Monday , June 17 2019
Home / Ensiklopedia / Analisis / Democratic Policing

Democratic Policing

Di pagi yang berbahagia sambil minum kopi, izinkan saya menyajikan kepada saudaraku sebuah resensi buku “Democratic Policing” sebuah karya Jenderal Tito Karnavian yang berisi gagasan beliau tentang pedoman dan cara pandang polisi di era demokrasi seperti saat ini.

Tentunya, dengan membaca ini sebagai “gagasan awal” kita berharap akan muncul polisi-polisi yang mempunyai gagasan pola tingkah laku yang benar-benar melindungi dan mengayomi rakyat Indonesia menuju Indonesia adil makmur yang diliputi rasa aman dan tenteram. Aamiin…

RESENSI BUKU

Judul : Democratic Policing
Penulis : H. Muhammad Tito Karnavian dan H. Hermawan Sulistyo
Penerbit : Pensil 324
Cetakan : 1 Agustus 2017
Tebal : 489 halaman

Buku “Democratic Policing” ini merupakan karya paling terkini mengenai paradigma pemolisian era demokrasi di Indonesia yang ditulis secara kolaborasi oleh Kapolri Jenderal Pol. Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. dan Prof (Ris) H. Hermawan Sulistyo, MA.,Ph.D.

Kedua penulis ini memang tidak diragukan lagi dalam membahas isu-isu kepolisian, tidak saja kapasitas mereka sebagai akademisi yang memiliki reputasi internasional tetapi juga Muhammd Tito Karnavian sendiri sebagai Kapolri yang memahami betul problem dan tantangan yang dihadapi institusi Polri. Buku ini terdiri dari 7 (tujuh) bab yang mengupas landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dimensi-dimensi pemolisian sehingga sangat komprehensif.

Bab 1: Lingkungan yang Berubah

Kedua penulis ini mengawali pokok bahasan tentang “democratic policing” dengan mengedepankan dinamika lingkungan strategis yang memberikan dampak pada tugas dan fungsi kepolisian.

Perubahan dinamika lingkungan strategis semakin kompleks sejak paruh abad ke-20 pasca perang dingin Uni Soviet. Pasca perang dingin, demokratisasi menjadi keniscayaan hampir seluruh negara-negara di dunia. Kontestasi ideologi politik pasca perang dingin tidak lagi demokrasi vis-a-vis komunisme, tetapi demokrasi menjadi pemenang tunggal yang menenggelamkan ideologi komunisme.

Namun demikian, proses demokratisasi yang berlangsung pasca perang dingin meski pada saat bersamaan melahirkan perubahan namun juga melahirkan dampak negatif dan potensi konflik dan disintegrasi.

Potensi konflik dan disintegrasi dalam proses demokratisasi ini melahirkan negara gagal (failed states) yang menjadi ladang bagi tumbuh dan berkembangnya radikalisme dan terorisme seperti di negara-negara Timur-Tengah.

Oleh karena itu, pasca perang dingin kontestasi semakin ketat terjadi antara Demokrasi vis-à-vis Islamisme. Hal ini seperti yang diramalkan oleh Samuel Huntington tentang perang peradaban antara Barat dan Timur (baca: Islam). Tesis Huntington ini semakin menemukan relevansinya pasca terjadi peristiwa teror WTC pada 9/11 2001.

Di Indonesia, proses demokratisasi ini telah berlangsung melalui peristiwa reformasi 1998 yang berhasil menjatuhkan rejim otoritarian Orde Baru. Jatuhnya rezim Orde Baru melahirkan perubahan dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik di Indonesia yang lebih demokratis dibandingkan sebelumnya.

Proses demokratisasi di Indonesia ini memberikan harapan dan peluang bagi terbentuknya pemerintahan yang memberikan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, pluralisme, transparansi, akuntabilitas, Civil Society, kepatuhan terhadap hukum dan lain sebagainya.

Seluruh perubahan pada peta global, regional dan nasional membawa konsekuensi secara langsung terhadap tugas dan fungsi pemolisian. Polisi dituntut mampu melakukan policing yang baru pula. Policing terhadap kasus HAM, misalnya, tidak lagi dapat dilakukan hanya dengan menghormati HAM dalam makna konvensionalnya, karena makna HAM telah diperluas mencakup hak ekonomi, sosial, budaya (Ekosob).

