Thursday , November 15 2018
Home / Budaya / Kebangsaan / Berbagai Kelemahan Mental dan Dampak Negatifnya

Berbagai Kelemahan Mental dan Dampak Negatifnya

Bangsa Indonesia dihinggapi berbagai kelemahan mental yang dampak negatifnya sangat merugikan. perbuatan jahat malahan satu kebodohan. Salah satu kelemahan mental adalah sikap yang dinamakan Munafik atau Hipokrit. Sikap Munafik itu sedang merupakan ciri yang luas terdapat dalam masyarakat Indonesia.

Pertama kita melihat sikap Munafik itu jelas sekali dalam menghadapi Pancasila sebagai Dasar Negara RI. Hampir tidak ada yang beda pendapat bahwa Dasar Negara RI adalah Pancasila. Maka sebenarnya bagian terbanyak bangsa Indonesia harus hidup berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Akan tetapi dalam kenyataan bagian terbanyak bangsa Indonesia tidak melakukan itu, bahkan dalam banyak hal hidup bertentangan dengan nilai-nilai itu. Termasuk para pemimpin-pemimpinnya, dan tidak hanya orang yang memang tidak setuju dengan Pancasila sebagai Dasar Negara yang tidak banyak jumlahnya. Sudah lama orang-orang yang memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia mengatakan bahwa bangsa ini mempunyai Dasar Negara yang luhur sekali. Akan tetapi amat sayang dan aneh bahwa Pancasila hanya diomongkan dan diwacanakan belaka, tidak diwujudkan. Dan itu termasuk para pemimpinnya yang suka pidato berapi-api tentang Pancasila tanpa menghiraukan untuk melakukan implementasinya. Hal ini merupakan sikap Munafik yang amat jelas dan merupakan perbuatan menipu diri sendiri yang untuk orang lain dianggap aneh.

Belakangan ini kelemahan mental tidak hanya menyangkut masalah Sikap Hidup Bangsa. Malahan sekarang bangsa kita secara luas bersikap munafik dalam soal Integritas dan khususnya Kejujuran. Bangsa kita suka menyatakan diri sebagai bangsa beragama amat kuat dan perlunya menjaga sifat kejujuran dalam hidup Manusia Indonesia. Sebab itu Korupsi sebagai perbuatan yang melanggar kejujuran dinilai sebagai kejahatan yang tidak boleh ada dalam masyarakat Indonesia. Dan kalau ada hal itu harus diberantas secara tegas. Malahan untuk itu dibentuk satu lembaga yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi, disingkat KPK. Sejak berdirinya, KPK telah melakukan berbagai tindakan untuk memberantas Korupsi dan menyeret para koruptor ke pengadilan dengan menghukumnya setimpal kesalahannya.

Namun terjadi hal aneh ketika belakangan ini harus ditetapkan seorang Kepala Polisi Republik Indonesia baru. Kiranya cukup dipahami, khususnya di kalangan terpelajar bahwa lembaga Kepolisian Negara atau Polri merupakan aparat yang penting dalam meniadakan kejahatan, termasuk korupsi. Jadi orang-orang yang ditetapkan sebagai pimpinan dalam Polri harus orang yang diyakini bersifat Jujur dan bebas dari sifat-sifat yang berbau kejahatan. Hal ini terutama berlaku bagi orang yang ditetapkan sebagai Kepala Polri yang harus orang yang zero risk dalam kejujuran. Karena kita perlu mempuyai organisasi Polri yang benar-benar efektif dalam menghadapi kriminalitas, maka pimpinan Polri tidak boleh ada indikasi atau masalah sedikit pun tentang kelemahan Integritas, terutama sifat jujur dalam segala aspek.

Anehnya calon Kepala Polri yang diusulkan partai politik yang berkuasa adalah seorang yang ada indikasi bahwa ia termasuk perwira Polri dengan kekayaan yang diragukan, dalam bahasa masyarakat : perwira dengan rekening gendut. Maka jelas bahwa sebenarnya perwira itu kurang memenuhi syarat utama untuk menjabat Ka Polri yang harus zero risk dalam kejujuran. Dan hal itu tidak perlu menjadi keputusan Pengadilan.

Namun demikian perwira itu diusulkan oleh partai politik itu yang nota bene selalu menamakan diri partai pembela rakyat kecil, jadi pasti anti-korupsi. Kemudian diperkuat oleh Komisi Polisi Nasional yang mengajukannya sebagai calon tunggal kepada Presiden. Lalu oleh Presiden disetujui dan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperoleh persetujuan. Dan di DPR dengan cepat diproses oleh Komisi 3 DPR dan disetujui semua partai kecuali Partai Demokrat . Dan tidak lama kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPR yang juga cepat menyetujui, baik oleh anggota DPR dari partai berkuasa, partai-partai yang berkoalisi dengan partai berkuasa, bahkan anggota partai-partai yang berseberangan dengan partai berkuasa, termasuk seorang yang terkenal sebagai orang yang mudah dan keras mengkritik tindakan Pemerintah dan partai berkuasa.

Sebelum Presiden mengajukan nama calon itu ke DPR KPK menyatakan pendapat bahwa perwira itu berbuat korup dan menetapkannya sebagai tersangka. Akan tetapi Presiden tetap mengajukannya ke DPR. Di DPR pun tidak ada yang menghiraukan penetapan KPK tentang si-calon yang dinyatakan sebagai tersangka. Kata anggota-anggota DPR mereka harus menganut sikap praduga tak bersalah, baik mereka dari partai berkuasa, partai satu koalisi maupun partai beseberangan.

