itu disana). To make the story short again, hanya Bowo yang berani bernegosiasi dengan petinggi MNC dan petinggi pemerintah Adikuasa. “Mr. M (bukan Madame M), we will protect you, but please ‘understand’ us”. Sejak itu, segala keperluan TNI diurus beres oleh Mr. M. Panglima TNI tentu banyak, tapi Bowo seorang yang berani head to head, ngomong di rapat umum, bukan empat mata atau di luar forum. Ada bbrp kejadian lain yang menunjukkan bahwa Bowo sangat tegas. Ya atau tidak, ga model abu-abu.

Bagaimana dengan pelanggaran HAM yang dituduhkan ke Bowo? Pelanggaran itu sejatinya TNI sebagai institusi, karena jamak terjadi dan tak terbantahkan di Timor-Timur, Aceh, dan Papua. Tapi, karena sebagai institusi maka TNI itu (alat) negara, tidak mungkin dibubarkan apalagi disalahkan. Jadi, harus selalu ada yang ‘dikambinghitamkan’, dicari-cari saja dimana terjadi ‘salah komando’. Bowo adalah ‘sasaran empuk’.

Pak Octo menambahkan, Bowo paling benci dengan satu kubu di TNI yang sudah lama merajalela. Artinya, para panglima di kubu ini bencinya juga setengah mati ke Bowo dan mencari celah menjatuhkannya. Kesimpulannya, ada persaingan di tubuh TNI, ada pelanggaran HAM dilakukan untuk melanggengkan alasan keberadaan dalam jumlah besar (plus bisnis militer), dan harus ada yang dikambinghitamkan.

Dalam soal Papua, Habibie dan Gus Dur berusaha menemukan solusi, walaupun buntu. Sedangkan dua presiden terakhir yang berbadan gemuk (Megawati dan SBY) ga jelas. Buat Papua, ga penting Presiden Indonesia itu siapa. Kalau Bowo, maka pilihannya hanya dua: Kalau dipertahankan ya diurus, kalau ‘dilepaskan’ artinya Papua merdeka. Saat ini, Papua belum memiliki kemampuan diplomasi internasional. Di zaman gini, pelanggaran HAM adalah senjata ampuh. Genosida ini masih terus terjadi, sampai sekarang. Makin parah setelah reformasi, karena tidak ada panglima yang sanggup mengendalikan keberingasan tentara di lapangan. Belum lagi, policy pemerintah dengan dalih ekonomi untuk percepatan pembangunan. Sebagai gambaran muda, penduduk Merauke itu 200 ribu saja. Penduduk yang didatangkan empat juta. Seperti ekspansi kulit putih ke aborigin ke atau ke Indian. Jika ini terus terjadi, maka cepat atau lambat, orang Papua ‘punah’. Belum lagi wabah HIV yang dilakukan ‘pembiaran’ dengan dalih ‘cepat atau lambat mereka akan mati.’

Salah satu prestasi SBY adalah, mengirim seorang panglima berlumuran darah di Aceh, Bambang Darmono untuk menjadi komandan percepatan pembangunan di Papua. Dagelan tingkat tinggi. Beliau juga menjelaskan bagaimana ada kaitan antara Penembakan di Tembagapura 2002 dengan Bom Bali yang terjadi tak lama setelahnya. Lain kali lah saya ceritakan lebih detail.

Semua pembicaraan Pak Okto didasarkan fakta di lapangan, dan catatan beliau sebagai wartawan Kompas.

Kadang, kebenaran itu perih, kawan. Saran Pak Okto tentang Prabowo itu murni untuk kondisi Indonesia saat ini. Kalau kita ingin BUMN diurus dengan bener, MNC tidak ongkang-ongkang lagi (dimana SDA Indonesia ada disini), maka mandatkan kepemimpinan kepada Bowo. Bahasa Inggrisnya sempurna (juga Perancis, Belanda, dan Spanyol), punya karakter tegas, sehingga bule pun dibuat tak berkutik. Sebagai single dan anaknya ga tertarik ke politik, Bowo ini nothing to lose. Ga mikir, ga mikir. Ga ada yang dia takutkan dari MNC dan penguasa internasional. Soal pelanggaran HAM, itu jauh lebih rumit dibanding yang masbro mbaksis dan saya pikirkan.

About admin

Check Also

Menakar Pengaruh Indo-Pasifik AS dan OBOR Tiongkok dan Dampaknya bagi Indonesia

Sudah jamak bahwa dua negara adidaya AS dan Tiongkok kerap terlibat dalam perselisihannya demi mengamankan ...