Oleh karena itu, dewasa ini Polri membentuk satgas pangan, satgas pungli dan lain sebagainya dalam rangka mengawal hak-hak Ekosob manusia. Meluasnya spektrum tantangan ini menimbulkan perlunya perluasan peran-peran polisi dan policing-nya.

Dengan demikian, filosofi, paradigma, strategi dan metode policing yang lama menjadi tidak memadai lagi. Inilah kata kunci democratic policing yakni paradigma pemolisian yang memberikan penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yakni HAM dan Hak Ekosob dan Civil Society.

Bab 2: Sejarah Democratic Policing

Paradigma democratic policing tumbuh dan berkembang sejalan dengan berkembangnya sistem demokrasi yang menjadi model kehidupan masyarakat dalam bernegara dan berbangsa. Perubahan pada kehidupan masyarakat yang demokratis dan modern memberikan tuntutan pada wacana policing yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Secara abstrak, konsep democratic policing memiliki cita-cita bahwa polisi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi harus tunduk pada undang-undang dan aturan hukum, tidak hanya tunduk dan memenuhi tuntutan penguasa saja. Hal ini sesuai dengan landasan filosofis dari lahirnya pemolisian yang dibentuk dan bekerja semata-mata untuk masyarakat bukan penguasa semata.

Pada dimensi filosofis fungsi pemolisian lahir karena adanya kebutuhan akan rasa aman di dalam kehidupan masyarakat sehingga pada masyarakat pra modern membentuk konsep kepolisian dalam bentuk kerabat (kin policing) yakni sistem kepolisian yang dibangun atas asas kekerabatan.

Konsep kin policing kemudian mengalami evolusi di Anglo-Saxon Inggris pada masa Raja Alfred Yang Agung dengan membentuk konsep pemolisian “Tything”.

Tything adalah komunitas penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota keluarga dimana masing-masing keluarga menunjuk salah seorang dari anggota untuk menjadi pemimpin yang disebut “Tythingman”.

Dari komunitas 10 tyhthing (100 keluarga) menjadi komunitas yang lebih besar yang disebut “Hundred” dengan pimpinan disebut “Hundredman”. Kelipatan dari jumlah komunitas Hundred dinamakan komunitas “Shire” yang dipimpin oleh “Shire Reeve” yang kemudian dikenal dengan istilah “Sheriff” yang banyak digunakan di daerah bekas jajahan Inggris dan Amerika seperti, Australia, Kanada, India dan lainnya. Konsep inilah yang menjadi cikal bakal polisi sipil (civilian police) dalam negara-negara demokrasi.

Berangkat dari landasan filosofis ini, penulis buku ini menegaskan bahwa konsep pemolisian akar kelahirannya tumbuh dan berkembang dari masyarakat, bukan dari kekuasaan negara.

Karena itu, polisi bukan merupakan alat kekuasaan negara melainkan mengabdi dan melindungi masyarakat secara umum. Masyarakat memiliki kapasitas yang besar dan kuat untuk menentukan bentuk polisi serta pengawasan terhadap implementasi tugas dan fungsi pemolisian.

Puncaknya, arah perubahan kepolisian modern terjadi di Inggris pada tahun 1829 oleh Bapak Pemolisian Modern, Sirt Robert Peel.

Bab 3: Polisi di Alam Demokrasi

Perkembangan dan perubahan dinamika lingkungan strategis berdampak pada dinamika strategi dan sistem keamanan nasional suatu negara. Universalisasi, demokratisasi, globalisasi, kemajuan sains dan teknologi, menjadi faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung memaksa beberapa negara di dunia untuk menata ulang strategi dan sistem keamanan dalam rangka meraih kepentingan nasionalnya (national interest).

Di Indonesia, titik awal sejarah demokratisasi dimulai sejak reformasi 1998. Reformasi ini berdampak adanya tuntutan terhadap Polri untuk melakukan perubahan di tingkat sistem, struktur dan kultur institusi Polri, yang kemudian dikenal dengan reformasi Polri. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah citra Polri dari militeristik ke polisi sipil (civilian police) di era demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan civil society serta professional dan akuntabel.

Dalam konteks negara demokrasi, polisi sebagai alat negara di bidang penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan keselarasan dengan struktur sosial sehingga peran Polri sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran ini, reformasi Polri harus mengacu pada orientasi utama penegakan hukum (rule of law) dan hak asasi manusia sebagai instrumen utama negara demokrasi.