Akan tetapi dalam masyarakat telah berkembang opini bahwa tidak patut pencalonan perwira itu dilanjutkan. Sekalipun belum ada keputusan pengadilan, namun faktor kepatutan tidak kalah pentingnya dari faktor hukum. Maka terjadi perseteruan antara mereka yang mendukung dan menolak usulan itu, dan berkembang menjadi perseteruan antara KPK dan Polri. Dan Polri didukung oleh pejabat penting negara, parpol dan pimpinannya dan lainnya yang semua berusaha melumpuhkan KPK.

Menjadi pertanyaan yang amat penting : Mengapa hal ini terjadi pada bangsa Indonesia yang termasuk bangsa yang religius. Mengapa orang-orang yang cukup terpelajar dan mengaku sebagai penjaga kebaikan dalam masyarakat mengambil sikap yang bertentangan radikal dengan moralitas, khususnya faktor kejujuran.

Namun kalau kita teliti secara saksama kita dapatkan bahwa hal perseteruan ini disulut kepentingan orang-orang itu dalam urusan kehidupan materialnya. Mereka merasa lebih aman kalau pimpinan Polri dan dengan begitu seluruh Polri tidak atau kurang menghiraukan perilaku yang memungkinkan perbuatan-perbuatan korup, sehingga mereka aman mengejar kepentingan materialnya dengan cara apa pun. Mereka lebih mengutamakan kepentingan materialnya dari pada mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama serta prinsip moralitas dan etika kehidupan.

Memang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu hebat sejak abad ke 19 telah mengakibatkan kuatnya Materialisme dalam kehidupan ummat manusia. Sikap agressif Materialisme makin memojokkan nilai-nilai agama dan moral, diperkuat oleh iming-iming hidup sejahtera dalam kebendaan dan keuangan. Antara lain ditunjukkan oleh paham Liberalisme yang mengatakan bahwa Hidup Serakah (greed) adalah mulia ! Sedangkan sikap membatasi diri adalah bodoh. Bahwa orang miskin adalah salahnya sendiri karena tidak memanfaatkan segala cara untuk menambah kekayaannya dalam Benda dan Uang. Sebab itu Korupsi menjadi satu kenyataan yang terjadi di mana-mana, baik di lingkungan masyarakat Liberal maupun Komunis, kalau Manusia tidak sadar akan dampak negatifnya bagi dirinya dan masyarakatnya.

Manusia dan Masyarakat yang sadar tentang bahaya dominasi Materialisme atas kehidupan umat manusia tahu bahwa penting sekali menjaga keseimbangan antara kehidupan Materi dan Nilai, serta mampu mengembangkan kekuatan dan kemampuan untuk menegakkannya, menghasilkan kehidupan yang harmonis. Dalam masyarakat demikian kejujuran merupakan kenyataan yang menjadi sifat manusia dan masyarakat, dan korupsi tidak terjadi secara luas. Jepang dapat disebut sebagai salah satu contoh masyarakat demikian, meskipun di sana pun masih terjadi korupsi tetapi tidak seluas Indonesia dan bangsa-bangsa yang dikuasai Materialisme.

Dalam masyarakat Indonesia sebenarnya masih banyak orang yang mengusahakan keseimbangan antara Materi dan Nilai. Akan tetapi yang sudah keblinger dan tidak tahan terhadap desakan Benda dan Uang juga banyak sekali. Dan mereka umumnya justru di kalangan terpelajar yang pintar mengemukakan alasan untuk sikap hidupnya yang melenceng. Karena “kepintaran” itu malahan Hukum dapat mereka manfaatkan untuk membenarkan sikap dan perbuatan mereka. Untuk itu kekuasaan dalam pemerintahan kemudian menjadi sasaran penting dalam usaha mereka. Sebab itu di Indonesia sukar menemukan partai politik yang bebas sikap koruptif. Dan korupsi kemudian merajalela di lingkungan Hukum, Eksekutif dan Legislatif.

Bangsa Indonesia perlu sekali menjadi bangsa dan masyarakat yang mampu mewujudkan keseimbangan antara Materi dan Nilai. Maka mereka yang sekarang sudah dapat mengembangkannya perlu jauh lebih kompak dan menghasilkan kepemimpinan yang bersama orang-orang sependirian memancarkan wibawanya dalam masyarakat.

Maka dalam hal ini gerakan melaksanakan Restorasi Pancasila dapat memainkan peran yang penting. Tujuan Restorasi Pancasila mewujudkan Masyarakat Gotong Royong Modern akan makin memperkuat pendirian Manusia dan Masyarakat Indonesia untuk mencapai keseimbangan antara Materi dan Nilai serta melaksanakannya secara teguh dan konsisten. Kalau itu tercapai bangsa Indonesia tidak lagi bersifat Munafik dalam kehidupan religiosnya dan lebih berada dalam jalur mencapai Kebahagiaan dan menjauhi Kenistaan.

Sayidiman Suryohadiprojo

About admin

Check Also

Jendela Hati Buat Prajurit Sejati

Bukan Jabatan, Melainkan Jiwa Menjadi tentara tidak sama dengan menjadi Bupati, Gubernur, Menteri atau Presiden. ...