Dalam kerangka ini, konsep pemolisian di era demokrasi mengacu pada orientasi pemolisian berbasis penegakan hukum dan pemolisian berbasis hak asasi manusia.

Berangkat dari sejarah demokratisasi di Indonesia, penulis buku ini menegaskan bahwa reformasi 1998 menandai era baru Polri sebagai institusi sipil.

Status Polri sebagai institusi sipil sejalan dengan norma universal yang tertuang dalam Resolusi PBB Nomor 143 tanggal 14 Juli Tahun 1960 tentang Polisi Non-Combatant. Dengan status ini, semua norma atau kaidah dalam masyaraat sipil berlaku bagi semua anggota Polri.

Bab 4: Penegakan Hukum berbasis HAM

Democratic policing sebagai paradigma pemolisian pada era demokrasi membangun landasan filosofis mengenai pemolisian yang memberikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Ecosoc sebagai salah satu kovenan Hak Asasi Manusia (HAM) yang memuat penegasan hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya setiap manusia.

Oleh karena itu, penulis memaknai democratic policing sebagai konsep pemolisian yang mengacu pada orientasi utama penegakan hukum (rule of law) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam iklim demokrasi, landasan dasar konsep pemolisian tidak bisa menghindar dari prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Landasan dasar HAM ini digunakan sebagai tolak ukur akuntabilitas baik kepada pihak eksternal maupun internal kepolisian sendiri.

Prinsip HAM yang dimaksud adalah aturan atau norma HAM internasional yang mengikat secara hukum bagi negara-negara yang telah meratifikasinya.

Dengan demikian, Polri dalam hal ini dituntut adanya kesesuaian antara fungsi pemolisian dengan prinsip-prinsi HAM.

Dengan demikian pula, penegakan hukum melalui fungsi pemolisian dalam rangka menciptakan kondisi keamanan (security) harus berjalan seimbang dengan kebebasan (freedom) HAM.

Pada prinsipnya, democratic policing adalah kesesuaian antara fungsi pemolisian dengan prinsip-prinsi HAM. Dengan demikian, penegakan hukum melalui fungsi pemolisian dalam rangka menciptakan kondisi keamanan (security) harus berjalan seimbang dengan kebebasan (freedom) HAM.

Terwujudnya penegakan hukum berkolerasi dengan pemenuhan HAM yang dirumuskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Di samping parameter HAM dalam tugas pemolisian, intrumen akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam fungsi pemolisian, khususnya terhadap suatu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota polisi.

Akuntabilitas dalam perspektif HAM dilakukan dalam bentuk mekanisme koreksi atau pertanggungjawaban, baik secara pidana, perdata atau administrasi, termasuk pemulihan hak bagi korban (hak atas reparasi).

Mekanisme ini dilakukan terhadap anggota kepolisian yang dalam pelaksanaan tugas telah mengakibatkan kematian atau cidera serius. Hal ini sejalan dengan prinsip HAM yang dirumuskan dalam instrumen the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement (Pasal 22).

Bab 5: Supremasi Hak Ekosob dalam Democratic Policing

Paradigma democratic policing dimensi HAM tidak hanya menyangkut hak asasi, melainkan berkembang pada dimensi HAM menyangkut Ecosob (ekonomi, sosial dan budaya). Hal ini sejalan dengan konsep human security yang dikembangkan oleh PBB.

Human security merupakan konsepsi keamanan yang tidak saja tertuju pada aspek militer semata, tetapi juga meliputi aspek non-militer. Konsep human security berkembang seiring dengan universalisasi, demokratisasi dan globalisasi pasca perang dingin.

Perkembangan demokratisasi telah membawa perubahan pada kajian keamanan, pemahaman tentang konsep keamanan setidaknya dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni pendekatan Tradisional dan Non-tradisional.

Secara umum, keduanya sama-sama berkutat mendebatkan wilayah cakupan keamanan (refferent object of security). Konsepsi ancaman keamanan di alam demokrasi ditujukan bukan hanya pada kepentingan negara saja (traditional security) tetapi juga ditekankan pada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (Non-tradisional security).

Dengan kata lain, pada masa Perang Dunia (PD) I, PD II, dan Perang Dingin, konsep keamanan hanya terpusat pada national security. Mengingat bahwa pada masa itu, masih banyak terjadi perang antar negara sehingga konsep keamanan lebih bersifat state-centric.

Namun konsep national security mengalami pergeseran menjadi sebuah konsep yang tidak lagi terpusat pada negara, melainkan terpusat pada individu dan masyarakat di negara manapun di seluruh dunia.

Konsep inilah yang kita kenal sekarang dengan konsep human security yakni konsepsi keamanan yang menyeluruh yang menegaskan ancaman keamanan dapat tertuju bukan hanya kepada wilayah negara dan otoritas negara tetapi juga pada segala sesuatu yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kesejahteraan manusia.

Dalam konteks human security, ancaman utama bagi human security berbentuk pada penolakan hak-hak asasi manusia (HAM) dan tidak adanya supremasi hukum dalam sebuah negara.

Konsepsi human security mengalami perkembangan sejak kemunculan laporan Human Development Report dari United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1994.

Laporan UNDP memberikan gagasan pengarus utamaan dimensi keamanan dalam tujuh kategori, yaitu: Keamanan Ekonomi (Economic Security), Keamanan Pangan (Food Security), Keamanan Kesehatan (Health Security), Keamanan Lingkungan (Environmental Security), Keamanan Individu (Personal Security), Keamanan Komunitas (Community Security) dan Keamanan Politik (Political Security).

Dalam kerangka ini, penegakan hukum berbasis HAM dalam democratic policing diarahkan tidak saja upaya penindakan kriminalitas atau pelanggaran hukum tetapi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak ecosoc masyarakat.

Karena itu, fungsi polisionil dalam democratic policing melekat selama 24 jam tanpa harus diintervensi meski dalam keadaan darurat.

Bab 6: Akuntabilitas dan Transparansi Polisi

Dalam konteks pelayanan publik, Polri sebagai aparat penegak hukum secara konsisten mengacu pada segala peraturan pemerintah, yakni Keputusan Menteri Negara Penerbitan Aparatur Negara tentang Standar Pelayanan Publik.

Dalam kaitan tersebut, Polri menegaskan sebagai institusi sipil yang tunduk pada aturan sipil yang berlaku terhadap beberapa birokrasi pemerintahan yang lain.

Dengan demikian, profesionalisme Polri merupakan bagian dari upaya tercapainya good governance dalam tugas dan fungsi policing di Indonesia.

Standar pelayanan publik dalam penegakan hukum terhadap fungsi policing, antara lain: Partisipasi keterlibatan masyarakat; Transparansi terhadap tingkat aksesibilitas informasi; dan Akuntabilitas berupa tanggungjawab kepada publik.

Dalam konteks democratic policing, polisi sebagai alat negara yang lahir dari masyarakat harus bertanggungjawab terhadap masyarakat bukan pada penguasa.

Oleh karena itu, polisi dituntut untuk bersikap terbuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemolisian. Hal ini konsekuensi dari tuntutan demokratisasi yang mengharuskan adanya keterbukaan bagi penyelenggara negara, termasuk institusi kepolisian.

Bab 7, Promoter

Kebijakan Polri diarahkan pada konsep professional, modern dan terpecaya, merupakan kebijakan yang lahir dari proses perubahan dinamika lingkungan strategis yang mengarah kepada demokratisasi.

Oleh karena itu, implementasi tugas dan fungsi pemolisian harus sejalan dengan iklim demokrasi yakni penghormatan terhadap HAM dan Civil society. Konsep promoter merupakan kebijakan yang lahir dari paradigma democratic policing. Dengan demikian, promoter harus menjadi pedoman dalam tugas dan fungsi pemolisian.

Di atas semua itu, buku ini memberikan kontribusi penting bagi pembentukan paradigma atau discourse baru pemolisian yang mampu merespon perubahan zaman di era demokrasi.

Oleh karena itu, buku ini sangat langka di Indonesia dan harus menjadi rujukan standar policing bagi segenap anggota Polri. Di samping pemerhati kepolisian di kalangan akademisi dan civil society.

About admin

Check Also

Belitan Naga Digital RRCina

Diskusi seputar Belt and Road Initiative (BRI) cenderung berfokus pada aspek-aspek nyata; terutama terkait dengan ...